Channel9.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menilai kebutuhan perumahan di Papua masih tinggi karena banyak masyarakat belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak.
“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Tito usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi Papua, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Tito mengakui pemerintah sebelumnya belum pernah menjalankan program perumahan sebesar ini. Kementerian PKP juga menyiapkan program khusus untuk wilayah perbatasan, termasuk Papua.
Ia menilai pemerintah daerah sulit menjalankan program sebesar itu jika hanya mengandalkan APBD. Papua mencakup enam provinsi dan 42 kabupaten/kota sehingga kebutuhan anggaran sangat besar.
“Kalau kita secara mudah-mudah saja, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota, itu hampir 500 unit per daerah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD masing-masing?” ujarnya.
Tito pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas program tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait, atas program perumahan termasuk bedah rumah dengan jumlah yang signifikan di Papua,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tidak hanya menjalankan program bedah rumah, tetapi juga menyiapkan skema lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga lokasi yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur dan perwakilan daerah di Papua.
