Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan masyarakat diperbolehkan untuk mudik Lebaran tahun 2022 dengan syarat telah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster, serta menerapkan protokol kesehatan. Merespons terkait mudik tersebut, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertajuk “Mudik Lebaran 2022: Memahami Kebijakan dan Pelayanan Pemerintah”, Sabtu (23/4/2022).
Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Lalu Lintas Jalan (LLJ) Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana, Chairman of Institute for Policy Reform Riant Nugroho, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.
Direktur LLJ Hubdat Kemenhub Cucu Mulyana memaparkan, Kementerian Perhubungan telah melakukan survei potensi pergerakan pada angkutan Lebaran tahun 2022. Survei menunjukkan euforia masyarakat untuk mudik besar, didukung dengan capaian vaksin yang luar biasa. Setelah adanya pengumuman diperbolehkan mudik dengan syarat vaksin, potensi pergerakan mudik nasional sebesar 31,6 persen atau sebanyak 85,5 juta orang.
Hasil survei tersebut, lanjut Cucu, dari seluruh moda transportasi paling tinggi untuk mudik masyarakat menggunakan mobil pribadi, kemudian baru sepeda motor. Sementara asal perjalanan terbanyak berasal dari Jawa Timur, Jabodetabek, dan Jawa Tengah. Pihaknya memastikan keselamatan pelaku perjalanan dari Covid-19 dengan persyaratan vaksinasi. Untuk yang sudah vaksin dosis ketiga tidak wajib testing, yang sudah vaksin dosis kedua wajib antigen (1×24 jam) atau PCR (3×24 jam), dan yang baru vaksin dosis pertama wajib PCR.
“Diberikan kemudahan, kelonggaran, bagi pemudik masyarakat yang ingin mudik, tentu protokol kesehatan dalam hal ini protokol Covid harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sementara itu, Chairman of Institute for Policy Reform Riant Nugroho menyampaikan, mudik merupakan tradisi yang khas bagi Indonesia yang dilaksanakan secara bersama, massal, dan panjang. Di samping itu, mudik Lebaran pada saat ini merupakan penyegaran rohani warga masyarakat secara bersama-sama (social overhaul), serta menunjukkan produktivitas ekonomi dan sosial bangsa Indonesia (productivity turn down).
Riant menuturkan, perlu disyukuri pada tahun 2022 vaksinasi sudah tinggi dan pandemi Covid-19 melandai. Dengan demikian, mudik Lebaran bisa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memikirkan manajemen mudik Lebaran untuk Indonesia masa depan, agar pelayanan publik bisa lebih baik.
“Nah mudah-mudahan habis Lebaran ini, kita punya herd immunity, terus mudah-mudahan nanti justru Covid selesai,” tegasnya.
Di sisi lain Ketua YLKI Tulus Abadi membeberkan, ketika era digital mulai menguat, akan mengurangi mobilitas mudik Lebaran. Namun ternyata hal itu tidak menjawab kebutuhan rohani para pemudik Lebaran untuk pulang kampung. Dia pun merinci beberapa isu krusial yang terjadi selama mudik bagi konsumen. Misalnya, aspek keselamatan, ongkos sosial tinggi, ongkos biaya transportasi yang tinggi, tarif tiket dengan batas atas dan batas bawah, dan lain-lainnya.
“Betul-betul ini perlu kesigapan dari semua pihak, bukan hanya polisi, bukan hanya kementerian perhubungan, tapi juga seluruh masyarakat,” ujarnya.
Tulus menambahkan pula, mudik menjadi ujian terhadap keandalan pelayanan publik (public services) yang diberikan oleh pemerintah, khususnya yang paling diandalkan adalah sektor transportasi. Dia menyebut tak hanya transportasi, tetapi juga pelayanan infrastruktur, jalan, hingga listrik dan telekomunikasi.
“Kita harapkan adalah adanya semacam perbaikan dari hari ke hari,” tandasnya.
