Channel9.id, Jakarta – Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menemui titik terang. Kalangan legislatif memastikan bahwa syarat minimal dukungan substantif telah terpenuhi, seiring langkah bulat Fraksi PDIP yang resmi mendeklarasikan penggunaan jalur konstitusional tersebut.
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa ketentuan minimum pengajuan HMP yang dipersyaratkan telah jauh terlampaui. Berdasarkan peninjauannya per Selasa (10/11/2026), dukungan telah datang dari hampir mayoritas fraksi di parlemen.
“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu,” kata Khozin di kompleks parlemen kepada media, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meskipun jumlah anggota yang ingin membubuhkan tanda tangan terus bergerak dinamis berkisar antara 40 hingga di atas 50 orang Khozin menekankan bahwa fokus utamanya adalah terpenuhinya batas aman regulasi. Sesuai aturan, syarat minimal anggota DPR untuk mengajukan HMP adalah 25 orang dari unsur lintas fraksi.
“Nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25, nggak butuh banyak,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa langkah ini didorong oleh panggilan hati nurani demi menuntaskan polemik ijazah Gibran secara kelembagaan.
Langkah parlemen ini semakin menguat menyusul keputusan bulat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, menyatakan partainya secara resmi mengambil jalur konstitusi melalui penggunaan HMP usai menggelar rapat pleno tertutup, Rabu (11/11/2026).
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut.
Dengan keputusan yang diklaim bulat tersebut, seluruh kekuatan anggota Fraksi PDIP yang berjumlah 110 orang dipastikan siap membubuhkan tanda tangan. Utut menegaskan solidnya barisan partainya dalam menyikapi dinamika ini.
“Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110 [tanda tangan], artinya sepakat. Karena demokrasi kita terpimpin, jadi satu iya, semuanya iya,” tegasnya.
Kendati demikian, Utut belum membeberkan secara detail kalkulasi dan pertimbangan politik di balik keputusan tersebut. Ia menyerahkan penjabaran teknis yuridis kepada para legislator PDIP di Komisi III bidang hukum. “Kita sudah ada merujuk Pasal 7A dan 7B UUD [1945], nanti biar teman-teman Komisi III yang menjelaskan,” imbuhnya.
Wacana penggunaan hak konstitusional ini menguat sebagai tindak lanjut atas dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran Rakabuming Raka. Meski puluhan anggota lintas fraksi telah menyatakan kesiapannya, proses di parlemen dipastikan akan tetap berjalan.
DPR menegaskan bahwa guliran HMP tidak akan surut meskipun pihak Gibran menyatakan akan bertahan dan siap menguji keabsahan dokumennya melalui Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan terpenuhinya syarat kuorum minimal dan solidnya dukungan fraksi besar, babak baru pertarungan politik institusional di Senayan kini resmi dimulai.
