Connect with us

Nasional

Menko Polhukam: Pengelola Perbatasan Negara Perketat Pengawasan Protokol Covid-19

Published

on

Menko Poluhukam Mahfud MD

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh entitas yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan negara untuk memperketat pelayanan dan pengawasan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam pada Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” di Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/09).

“Seluruh petugas pelayanan yang tercepat beserta pelintas agar mematuhi 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta berperilaku hidup sehat,” ujar Mahfud.

Baca juga: 4 Menteri Akan Bahas Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Webinar BNPP

Mahfud menambahkan, kawasan perbatasan negara yang dimaksud adalah seluruh pintu gerbang perbatasan negara, baik yang telah dinyatakan sebagai pintu resmi, yaitu pos lintas batas negara (PLBN) dan tempat pemeriksaan imigrasi, maupun pintu lain yang belum dinyatakan sebagai pintu resmi.

Mahfud mengingatkan tentang dua hal yang mesti dilakukan dalam menangani Covid-19, yaitu melalui upaya pencegahan dan melalui pengobatan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar mematuhi protokol 3M, terutama memakai masker.

“Karena dengan memakai masker kita itu bisa memperkecil risiko penularan. Kalau tidak memakai masker maka kita bisa menulari orang lain atau bisa ditulari oleh orang lain,” katanya.

Lebih lanjut Mahfud menegaskan, hingga saat ini Pemerintah juga terus melakukan upaya pengobatan dalam penanganan Covid-19. Namun, lagi-lagi ia menekankan, agar upaya pencegahan lebih diutamakan. Menurutnya, upaya yang paling tepat untuk pencegahan yaitu dengan vaksinasi.

“Tetapi karena sekarang ini proses vaksin secara ilmiah masih terus dikaji pemerintah maka kita harus menggunakan vaksin alami, vaksin alami yang sekarang ada itu adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” imbuh Mahfud.

Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-10 BNPP.

Acara tersebut dihadiri oleh 4 Menteri, baik secara langsung maupun virtual, yakni Menko Polhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuki Hadimuljono, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat. Maka Kemendagri membuat surat keberatan tentang itu langsung ke KPU,” ujar Tito saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/09).

Meski demikian, Tito menilai jika semua kerumunan menjadi kurang fair bagi non petahana. Menurutnya, jika dibatasi total maka yang diuntungkan adalah petahana.

“Agak kurang fair jika dibatasi total, karena yang diuntungkan adalah petahana. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Oleh karena itu sebagai Mendagri, telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang,” jelasnya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Tito menuturkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang besar, dirinya juga mendorong kampanye daring.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” ucapnya.

Pilkada ini, sambungnya, sebetulnya jika setting-nya baik menjadi momentum emas untuk membuat 270  daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Tito mendorong adanya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif. Misalnya, lanjut Tito, dengan membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Apresiasi Klarifikasi Mendikbud, PDIP: Agar Tidak Ada Persepsi yang Salah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PDI Perjuangan mengapresiasi klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait isu penghapusan mata pelajaran sekolah. PDIP menilai, pernyataan Nadiem yang tidak akan menghapus pelajaran sejarah adalah tepat.

”Klarifikasi secara cepat dan langsung oleh Mendikbud kami apresiasi. Yang akan dilakukan Kemendikbud adalah upaya menjadikan sejarah sebagai hal yang sangat relevan bagi generasi muda, dengan ditampilkan dengan cara yang kreatif, menarik dan penuh dialog terkait relevansi sejarah tersebut bagi tumbuhnya semangat nasionalisme,”ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/09).

Baca juga: Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan 

Menurut Hasto, penjelasan Nadiem itu sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab komunikasi politik agar tidak ada persepsi yang salah atas setiap kebijakan pemerintah.

“Ke depan hal-hal yang belum final, agar dikelola secara hati-hati, agar berbagai permutasi tsb tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Sebab pendidikan itu untuk masa depan,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, politik pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia hadir dalam kebijakan, sistem pendidikan, kultur, dan proses saling mencerdaskan guna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai tradisi berpikir kritis, namun tetap membumi pada kebudayaan bangsa.

“Pesan Bung Karno agar ilmu pengetahuan mengabdi pada kemanusiaan mengandung makna bahwa pendidikan itu membebaskan rakyat dari kebodohan, dan dengannya taraf kebudayaan Indonesia semakin meningkat, diwarnai dengan nilai-nilai luhur bangsa,” tuturnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk benar-benar memperhatikan pendidikan sebagai faktor kemajuan bangsa yang begitu penting.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Nadiem tak Paham Makna Sejarah

“Indonesia memiliki rekam jejak sejarah nusantara sebagai bangsa pemimpin. Nusantara dalam perspektif sejarahnya, mengandung kehebatan tentang posisi geopolitik yang begitu strategis, sehingga menjadi titik temu dan sintesa peradaban dunia,”imbuhnya.

Melalui pendidikan yang benar, kata Hasto, pendidikan yang sarat dengan nation and character building, dan pendidikan yang memerdekakan, maka pendidikan adalah proses cetak biru.

“Dengan pijakan sejarah yang kuat, akan lahirlah semangat untuk hadir sebagai bangsa pemimpin,” pungkas Hasto.

Continue Reading

Hot Topic

Mendikbud: Sejarah Tidak Mungkin Kami Hilangkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklarifikasi isu mata pelajaran sejarah menjadi pilihan atau tidak wajib di SMA. Bahkan di SMK, disebut akan dihapus. Nadiem membantah isu yang terlanjur beredar luas itu.

“Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita, tidak mungkin kami hilangkan,” tegas Nadiem dalam klarifikasinya melalui laman media sosial Kemendikbud, salah satunya via Instagram di akun @kemdikbud.ri, pada Minggu (20/09).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah 

Nadiem menyebut, isu yang beredar di masyarakat beberapa waktu terakhir merupakan salah satu materi yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal.

“Isu ini keluar, karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak (permutasi), puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik,” katanya.

Namun, dia menjelaskan tidak ada yang menjamin permutasi tersebut yang akan menjadi keputusan akhirnya. Nadiem pun menegaskan, tidak akan ada penyederhanaan kurikulum hingga tahun 2022.

“Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional. Jadi sekali lagi, tidak ada kebijakan apapun di tahun 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan pelajaran sejarah,” ujar dia.

Menurut Nadiem, sejarah memiliki arti penting bagi sebuah bangsa, dan keberadaannya signifikan di dalam kurikulum pendidikan.

“Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka,” ujarnya.

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” sambungnya.

Nadiem menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan sejarah pada sistem pendidikan. Sebab, lanjutnya, bagaimana pun ia terlahir dari ayah dan ibu yang merupakan aktivis nasional. Sang kakek adalah salah satu tokoh perjuangan di masa kemerdekaaan Indonesia.

“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi,” jelasnya.

Nadiem berharap, klarifikasi yang disampaikannya bisa menenangkan masyarakat yang sebelumnya sempat dibuat khawatir dengan isu penghilangan pelajaran sejarah dari kurikulum.

“Sekali lagi saya imbau masyarakat jangan biarkan informas yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC