Channel9.id, Jakarta – Pemerintah Vietnam tengah menjalankan reformasi besar-besaran dalam struktur birokrasi dengan menghapus 100.000 posisi aparatur sipil negara (ASN), dalam upaya merampingkan pemerintahan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dalam tahap awal yang digelar awal Juli ini, sebanyak 80.000 posisi telah resmi diberhentikan.
Langkah radikal ini menandai perubahan arah kebijakan di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang menyebut reorganisasi ini sebagai “tonggak sejarah strategis menuju negara sosialis yang lebih efisien dan sejahtera.”
Namun, di balik ambisi negara, banyak pegawai publik menghadapi transisi yang tak mudah. Nguyen Van Cuong (56), mantan pejabat partai di Provinsi Bac Giang, mengatakan dirinya merasa “menganggur namun bahagia” setelah menerima kompensasi pensiun dini sebesar US$75.000. Bac Giang sendiri telah digabung ke provinsi tetangga sebagai bagian dari penyederhanaan wilayah administratif.
“Sudah saatnya Vietnam mengurangi kerumitan birokrasi,” ujarnya, sembari menikmati teh hijau di taman rumahnya.
Berbeda dengan Cuong, Nguyen Thi Thu (50), mantan sekretaris distrik di Delta Mekong, mengaku kehilangan arah setelah mundur dari pekerjaannya karena kantornya dipindahkan lebih dari 70 kilometer dari rumah. “Saya mengundurkan diri bukan karena ingin berhenti bekerja, tapi karena tak ada pilihan. Lebih baik mundur daripada menunggu diberhentikan,” ungkapnya.
Pemerintah menyebut para pegawai terdampak akan ditawarkan pensiun dini atau diberhentikan secara resmi. Skema ini meniru langkah efisiensi fiskal yang pernah dilakukan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei, yang sama-sama menargetkan pemangkasan belanja negara.
Vietnam sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi 7,1% pada 2024 dan menargetkan 8% di tahun ini. Pemerintah juga tengah memperkuat basis industrinya guna mengejar status sebagai negara berpenghasilan menengah pada 2030. Namun, hambatan dari mitra dagang utama seperti AS tetap menjadi tantangan. Trump sempat mengancam tarif hingga 46% atas produk Vietnam, sebelum akhirnya menyetujui pungutan 20%.
Wakil Menteri Keuangan Vietnam menyatakan bahwa struktur baru birokrasi ini akan “menghubungkan ekosistem bisnis dan infrastruktur ekonomi” secara lebih efektif. Namun, di lapangan, ketidakpastian masih terasa. Banyak pegawai menghadapi realita baru—tanpa jaminan pekerjaan seumur hidup seperti dahulu.
Meskipun demikian, Cuong tetap optimistis. Ia yakin bahwa dirinya masih bisa berkontribusi dalam skema lain, meski kini berada di luar sistem pemerintahan. “Vietnam mungkin kehilangan kapasitas saya, tapi saya tidak kehilangan arah hidup,” ujarnya santai.
