Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan menindak tegas warga ataupun kelompok yang akan memicu kerusuhan ada saat pembacaan putusan sidang putusan Pilpres oleh MK Kamis (27/6). Warga diminta mendukung suasana aman dan damai. Pengamanan di MK jelang pembacaan hasil Pilpres, terus dilakukan. Polisi tetap mempertahankan barikade di depan MK.
Wiranto menegaskan saat ini sudah ada larangan berdemonstrasi di depan Gedung MK dari pihak kepolisian. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pun sudah menyampaikan akan menerima dan menaati apapun hasil keputusan dari MK.
Wiranto pun menegaskan jika ada pihak yang nekad berunjuk rasa bahkan memicu kerusuhan, maka dirinya tidak akan segan untuk mencari dan menangkap pihak yang bertanggung jawab.
Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa pengamanan di MK jelang pembacaan hasil Pilpres, terus dilakukan. Polisi tetap mempertahankan barikade di depan MK.
Tito menegaskan tidak akan mengeluarkan izin untuk demo didepan Gedung MK. Tito menyatakan, unjuk rasa tetap harus menaati ketentuan seperti tidak mengganggu ketertiban publik. Belajar dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu, yang diduga telah direncanakan oleh perusuh.
Kapolri menambahkan, sudah ada himbauan dari paslon 02 untuk tidak perlu hadir ke MK. Ia sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya dan Intelejen Kepolisian untuk tidak memberikan izin demo di depan gedung MK. Ia merujuk pada UU No. 9 tahun 1998 pasal 6 yaitu tentang penyampaian pendapat di muka umum, diantaranya disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Meski polisi telah melarang, namun Persaudaraan Alumni (PA) 212 tetap akan menggelar aksi mengawal keputusan MK. Koordinator Humas (PA) 212 Novel Bamukmin menyatakan, aksi ini tidak terkait dengan politik praktis. Aksi ini disebut sebagai aksi untuk membela agama dan mencari keadilan.
Menanggapi rencana aksi PA 212 yang bertajuk halal bil halal di depan MK, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jika halal bil halal lebih baik dilakukan di tempat yang pantas, bukan dengan berdemo di jalanan. Apalagi sudah ada himbauan dari tim 02, untuk tidak berdemo dan menerima keputusan dari MK. Meski ada rencana demo, JK yakin situasi jelang sidang pembacaan putusan MK akan berlangsung aman.
