Connect with us

Nasional

Kasus Corona Bertambah 3.635, Total Menjadi 232.628 Orang

Published

on

Pasien terinfeksi virus corona (Covid-19) tengah dirawat di rumah sakit

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali memberikan informasi perkembangan kasus Covid-19 di tanah air. Pasca kemarin mencetak rekor baru, hari ini, Kamis (17/09) penambahan kasus baru virus corona di Indonesia masih cukup tinggi. Penambahan kasus ini ditengah kekhawatiran rumah sakit akan semakin penuh.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus baru Covid-19 bertambah 3.635 orang, sehingga totalnya menjadi 232.628 orang.

Kasus baru tersebut ditemukan dari 41.804 tes Covid-19 yang hasilnya keluar hari ini, Kamis (17/09). Pada hari yang sama juga terdapat 2.585 pasien sembuh dari Covid-19 sehingga secara akumulasi menembus 166.686 orang. Adapun kasus kematian pada hari ini bertambah 122 orang, sehingga totalnya menjadi 9.222 orang.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus memantau lebih dari 103.000 orang yang berstatus suspek Covid-19.

Baca juga: Nyaris 4 Ribu Kasus Corona di Tengah Kekhawatiran RS Makin Penuh

Sementara itu, para ilmuwan dan tim medis masih bekerja keras untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menangkal virus ini.

Pemerintah di berbagai negara pun terus berupaya untuk menghambat penyebaran virus ini dan menangani dampak yang ditimbulkannya.

Melansir dari laman worldometer, pada hari Kamis pagi 17 September 2020 pada pukul 07.58 WIB, total jumlah kasus positif virus corona di dunia saat ini telah mencapai 30,025,096 orang.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KNPA Minta 49 Pendemo Hari Tani yang Ditahan Segera Dibebaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melaporkan ada 49 pengunjuk rasa di berbagai daerah masih ditahan kepolisian lantaran melakukan aksi damai memperingati hari tani nasional (HTN), Kamis (24/9).

KNPA menyatakan 49 orang yang ditahan itu merupakan mahasiswa dan aktivis yang tersebar di beberapa daerah seperti Makassar, Solo, Bengkulu, Kupang hingga Manado.

“Momentum peringatan HTN ini ditandai dengan tindakan represif aparat kepada massa aksi. Bahkan telah terjadi penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis. Sampai dengan rilis ini diturunkan tercatat setidaknya 49 orang masih ditahan kepolisian setempat,” kata KNPA dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

KNPA menilai tindakan penangkapan itu merupakan bentuk pembungkaman hak demokrasi rakyat, kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa yang dijamin dalam Undang-Undang.

Karena itu, mereka meminta Presiden, Kapolri untuk membebaskan massa aksi yang masih ditahan secepat mungkin tanpa syarat apapun.

“Mendesak kepada Propam Polri untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas penanganan represif dan pelanggaran protap kepolisian terhadap massa aksi damai HTN,” kata KNPA.

KNPA juga meminta pemerintah untuk memusatkan perhatian pada penanganan pandemi dan dampak krisisnya, serta menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai akan membahayakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, mereka juga meminta penghentian tindakan perampasan tanah rakyat dan tindakan brutal aparat dan perusahaan di wilayah konflik agraria dan meminta pemerintah menjalankan reforma agraria sejati untuk rakyat

“Memerintahkan kepolisian, tentara, kementerian terkait, pemda untuk menghentikan situasi yang kontraproduktif di lapangan, agar petani dan seluruh rakyat fokus membantu Negara mengatasi krisis sosial, ekonomi dan pangan,” ucap KNPA.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Anies Sebut Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Corona Tinggal 19%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG) tersisa 19 persen dari jumlah total 4.812 yang tersebar di 67 RS rujukan.

“Jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.812, hingga 23 September, persentase keterpakaiannya sebesar 81 persen,” kata  Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (24/09).

Baca juga: PSBB Diperpanjang, Anies: Tanpa Pengetatan Kasus Aktif Capai 20.000 Orang

Sedangkan untuk tempat tidur ICU tersisa sebanyak 26 persen. Hingga 23 September, tempat tidur ICU sudah terpakai 76 persen dari total 695 unit.

“Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka kurang dari 60 persen sesuai rekomendasi WHO. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan rumah sakit pusat, TNI/Polri, BUMN, dan swasta untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur,” jelasnya.

Anies menuturkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR atau swab kepada 857.863 orang. Dengan demikian, DKI Jakarta telah melakukan tes PCR kepada 80.588 orang per satu juta penduduk di ibu kota.

Diketahui, Anies kembali memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengetatan hingga dua pekan, yakni mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020.

Menurutnya, perpanjangan tersebut akibat angka positif Covid-19 belum kunjung turun dan masih berpotensi meningkat bila ada pelonggaran. Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020.

“Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Komisi IV DPR RI: KKP Harus Evaluasi Pinjaman Luar Negeri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Karena hal itu akan berdampak pada beban utang di masa mendatang, karenanya Komisi IV DPR RI mendorong agar KKP mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang sudah ada di Indonesia.

“Komisi IV DPR mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah,” ujar Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh kepada Sekjen KKP Antam Novambar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/09).

Baca juga: Komisi IV DPR: Serapan Baru 38,19 Persen, Rakyat Belum Rasakan Program KKP

Sudin menambahkan, KKP juga diminta untuk mengutamakan produk kelautan dalam negeri sehingga teknologi lokal dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini penting mengingat dimasa pandemi ini, kecintaan terhadap produk buatan Indonesia akan bermanfaat dapat siklus perputaran ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

“Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Sudin.

Dalam kesempatan rapat kerja kali ini juga dibahas tentang sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perundangan terkait ekspor benih lobster. Sudin pun meminta KKP untuk secara tegas mencabut izin ekspor terhadap 14  perusahaan yang melanggar tersebut.

Diketahui, pelanggaran tersebut telah berdampak berkurangnya penerimaan negara. Kementerian Keuangan pun juga diminta terlibat dalam mempercepat keluarnya Peraturan Pemerintah tentang PNBP mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

“Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir Benih Bening Lobster yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Selain itu, KKP dan Kemenkeu juga perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 hari sejak Rapat Kerja ini,” jelas Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun memberikan batas waktu, apabila Perarturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan yakni 60 hari, maka Komisi IV DPR RI mendesak KKP dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor BBL.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC