Channel9.id, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat proses validasi data calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan menggandeng pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini dilakukan untuk mengejar target perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah daerah telah diminta menyampaikan usulan calon penerima bantuan secara by name by address. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh BPS dan Kementerian PKP agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Tahun ini targetnya 400 ribu rumah. Oleh karena itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS,” ujar Tito kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Tito, proses verifikasi tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga melibatkan Kementerian PKP yang memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan rumah penerima bantuan sesuai kriteria program.
Skema yang sama diterapkan pada program bedah rumah di wilayah perbatasan. Dari sekitar 36 ribu usulan yang telah disampaikan pemerintah daerah, seluruhnya kini sedang melalui proses validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 ribu rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan dapat diperbaiki melalui program tersebut.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu dan sekarang dalam proses diverifikasi dan divalidasi oleh BPS. Nanti Kementerian PKP juga sama-sama bergerak melakukan pengecekan,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian tahapan tersebut, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, hingga jajaran BPS kabupaten/kota.
Melalui koordinasi itu, pemerintah berharap proses validasi dapat berlangsung lebih cepat sehingga pelaksanaan program BSPS di seluruh daerah berjalan secara paralel dan target perbaikan 400 ribu rumah dapat tercapai.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tandas Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS dalam mempercepat implementasi program perumahan. Menurutnya, fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar komunikasi berjalan lebih efektif dan pelaksanaan program di lapangan semakin optimal.
“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik,” ujarnya.
