Connect with us

Nasional

4 Menteri Akan Bahas Pengelolaan Perbatasan Negara

Published

on

Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD

Channel9.id-Jakarta. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan mengusung tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” pada Kamis, 17 September 2020. Kegiatan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-10 BNPP.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Jajarannya tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Perkantoran

Sesuai agenda, 4 Menteri akan hadir dan menyampaikan materi, yakni Menko Polhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuki Hadimuljono, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Sebagai informasi, lahirnya BNPP merupakan sebuah upaya pemerintah untuk lebih fokus dalam membangun dan mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

“Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk sebuah Badan yang bertugas mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Diharapkan perbatasan negara akan menjadi beranda depan NKRI,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (16/09).

Langkah operasional UU ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BNPP memiliki tugas meliputi menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi yang ditetapkan.

Saat ini dibutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan profesi dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan perbatasan.

“Untuk menginformasikan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi capaian dan rencana lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, BNPP akan menyelenggarakan Forum Tematik BAKOHUMAS yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP,” ujar Suhajar Diantoro.

Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Suhajar mengatakan ada empat menteri yang akan hadir menjadi narasumber.

“Direncanakan empat menteri sebagai Narasumber, yakni Pak Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP serta Pak Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Selain itu juga ada Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pak Menteri Kominfo Johnny G. Plate,” katanya.

Webinar ini akan diikuti kurang lebih 1.000 orang peserta, baik hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom. Peserta yang hadir secara langsung hanya untuk undangan terbatas dan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.  Kegiatan ini juga akan disiarkan melalui akun youtube resmi BNPP https://m.youtube.com/channel/UCEk1l9VNd09WLOTIdhG9FXw mulai pukul 09.00 WIB-selesai.

Adapun para peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP; Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala Badan/Biro Perbatasan, dan Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara.

Selanjutnya Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum , Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan,  dan Kehutanan.

Kemudian, Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Millennial Think Tank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pengundian Bebas Kerumunan, Stake Holder Mendapat Apresiasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Proses tahapan pengambilan nomor urut Pasangan Calon (Paslon) telah di lakukan di 270 daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Saat tahapan pilkada tersebut protokol kesehatan dengan yang sangat ketat.

Hingga deklarasi kemenangan, semua paslon terpantau tidak melakukan arak-arakan. Hanya perwakilan partai pengusung, tim sukses, keluarga, dan simpatisan Paslon. Tidak terlihat kerumunan saat proses pengundian berlangsung.

Baca juga: Penetapan Calon Pilkada, Tito: Jangan Ada Kerumunan dan Arak-arakan 

Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam mengatakan, sinergisitas semua pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI dan Polri sebagai kunci dibalik keberhasilan proses demokrasi Indonesia menuju lebih mapan.

Anam juga mengapresiasi Pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi II yang terlihat sangat intens menggelar koordinasi untuk menghasilkan upaya kongkret mencegah Pilkada jadi kluster Covid 19.

“Mengapresiasi semua stakeholder yang telah menjukkan kekompakannya yang tercermin saat proses pengundian nomor urut paslon berjalan lancar dengan penerapan prokol kesehatan yang ketat,” ungkap Anam.

Dia menjelaskan, totalitas dan semangat semua pihak dalam bekerja untuk mensukseskan Pilkada di massa pandemi saat ini patut di acungi jempol.

“Terimakasih telah menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk memerangi penyebaran Covid-19, melalui kerja keras, ikhlas, dan tuntas,” kata Anam.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) Nurkhasanah menyatakan kerja maksimal KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI dan Polri di lapangan sebagai bentuk komitment lembaga-lembaga ini sebagai  dalam proses demokrasi lima tahunan bagi masyarakat Indonesia.

“Salut atas kerja totalitasnya dalam setiap tahapan Pilkada tahun ini, temasuk pada tahapan pengambilan nomor urut Pasangan Calon (Paslon) kemaren, ini menjadi bukti para pemangku kepentingan  di lapangan sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik,” puji Nurkhasanah.

Nurkhasanah menyatakan Pilkada di massa pandemi saat ini harus menjadi sarana membiasakan masyarakat hidup lebih sehat dengan cara mengikuti protokol kesehatan.

“Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada harus dilakukan dengan disiplin untuk mengurangi potensi penularan Covid-19,” katanya.

