Connect with us

Nasional

Video Call Dengan Jokowi, Perawat Curhat Pulang Sebulan Sekali

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Seorang perawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, Sifira Kristiningrum, melakukan video call dengan Presiden Joko Widodo. Sifira mengungkapkan dirinya telah bertugas menangani pasien yang terpapar Covid-19 sejak bulan Mei lalu. Selama rentang waktu tersebut, ia mengatakan jarang bertemu dengan keluarganya.

Kepala Negara mendengarkan bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga medis di rumah sakit, tantangan yang mereka hadapi, hingga keluh kesah para pasien. Berikut percakapan Jokowi dan Suster Fira.

Baca juga: Jokowi Berbincang dengan Dokter Paru, Begini Percakapannya

“Ini di rumah sakit mana ya? Mbak Fira ya?” tanya Jokowi di awal perbincangan melalui sambungan video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu petang, 27 September 2020.

“Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Pak,” jawab Suster Fira.

“Kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit?” tanya Jokowi lagi.

“Diizinkan pulang Pak, setelah satu bulan kita cek swab, kalau negatif kita pulang,” kata Suster Fira.

Di rumah sakit tempatnya bertugas, Suster Fira sehari-hari ditempatkan di ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang memiliki 16 tempat tidur dan dilengkapi dengan 11 ventilator. Menurut penuturannya, dalam dua minggu terakhir ini pasien yang masuk ke ICU menurun.

“Oh pasiennya menurun? Ya syukur. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti?” kata Presiden melanjutkan perbincangan.

“Iya cukup, puji Tuhan cukup Pak, apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU,” ungkap Suster Fira.

Selama menangani pasien yang terpapar Covid-19, Suster Fira mengaku bahwa para pasien sering merasa ketakutan. Menurutnya, jika pasien tersebut sesak napas tetapi dalam kondisi sadar, pasti mengeluh takut.

Suster Fira pun menitipkan pesan bagi seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dengan disiplin.

“Tetap untuk protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi karena kalau saya perjalanan pulang itu masih lihat kerumunan massa yang masih tidak memakai masker, masih suka berkerumun Pak,” ungkap Suster Fira.

“Terus untuk Bapak, terima kasih perhatian Bapak, puji Tuhan kemarin sudah kita terima Pak, dari Bapak. Terima kasih, dengan itu saya aplikasikan juga untuk saya melanjutkan sekolah lagi Bapak,” imbuhnya.

Di akhir percakapan, Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi Suster Fira beserta seluruh perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya dalam menangani dan merawat pasien yang terdampak Covid-19.

“Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya karena memang bekerja menangani Covid ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Fira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter, semuanya dalam berjuang terus melawan Covid ini. Semoga semuanya segera cepat selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi juga melakukan percakapan melalui video call dengan seorang dokter spesialis paru, dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P.

Melalui perbincangan itu terungkap bahwa dokter yang bertugas menangani pasien Covid-19 di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tersebut sempat dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Jelang libur panjang dan cuti bersama, Polisi menyiapkan sejumlah antisipasi agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas hingga menjaga sejumlah titik yang rawan bencana. Hal ini karena sejumlah wilayah Jatim telah memasuki musim penghujan.

“Ada penjagaan di wilayah rawan bencana, kita turunkan personel dari internal kita polres-polres yang memang potensi-potensi terhadap bencana alam. Seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Surabaya, Selasa (27/10).

Truno menambahkan pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder terkait. Misalnya dengan BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kota dan kabupaten, Dinas Kesehatan, hingga berkoordinasi dengan TNI.

Baca juga : Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Sementara untuk pengamanan lalu lintas, Truno menambahkan libur panjang ini bersamaan dengan digelarnya Operasi Zebra Semeru 2020. Operasi ini digelar mulai 26 Oktober hingga 8 November.
Dalam operasi zebra, Truno menyebut ada sejumlah sasaran yakni daerah yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas.

“Sasaran tempat itu di jalur-jalur umum, baik itu jalur provinsi, jalur tol, jalur kabupaten dan seluruh wilayah Jawa Timur. Kemudian juga kegiatan itu kita meliputi terminal bus, kemudian tempat-tempat fasilitas umum kemudian juga bahu jalan, pasar tumpah misalnya selama masa libur panjang ini. Kemudian tempat wisata juga,” papar Truno.

“Kita melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian ini dengan tujuan keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban masyarakat berlalu lintas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Truno memaparkan dalam operasi zebra ini ada 3.004 personel kepolisian dari jajaran Polda Jatim yang terlibat. Para personel nantinya juga akan mengingatkan masyarakat terkait penerapan Protokol Kesehatan COVID-19.

“Tujuan operasi ini untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan selama masa pandemi. Yang kedua, berkurangnya jumlah pelanggaran dan laka lantas di wilayah Jawa Timur dan membantu memperlancar baik itu distribusi logistik maupun transportasi orang di wilayah Jawa Timur dan terciptanya situasi keamanan keselamatan lalu lintas yang aman dan nyaman,” pungkas Truno.

Continue Reading

Nasional

Keren! Kemendagri Sediakan 20 Anjungan Dukcapil Mandiri di Hari Libur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan seluruh pelayan publik, khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tetap produktif dan tetap membuka kantor pelayanan di hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang Oktober-November. Pun saat digelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Hal ini untuk menyukseskan event nasional Pilkada Serentak yang sebentar lagi digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah pemilihan dengan total 309 kabupaten kota.

Baca juga: Dukcapil Tetap Buka Layanan di Hari H Pencoblosan Pilkada

Zudan menyebut, momentum hari libur nasional dan cuti bersama untuk melakukan akselerasi pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el.

“Mari kita lakukan jemput bola pelayanan perekaman data KTP-el dan pencetakan print ready record (PRR) atau data KTP-el lengkap siap cetak. Ini kita lakukan dengan niat tulus dan semangat militansi agar cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el bisa mendekati 100 persen. Atau bagi wilayah  Papua sekurangnya mencapai 70 persen,” katanya usai rapat koordinasi dengan Mendagri di Jakarta, Senin (26/10).

Zudan mengatakan,  upaya kerja keras  Dukcapil ini tidak akan sia-sia. “Bahkan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan apresiasi yang tinggi dengan menyediakan reward berupa 20 Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaiknya,” jelasnya.

Diketahui selama Oktober 2020 terdapat cuti bersama yakni tanggal 28 dan 30 dengan tanggal 29 libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada November terdapat 9 hari libur akhir pekan Sabtu-Minggu. Sedangkan pada Desember terdapat lima hari cuti bersama pada tanggal 24, dan 28-31 Desember serta 25 Desember libur nasional Hari Raya Natal.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi semakin penting lantaran selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pun selalu berkomitmen memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk. Semua persyaratan yang membikin ribet dipangkas habis.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, untuk memudahkan pelayanan, apabila ada petugas Dukcapil yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan bakal kena sanksi. Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp.10 juta.

“Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat,” ujar Zudan saat dialog Ngopi Bareng Prof. Zudan Episode ke-17 bertajuk “Pelanggaran Adminduk Apa Sanksinya” yang disiarkan secara live streaming melalui channel TV Desa dan channel Dukcapil KDN di Youtube, Selasa (27/10).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Minta Jajarannya Gelar Program Sapa Masyarakat

Menanggapi kasus yang dialami Ny. Yaidah, warga Keluharan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, Zudan mengaku kecewa lantaran kesalahpahaman. Akibatnya, perempuan itu sampai harus berangkat ke kantor Kemendagri di Jakarta untuk mengurus akta kematian anaknya untuk tujuan klaim asuransi. Padahal, di kantor kelurahan setempat semestinya urusan Yaidah bisa diselesaikan.

“Saya berduka karena ada masyarakat yang dipingpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya,” ucapnya.

Zudan menegaskan, kasus Ny. Yaidah sudah selesai pada 23 September 2020. “Beritanya baru sekarang. Hal seperti ini berawal dari mis informasi dan handling yang tidak tepat,” katanya.

Untuk itu, lanjut Zudan, Dukcapil harus selalu berbenah. “Mengurus akta kematian cukup di kelurahan. Bila tidak selesai, pihak kelurahan mesti proaktif. Jangan dibiarkan masyarakat bergerak sendiri. Dukcapil yang harus mampu memberikan solusi,”tegasnya.

Sementara kepada masyarakat, Zudan menyarankan, agar bertanya atau berkonsultasi dulu lewat layanan Whatsapp atau konsultasikan langsung ke Dinas Dukcapil terdekat.

Sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk, Zudan langsung mengambil alih tanggung jawab dan tidak menyalahkan siapa pun.

“Fenomena yang tidak boleh terjadi lagi. Petugas Dukcapil dari atas sampai bawah harus aware dan care. Para Kadis Dukcapil yang lebih tinggi saya minta turun sampai ke level terendah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC