Channel9.id-Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memanggil mengumpulkan sejumlah pejabat membahas terkait ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia, Jumat (14/11).
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.
Hasil rapat disepakati, penanganan terorisme dan radikalisme kini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir mengatakan pencegahan terorisme dan radikalisme bakal dikomandani langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Kita sepakat di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai sentral utama. BNPT mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun nonpemerintah tapi di bawah komando atau koordinasi langsung wapres,” katanya di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
Mantan Kapolri ini menyampaikan, Ma’ruf Amin meminta masukan penanganan radikalisme dan terorisme yang jauh lebih komprehensif. Salah satunya adalah melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
“Menko polhukam tetap, tapi karena ini kegiatan lintas menko, seperti menteri agama, menteri pendidikan bukan di bawah Kemenko Polhukam jadi enggak cukup, sehingga perlu kordinasi di bawah lintas menko, yang bisa itu mengerjakan itu pak wapres,” ujarnya.
Tito menjelaskan, pada intinya dalam menghadapi terorisme dan radikalisme perlu langkah pencegahan dan penegakan hukum lintas sektoral. Dalam pertemuan itu disinggung pula soal sikap pemerintah terhadap masyarakat yang baru kembali dari negara-negara berkonflik.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, penanganan radikalisme jadi arus utama program Pemerintah.
Salah satunya
pencegahannya, dengan memberikan pendidikan karakter sejak dini melalui program
di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