Continue Reading

Nasional

Bappenas Gandeng BRI dan PLN Teken Nota Kesepahaman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bappenas melakukan kerja sama dengan Bank BRI dan PLN dalam menyusun perencanaan data yang lebih lengkap dan bervariasi. Nota kesepahaman ini diteken pada Jumat, 25 September 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam melihat kondisi perekonomian, perlu adanya data-data yang lebih mikro seperti data bulanan, data mingguan, dan bahkan data harian.

“Ibarat melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit, maka seorang dokter akan melakukan berbagai pengetesan dan cross-check data antar hasil tes, sebelum memutuskan resep obat dan jenis perawatan yang akan diberikan kepada pasien,” ujarnya.

Suharso menyebut, data-data bersifat makro diperlukan oleh pemerintah sehingga dapat mengobati ‘penyakit’ perekonomian dan sosial. Tak hanya itu, data tersebut juga bisa mencegah penyebaran masalah yang lebih kompleks lagi.

Salah satu contoh pemanfaatan data tersebut nantinya akan digunakan oleh Bappenas untuk rancangan awal dari Indeks Kapasitas Ekonomi Daerah.

Indeks Kapasitas Ekonomi ini terdiri dari dua komponen yaitu pertama Indeks Kapasitas Konsumsi Rumah Tangga, yang menunjukkan kemampuan stimulus ekonomi daerah tersebut untuk mendukung konsumsi rumah tangga;  Kedua Indeks Kapasitas Bisnis daerah yang menunjukkan ketahanan aktivitas perekonomian di daerah tersebut, terutama di tengah Pandemi COVID-19.

Berdasarkan analisis yang diperoleh Bappenas, ada tiga provinsi yang memerlukan perhatian khusus yaitu Provinsi Kalimantan Bara, Aceh, dan Papua. Dimana ketiga provinsi ini memiliki indeks kapasitas konsumsi RT dan indeks kapasitas bisnis yang sama-sama rendah.

“Kami berharap bahwa pengayaan data-data ini dapat menjadi langkah maju bagi Bappenas untuk berperan lebih penting lagi dalam memainkan perannya sebagai  think-tank  negara Republik Indonesia dan sebagai perumus kebijakan perencanaan yang holistik, terintegratif, dan spasial,” pungkas Suharso.

Continue Reading

Nasional

KNPA Minta 49 Pendemo Hari Tani yang Ditahan Segera Dibebaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melaporkan ada 49 pengunjuk rasa di berbagai daerah masih ditahan kepolisian lantaran melakukan aksi damai memperingati hari tani nasional (HTN), Kamis (24/9).

KNPA menyatakan 49 orang yang ditahan itu merupakan mahasiswa dan aktivis yang tersebar di beberapa daerah seperti Makassar, Solo, Bengkulu, Kupang hingga Manado.

“Momentum peringatan HTN ini ditandai dengan tindakan represif aparat kepada massa aksi. Bahkan telah terjadi penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis. Sampai dengan rilis ini diturunkan tercatat setidaknya 49 orang masih ditahan kepolisian setempat,” kata KNPA dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

KNPA menilai tindakan penangkapan itu merupakan bentuk pembungkaman hak demokrasi rakyat, kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa yang dijamin dalam Undang-Undang.

Karena itu, mereka meminta Presiden, Kapolri untuk membebaskan massa aksi yang masih ditahan secepat mungkin tanpa syarat apapun.

“Mendesak kepada Propam Polri untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas penanganan represif dan pelanggaran protap kepolisian terhadap massa aksi damai HTN,” kata KNPA.

KNPA juga meminta pemerintah untuk memusatkan perhatian pada penanganan pandemi dan dampak krisisnya, serta menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai akan membahayakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, mereka juga meminta penghentian tindakan perampasan tanah rakyat dan tindakan brutal aparat dan perusahaan di wilayah konflik agraria dan meminta pemerintah menjalankan reforma agraria sejati untuk rakyat

“Memerintahkan kepolisian, tentara, kementerian terkait, pemda untuk menghentikan situasi yang kontraproduktif di lapangan, agar petani dan seluruh rakyat fokus membantu Negara mengatasi krisis sosial, ekonomi dan pangan,” ucap KNPA.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC