Channel9.id – Jakarta. Inspektur Bidang Anggaran dan Keuangan Wilayah II Polri, Kombes Pol Dr. Sulastiana S.IP. SH, M.SI, menyampaikan Polwan saat ini belum memiliki kesetaraan memperoleh jabatan strategis di bidang penegakan hukum Polri.

Padahal, kedudukan di bidang penegakan hukum sesuai dengan karakteristik Polwan, salah satunya ialah tidak koruptif.

“Keunggulan Polwan dalam bidang penegakan hukum di indonesia yakni disiplin, tidak kompromistis, tidak koruptif, humanis, eksploratif, multitasking, kolaboratif, dan adaptif. Ini adalah sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Kombes Sulastiana dalam Webinar “Transformasi Kepemimpinan Perempuan dalam Kelembagaan dan Bisnis”, Rabu (23/9).

Kombes Sulastiana mengaku keinginan itu tidak mudah dilakukan, lantaran ada hambatan-hambatan yang harus dilalui. Dalam segi kuantitas saja, jumlah Polwan dengan Polisi Laki-laki di bidang penegakan hukum Polri terlampau jauh.

“Jumlah anggota Polri saat ini mencapai 446.061 orang, Polki berjumlah 392.882 dan polwan 26.063 sisanya PNS 27.116. kemudian dalam Polwan di bidang penegakan hukum, Densus hanya 104, Intelkam 1625, Bareskrim 3732. Perbandinganya 1:6 di lingkungkan Polri. Kemudian, kalau melihat pangkat Polwan, Brigjen ada 3, Kombes 65, AKBP 645, Kompol 962, Pama 3232, Bintara 21156. Ini tidak setara dengan rasio laki-laki,” katanya.

Selain hambatan kuantitas, budaya patriarki di lingkungan polri masih dominan. Budaya tersebut membuat Polwan sering tidak dilibatkan dalam dalam merumuskan kebijakan strategis.

“Meski dalam performa maksimal tapi ada pandangan yang sifatnya sosial, budaya patriarki yang melekat di lingkungan kerja yang sangat maskulin. Timbul anggapan bahwa Polwan belum dianggap setara dengan laki-laki,” ujarnya.

“Sehingga kami agak terganggu, karena dari proses seleksi dan rekrutmen hampir di seluruh siklus manajemen sumber daya manusia tidak mudah kami rubah,” lanjutnya.

Masalah lainya ada pada sebagian besar individu Polwan. Banyak Polwan yang harus melakukan kerja ganda yakni mengurusi urusan domestik dan pekerjaan.

“Kami tidak menampik bahwa masalah domestik juga berpengaruh terhadap polwan karena peran ganda. Ibu rumah tangga ketika dihadapkan pada dua pilihan membuat kedudukan strategis di Polri tidak diambil,” lanjutnya.

Masalah terakhir adalah keputusan politik. Sulastiana menyampaikan, pengaruh politik dalam birokrasi Polri sangat besar. Keputusan politik mempengaruhi jabatan strategis untuk Polri.

Kendati memiliki berbagai hambatan, Sulastiana meyakini Polwan suatu saat akan menduduki jabatan strategis di bidang penegakan hukum Polri. Dia pun meminta komunitas perempuan di berbagai bidang untuk berjuang bersama-sama mencapai kesetaraan.

“Dengan tingkat kematangan dan kualitas pendidikan kami berharap dukungan semua komunitas perempuan terhadap Polwan,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa melakukan pemufakatan jahat yaitu menjanjikan US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung,” kata jaksa penuntut umum (JPU), KMS Roni, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga:

Tujuannya adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut memberikan Fatwa MA agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Pinangki saat itu adalah Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Awalnya, Pinangki bertemu dengan Rahmat dan Anita Dewi Kolopaking pada September 2019 di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pinangki meminta Rahmat dapat dikenalkan dengan Joko Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang (DPO). Rahmat lalu menyanggupinya.

“Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra dengan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Tjandra dan disanggupi setelah melihat data dan foto terdakwa sedang berseragam Kejaksaan,” kata Roni.

Pinangki dan Rahmat lalu bertemu dengan Joko Tjandra pada 12 November 2019 di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia. “Terdakwa mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Tjandra tapi meminta agar Joko Tjandra menjalani pidana lebih dulu kemudian terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut,” kata jaksa penuntut. Kemudian, lanjut jaksa, Joko Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat dicoba tapi tidak bisa memasukkan kembali ke Indonesia.

Namun karena Pinangki adalah jaksa, Joko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki. Terdakwa menghadirkan pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya yang bertransaksi dengan Joko Tjandra.

Pada 19 November 2019, Pinangki kembali mengajak Rahmat dan kali ini bersama dengan advokat Anita Kolopaking. Anita diketahui sering berdiskusi dengan hakim di MA untuk bertemu Joko Tjandra di Kuala Lumpur. Anita menyampaikan dokumen berisi surat kuasa dan surat penawaran jasa bantuan hukum.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 juta dolar

Anita Kolopaking meminta US$ 200 ribu sebagai success fee kemudian Joko Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut. Untuk melancarkan rencana itu, Joko meminta Pinangkit untuk membuat action plan dan surat ke Kejagung menanyakan status hukum Joko Tjandra.

“Terdakwa akan mengajukan action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya mengurus fatwa MA itu dengan biaya sebesar US$ 100 juta,” kata jaksa Roni. “Namun saat itu Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar US$ 10 juta yang akan dimasukkan dalam action plan.”

Pada 25 November 2019, Pinangki bersama Anita dan Andi Irfan kemudian bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, Pinangki menyerahkan action plan yang terdiri dari 10 tahap dan melibatkan nama Jaksa Agung dan Ketua MA periode Maret 2012-April 2020, Hatta Ali.

Sebagai realisasi janji, maka pada 26 November 2019, adik ipar Joko Tjandra, Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), memberikan US$ 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mal Senayan City. Pinangki lalu memberikan uang dari Tjoko itu sebesar US$ 50 ribu (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima US$ 150 ribu.
“Atas kesepakatan action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal joko Tjandra telah memberikan uang muka sebesar US$ 500 ribu,” kata jaksa.

Sehingga, Joko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan no. “Kecuali pada action ke-7 dengan tulisan tangan bayar nomor 4,5 dan action ke-9 dengan tulisan bayar 10 M yaitu bonus kepada terdakwa bila Tjoko kembali ke Indonesia,” ungkap jaksa Roni.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 15 jo pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur soal “Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Selain soal pemufakatan jahat, Pinangki juga didakwa menerima suap dan melakukan pencucian uang.

Channel9.id-Jakarta. Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina untuk menikmati kemerdekaannya. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/09).

“Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya,” ujar Jokowi.

Baca juga: Pidato di Sidang PBB, Jokowi: No One Is Safe Until Everyone Is

Untuk itu, lanjutnya, Indonesia bertekad untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi.

“Secara konsisten, komitmen ini terus dijalani Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind,” tegas Jokowi.

Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

“Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya,” ucapnya.

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama negara ASEAN akan terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” tandasnya.