Connect with us

Hot Topic

Waspadalah! Depok Terancam Jadi Zona Hitam

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan, kasus Covid-19 di Kota Depok kian tak terkendali. Kota Depok saat ini berstatus zona merah, Idris Khawatir Depok akan menjadi zona hitam.

“Penyebaran Covid-19 terus meningkat tak terkendali dan Kota Depok bisa saja dari zona merah masuk ke zona hitam. Jangan sampai terjadi, untuk itu perlu kerja sama seluruh warga untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Idris, Selasa (15/9).

Idris menyampaikan, 93 RW dari 924 berstatus zona merah. RW yang masuk zona merah sedang melakukan pembatasan sosial kampung siaga (PSKS).

Baca juga: Depok Zona Merah, Mendagri Minta Pemda Siapkan Lab Covid-19 

“RW yang masuk zona merah karena tercatat ada dua orang yang isolasi mandiri Covid-19,” kata Idris.

Idris menjelaskan, RW zona merah paling banyak berada di Kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis.

Selain itu, Idris mengumumkan, kapasitas 10 RS rujukan pasien Covid-19 sudah hampir penuh. Persentasenya di atas 80 persen. Keadaan darurat bahkan terjadi di bagian ICU.

“Keadaan lebih darurat ditemui pada ketersediaan ICU dan HCU sebagai ruang perawatan pasien Covid-19 bergejala berat. Semuanya sudah penuh,” kata Idris.

Untuk mencari jalan keluar, pihaknya tengah berusaha menjadikan hotel-hotel di Kota Depok sebagai tempat isolasi para pasien Covid-19 tak bergejala. Namun, belum ada hotel yang menyanggupi.

Sementara, Idris meminta para pasien positif tanpa gejala Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah.

Idris juga sudah menambah RS rujukan Covid-19.

“Kami juga sudah menambah satu RS rujukan yakni RS Citra Medika Cilodong untuk merawat pasien positif Covid-19 bergejala dan tidak bergejala dengan kapasitas 70 persen,” ujarnya.

Saat ini, ada 10 RS rujukan Covid-19 di Kota Depok yakni RSUD Depok, RS Bunda Margonda, RS Hermina Depok, RSUI, RS Bhayangkara, RS Mitra Keluarga Depok, RS Puri Cinere, RS Sentra Medika, RS Melia, dan RS Tugu Ibu.

Namun, beberapa RS mengaku ruang isolasi sudah penuh. Daftar antrean bisa mencapai 10 tiap harinya.

“Untuk ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 bergejala berat sudah penuh. Daftar antrean hingga 10 pasien Covid-19 setiap harinya,” ujar Humas RS Bunda Margonda Depok, Mawar.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Menteri Tito: Pemerintah Siapkan Dua Perppu terkait Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. “Kedua perppu juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung,” ujarnya, Minggu, 20 September 2020.

Tito menjelakan opsi perppu itu ada dua macam, yakni perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid-19, mulai pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Opsi kedua, perppu spesifik hanya masalah protokol Covid-19 untuk pilkada dan pemilihan kepala desa.

Tito mengatakan pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) menjalankan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi. Dia berharap penanganan perkara lebih objektif.

Selama ini, kata Tito, penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terasa kurang maksimal efektivitasnya. Oleh sebab itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol Covid-19. “Ini perlu dasar hukum juga. Seandainya opsi perppu dibuat, perppu itu bisa mengatur tentang penegakan kepatuhan pencegahan dan penanganan kepatuhan Covid-19,” kata Tito.

Tito mengatakan perppu akan mendapat pertentangan dari masyarakat sipil, terutama yang perhatian terhadap masalah hak melakukan kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu pemerintah menyiapkan opsi kedua, yaitu perppu yang spesifik mengatur khusus kepatuhan protokol Covid-19 pada pilkada berikut sanksinya. “Kami sudah menyiapkan juga sanksi itu, di antaranya sanksi administrasi dan pidana.”

Sanksi administrasi, secara perinci terbagi atas peringatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga terakhir adalah diskualifikasi pasangan calon. Tito mengatakan bahwa peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.

Continue Reading

Ekbis

BPS: 55 Persen Pengusaha Tak Yakin Bertahan selama Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sebanyak 55,32 persen pengusaha tak yakin dapat bertahan jika pandemi covid-19 tak segera reda dan tanpa bantuan dari pemerintah. “55 persen pelaku usaha tidak tahu berapa lama perusahaan dapat bertahan dengan kondisi saat ini bila tidak ada perubahan operasi dan bantuan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Minggu, 20 September 2020.

BPS melakukan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan BPS pada periode 10-26 Juli 2020 dengan jumlah responden 34.559 pelaku usaha dari berbagai sektor.

Menurut Suhariyanto berdasarkan survei itu, sebanyak 19 persen pengusaha mengaku dapat bertahan hingga Oktober 2020 meski tanpa bantuan dari pemerintah. Sisanya 26,94 persen yakin dapat bertahan selama lebih dari tiga bulan meskipun tanpa ada perubahan operasi dan bantuan pemerintah. “Artinya ada sekitar 43 persen pelaku usaha dapat bertahan maksimal 3 bulan. Situasinya agak mengkhawatirkan,” ujarnya.

Hasil survei, kata dia, menyebutkan sebanyak 82,29 persen usaha menengah besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Selain itu, usaha mikro kecil mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 84,20 persen.

Beberapa sektor usaha yang paling tinggi terdampak antara lain akomodasi dan makan minum sebesar 92,47 persen, jasa lainnya 90,90 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 90,34 persen.

Continue Reading

Hot Topic

Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi isu mata pelajaran sejarah menjadi pilihan atau tidak wajib di SMA. Bahkan di SMK, disebut akan dihapus. Nadiem membantah isu yang terlanjur beredar luas itu.

“Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kami hilangkan,” tegas Nadiem dalam klarifikasinya melalui laman media sosial Kemendikbud, salah satunya via Instagram di akun @kemdikbud.ri, pada Minggu (20/09).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah 

Nadiem menyebut, isu yang beredar di masyarakat beberapa waktu terakhir merupakan salah satu materi yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal.

“Isu ini keluar, karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak (permutasi), puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik,” katanya.

Namun, dia menjelaskan tidak ada yang menjamin permutasi tersebut yang akan menjadi keputusan akhirnya. Nadiem pun menegaskan, tidak akan ada penyederhanaan kurikulum hingga tahun 2022.

“Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional. Jadi sekali lagi, tidak ada kebijakan apapun di tahun 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan pelajaran sejarah,” ujar dia.

Menurut Nadiem, sejarah memiliki arti penting bagi sebuah bangsa, dan keberadaannya signifikan di dalam kurikulum pendidikan.

“Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka,” ujarnya.

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” sambungnya.

Nadiem menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan sejarah pada sistem pendidikan. Sebab, lanjutnya, bagaimana pun ia terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan aktivis nasional. Sang kakek adalah salah satu tokoh perjuangan di masa kemerdekaaan Indonesia.

“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi,” jelasnya.

Nadiem berharap, klarifikasi yang disampaikannya bisa menenangkan masyarakat yang sebelumnya sempat dibuat khawatir dengan isu penghilangan pelajaran sejarah dari kurikulum.

“Sekali lagi saya imbau masyarakat jangan biarkan informas yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC