Channel9.id – Jakarta. Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari anggota dewan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP itu diserahkan dalam rapat bersama pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan pantauan Channel9.id melalui kanal Youtube TV Parlemen, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa didampingi Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dalam rapat itu, delapan fraksi di DPR hadir, di antaranya; fraksi PDIP Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic; fraksi Gerindra Budi Djiwandono dan Bahtra Banong; fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja; fraksi NasDem Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey; Fraksi PKB M Khozin dan Sudjatmiko; fraksi Demokrat Benny K. Harman; fraksi PKS Mardani Ali Sera, dan fraksi PAN Syarifudin Sudding.
Saan mengatakan rapat penyerahan usulan HMP ini bersifat terbuka.
“Apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?” kata Saan saat meminta persetujuan untuk membuka rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Rapat kemudian diawali dengan penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi. Saan mengingatkan, usulan tidak bisa hanya berupa pernyataan politik, tetapi harus disertai materi, alasan, hingga bukti yang sah.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 2 Undang-Undang MD3, pengusul hak menyatakan pendapat tersebut disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket dan dan apabila terkait dengan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, paling sedikit memuat materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” ujar Saan.
Hingga saat ini, rapat tersebut masih berlangsung.
Polemik ijazah Gibran ini mencuat usai MA melalui putusan kasasi mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam petitum gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dia juga meminta surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta tergugat dihukum membayar biaya perkara.
Wacana pemakzulan Gibran melalui mekanisme hak menyatakan pendapat kemudian berlanjut ke meja DPR RI. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
HT
