Hot Topic
Mendagri: Sengketa Perbatasan Diselesaikan Menurut Skala Prioritas
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, sengketa perbatasan wilayah Republik Indonesia dengan beberapa negara tetangga diselesaikan satu per satu menurut skala prioritas.
Hal itu disampaikan Tito dalam dalam webinar nasional yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (17/09).
“Ada beberapa dispute atau sengketa perbatasan. Baik darat, laut terutama. Ini diselesaikan dengan skala prioritas secara bertahap,” ujar Tito.
Ia pun memberi contoh, beberapa sengketa perbatasan dengan Malaysia sudah diselesaikan. Sedangkan sejumlah sengketa lain dengan negara tetangga itu masih dalam proses penyelesaian.
Baca juga: Menko Polhukam: Pengelola Perbatasan Negara Perketat Pengawasan Protokol Covid-19
“Ya misalnya soal (perbatasan) di Pulau Sebatik. Di pulau ini tak ada borderline (garis lintas batas) yang benar-benar jelas, yang ada hanya patok-patok saja,” tutur Tito.
Akibatnya, banyak warga dari dua negara yang keluar masuk melintasi batas kedua negara setiap harinya. Tito menyebut wilayah Pulau Sebatik di bagian utara masuk ke Malaysia, sedangkan wilayah Pulau Sebatik bagian selatan masuk teritori Indonesia.
“Bahkan ada rumah yang halaman depannya itu masuk wilayah Indonesia. Tetapi bagian dapurnya itu masuk wilayah Malaysia. Itu fakta,” ungkap Tito. “Nah inilah yang kita selesekan secara bertahap,” ucapnya.
Selain dengan Malaysia, Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste. Penyelesaian sengketa dengan bekas provinsi di Indonesia tersebut masih dalam proses. Tito menjelaskan, di Pulau Timor bagian barat adalah wilayah Indonesia yakni Provinsi NTT. Sementara itu, bagian timur dari Pulau Timor adalah wilayah Timor Leste.
Menurut Tito, kondisi di Pulau Timor itu unik. Sebab, di antara kedua negara ada sebuah enclave tersendiri, yakni daerah bernama Oecusse. Enclave adalah bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain.
“Oecusse ini merupakan wilayah Timor Leste yang dikelilingi wilayah Indonesia di Provinsi NTT. Jadi warga Oecusse yang mau ke Timor Leste atau negara induknya harus lewat wilayah Indonesia,”jelas Tito.
Kemudian, di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, Tito menyebut tidak ada persoalan sengketa. Namun, ada masalah patok-patok penanda perbatasan yang mulai tertutup hutan. “Ini perlu diperhatikan dan dibicarakan dengan Papua Nugini,” tambah Tito.
Tak hanya batas darat, Indonesia dan sejumlah negara tetangga juga memiliki sengketa perbatasan wilayah laut. Beberapa di antaranya yakni dengan Malaysia, Singapura, Vietnam hingga Thailand. Tito pun menyebut seluruh sengketa wilayah perairan itu kini masih dalam proses penyelesaian.
“Misalnya soal Ambalat yang masih problem. Di situ masih ada resource yang sangat besar yakni gas. Kemudian juga kita tak ingin terulang kasus Sipadan dan Ligitan. Kita sebagai bangsa harus sekuat tenaga melindungi batas wilayah kita,” pungkas Tito.
Channel9.id-Jakarta. Komisi II DPR sepakat Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. Keputusan itu disepakati dalam rapat di DPR, Senin, 21 September 2020.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah Komisi mencermati seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan sedang berlangsung sesuai direncanakan dan terkendali. “Maka Komisi II DPR bersama menteri dalam negeri, ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.
Baca juga: Istana: Pilkada Jalan Terus, Sesuai Jadwal
Komisi II DPR juga mendorong KPU segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. “Khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum konser, arak-arakan, dan lain-lain,” kata Ahmad Doli.
Selanjutnya, revisi PKPU 10/2020 juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring serta mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
Revisi PKPU 10/2020 juga harus menegakkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j serta pasal 187 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian, revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya pasal 14 ayat 1.
Revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 dan juga penerapan pidana sesuai KUHP bagi yang melanggar khususnya pasal 212, 214, 216 ayat 1, dan 218.
“Itu semuanya sudah jelas sanksinya, misalnya ya, pasal 69 dan 187 UU Nomor 10/2016 itu sudah jelas ada sanksi kurungan tahan satu tahun, bayar denda sekian, segala macam itu ada. Makanya kita buat panduan saja, nanti isi (revisi PKPU 10/2020) segala macam, nanti dirumuskan oleh teman-teman KPU,” kata Ahmad Doli.
Channel9.id-Jakarta. Ketinggian air di Bendung Katulampa menyentuh 250 cm pada pukul 18.18 WIB, Senin (21/09). Saat ini, Bogor berstatu siaga 1. Hal ini diungkap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun twitter @BPBDJakarta.
BPBD juga melaporkan, dari 11 titik pemantauan hanya pintu air Pasar Ikan, Jakarta Utara yang menunjukkan status Siaga 2.
Warga di bantaran sungai Ciliwung Jakarta diimbau untuk waspada atas kiriman air dengan perkiraan 6 jam sampai 9 jam ke depan. Terdapat 9 lokasi lintasan Sungai Ciliwung, yakni Rawajati, Pejaten Timur, Kalibata, Pengadegan, Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.
Sebagai informasi, Bendung Katulampa yang menjadi acuan potensi banjir di Jakarta telah ditetapkan siaga 1, selang 16 menit setelah tinggi muka air mencapai 200 cm atau Siaga 2. Tinggi muka air masih bertahan di level Siaga 1 Waspada Banjir Jakarta hingga pukul 18.50 WIB.
Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri sudah menyelesaikan kembali berkas kasus Red Notice Djoko Tjandra. Pun sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung.
“Berkas perkara red notice P19, Alhamdulillah dari Dittipikor telah melengkapi berkas atas tersangka JST, NB, PU, dan TS,” kata Awi di Bareskrim Polri, Senin (21/9).
Berkas kasus tersebut rencananya akan langsung diserahkan ke Kejaksaan hari ini. Dia berharap hasilnya dinyatakan lengkap atau P21.
“Rencananya hari ini berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Awi.
Baca juga: Polri Bantah Irjen Napoleon Tidak Ditahan Karena Jenderal Bintang Dua
Sebelumnya, Polri telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada (2/9). Namun, selang sepekan lebih kemudian, pada 11 September 2020, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap.
Polri sebelumnya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan pada para tersangka. Dalam kasus Red Notice ini, Polri menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Penyidik juga menetapkan Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus ini. Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon menjadi penerima suap.
(HY)
Kemendagri Rilis Realisasi NHPD Pilkada 2020
DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat Pilkada pada 9 Desember 2020
Sidang Perdana, Rizal Ramli: Presidential Threshold Ciptakan Demokrasi Kriminal
Waspada Banjir, Bendung Katulampa Siaga 1
Polda Perpanjang Masa Penahanan John Kei
MK, Threshold, Mahar Politik, dan Korupsi
Pengurus Demokrat Cuit Paha Mulus Calon Wawalkot Tangsel
Pilkada 2020 dalam Empat Klaster
RCTI Gugat Ke MK, Netizen Bakal Tak Bebas Lagi Bermedsos
Seluruh PNS Bakal Terima Pulsa Gratis Rp 200 Ribu per Bulan
Polri: CCTV di Gedung Kejagung Banyak yang Terbakar
Usai Menag Terpapar Covid-19, Akses Masuk Kantor Kemenag Diperketat
Polda Papua: Jelek Waker Dalang Penembakan Pendeta Zanambani
Maklumat Kapolri, Anggota Polisi Bisa Menindak Pelanggar Protokol Covid-19
Sempat Raker dengan Menag, Komisi VIII Akan Lakukan Tes SWAB
