Channel9.id, Bandung. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat yang masih mencatat angka kasus tinggi. Ia menekankan percepatan tersebut perlu dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, Pemda perlu memberi perhatian serius terhadap upaya penanggulangan penyakit tersebut.
“Tuberkulosis ini bisa dikatakan penyakit endemik yang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar pemerintah dapat merumuskan strategi penanganan yang lebih tepat. Karena itu, ia meminta Pemda tidak ragu menyampaikan kondisi riil di lapangan.
“Kita jangan malu membuka data yang sebenarnya, meskipun angkanya besar. Justru dari data itu kita bisa menentukan strategi penanganan yang tepat,” katanya.
Selain itu, Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam percepatan penanganan TBC. Ia menilai camat, kepala desa, hingga kader masyarakat memiliki peran penting untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko yang memicu penyebaran TBC, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang buruk, kemiskinan, serta sanitasi yang tidak layak. Oleh karena itu, penanggulangan TBC memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan berbagai pihak.
Upaya penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
