Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP tersebut resmi diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan pantauan Channel9.id melalui kanal Youtube TV Parlemen, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa didampingi Cucun Ahmad Syamsurizal.
Rapat diawali dengan penyampaian pendapat dari masing-masing perwakilan fraksi. Mereka menjelaskan alasan mengusulkan HMP, yaitu karena Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Setelah penyampaian pendapat, masing-masing perwakilan fraksi di DPR menyerahkan dokumen kepada Saan Mustopa. Dokumen tersebut berisi jumlah anggota fraksi yang menyetujui HMP, materi, alasan, hingga bukti yang sah.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. dari 8 Fraksi yang ada,” kata Saan.
Ia merincikan, jumlah anggota fraksi PDIP yang mengajukan HMP sebanyak 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, fraksi Gerindra 11 orang, fraksi Nasdem 19 orang, fraksi PKB 18 orang, fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
Adapun delapan fraksi di DPR hadir dalam rapat ini, di antaranya; fraksi PDIP Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic; fraksi Gerindra Budi Djiwandono dan Bahtra Banong; fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja; fraksi NasDem Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey; Fraksi PKB M Khozin dan Sudjatmiko; fraksi Demokrat Benny K. Harman; fraksi PKS Mardani Ali Sera, dan fraksi PAN Syarifudin Sudding.
Polemik ijazah Gibran ini mencuat usai MA melalui putusan kasasi mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam petitum gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dia juga meminta surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta tergugat dihukum membayar biaya perkara.
Wacana pemakzulan Gibran melalui mekanisme hak menyatakan pendapat kemudian berlanjut ke meja DPR RI. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
Baca juga: Diserahkan 8 Fraksi, Pimpinan DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran
HT
