Channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kepemimpinan yang holistik bagi kepala daerah. Menurutnya, kompleksitas persoalan pembangunan saat ini menuntut kepala daerah memiliki perspektif yang lebih luas dan mampu menyelaraskan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Wiyagus saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus mengatakan kepala daerah tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Mereka dituntut mampu membaca perubahan, mengantisipasi tantangan, serta menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin daerah harus memiliki kepemimpinan yang holistik. Tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi, tetapi mampu melihat secara menyeluruh serta menyelaraskan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional,” ujar Wiyagus.
Dia menilai dinamika geopolitik global yang semakin kompleks turut memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah. Karena itu, kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Melalui KPPD, para kepala daerah dibekali wawasan strategis serta kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan inovatif. Program ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap arah pembangunan nasional.
Wiyagus mengingatkan berbagai program daerah, mulai dari pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hingga investasi dan penciptaan lapangan kerja, pada akhirnya turut berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan nasional.
Ia juga meminta para peserta KPPD tidak berhenti pada pemahaman konseptual. Setiap kepala daerah diharapkan mampu menerjemahkan pembelajaran yang diperoleh menjadi agenda perubahan yang konkret dan terukur di daerah masing-masing.
“Kepemimpinan tidak boleh hanya administratif, tetapi harus strategis, antisipatif, dan berorientasi pada perubahan,” tegasnya.
KPPD Angkatan IV 2026 digelar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah, termasuk wawasan kebangsaan, kemampuan merespons perubahan, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Program tersebut dilaksanakan Kemendagri bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Andi Ony menyebut terdapat 23 kepala daerah yang mengikuti KPPD Angkatan IV 2026. Mereka terdiri dari 18 bupati dan 5 wali kota.
Para peserta juga diwajibkan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut dari pembelajaran selama mengikuti KPPD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Center, serta para kepala daerah peserta KPPD.
Baca juga:
