Channel9.id-Jakarta. Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, M Taufik, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu menjelaskan masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ke DPR. Lebih baik, katanya, pihak lain yang menjelaskan.

“Dipanggil nggak apa-apa. Nggak usah Gubernur lah yang jawab, siapa kek, ngapain Gubernur jawab,” ucap M Taufik kepada wartawan, Jumat (21/2).

Tak hanya itu, ia pun menganggap tidak masalah jika Anies datang untuk menjelaskan. Menurutnya, jika ada yang bertanya maka harus dijelaskan.

“Ya jelaskan saja, Pak Anies datang, jelaskan begini loh. Orang nanya mesti dijelaskan, udah,” ucap M Taufik.

Ia juga sepakat dengan revitalisasi. Baginya, bangunan TIM harus diperbaharui.

“TIM kan sudah lama, kan nggak direnovasi-direnovasi kalau roboh, ada menimpa orang, mati, siapa yang tanggung jawab?” ucap Taufik.

Menurutnya, yang dilarang dibangun oleh Jakarta Propertindo (JakPro) selaku kontraktor adalah hotel. Pembangunan hotel sudah dilarang oleh DPRD saat pembahasan APBD 2020.

“Kan tadi saya bilang, DPRD sudah mencoret anggaran hotel, mau wisma mau hotel podo wae, udah dicoret anggarannya. Nah kalo mau dibangun pertanyaannya duit dari mana?” ucap M Taufik.

(virdika rizky utama)

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengaku jadwalkan panggil Sodik Mudjahid yang mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. Diketahui Sodik Mudjahid adalah kader Partai Gerindra.

“Iya, Pak Sodik akan dimintakan keterangan untuk memberikan paparan sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Jumat (21/2).

Sodik sendiri merupakan satu dari lima anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR selaku pengusul RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan inisiatif DPR.

Sebelumnya, Dasco menyebut Sodik tidak perlu mengonsultasikan keikutsertaannya sebagai pengusul RUU tersebut ke fraksi. Sebab, menurut dia, setiap anggota DPR memiliki hak perorangan untuk mengusulkan RUU.

“Jadi, kalau usulan perseorangan bisa saja diusulkan sendiri dan itu karena hak anggota DPR menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini legislasi, maka tidak perlu dikonsultasikan,” kata Dasco di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Draf RUU Ketahanan Keluarga sendiri terdapat sejumlah pasal kontroversial, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami-istri. RUU ini dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

(virdika rizky utama)

Channel9.id-Jakarta. Fraksi PPP DPR menanggapi pernyataan staf khusus Presiden, Dini Purwono, yang menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction.

Pernyataan itu, dinilai Fraksi PPP menunjukkan komunikasi internal pemerintah yang tidak profesional.

“Pernyataan bahwa Pasal 170 RUU Cipta Kerja seperti salah konsep/misunderstood instruction menunjukkan tata komunikasi yang amatiran, tidak profesional,” kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (21/2).

“Hal tersebut menunjukkan ketidakprofesional tim pemerintah dalam menyusun draf RUU. Sejak awal kami meminta pemerintah hati-hati dan cermat dalam menyusun draf RUU,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Baidowi minta pemerintah perlu menjelaskan secara resmi perihal kekeliruan pengetikan Pasal 170 RUU Cipta Kerja kepada DPR. Lantaran DPR meragukan alasan salah ketik tersebut.

“Sekarang bolanya dilemparkan ke DPR. Maka sebaiknya pemerintah menyampaikan surat secara resmi terkait penjelasan terhadap Pasal 170. Karena kalau disebut salah ketik, kok meragukan, karena bukan hanya satu kata tapi beberapa ayat,” tutur Baidowi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu meminta pemerintah fokus memperbaiki RUU Cipta Kerja. Politikus yang kerap disapa Awiek itu pun meminta Stafsus Presiden tidak berpolemik di publik.

“Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam komunikasi di internal tim pemerintah. Sebaiknya Istana fokus terhadap perbaikan draf daripada berpolemik di publik yang justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan stafsus Istana,” tegasnya.

(virdika rizky utama)