Connect with us

Politik

Politikus NasDem akan Undang yang Kritis Terhadap RUU Omnibus Law

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI berharap pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kewenangan Baleg.

“Untuk meyakinkan semua suara dari pihak-pihak berbeda, saya berharap pembahasan Omnibus Law akan berada di Badan Legislasi agar bisa memastikannya,” ucap Willy kepada wartawan, Jumat (14/2).

Willy juga memastikan, jika pembahasan RUU Cipta Kerja diberikan ke Baleg, dirinya akan mengundang semua pihak berkepentingan memberikan saran dan catatan kritis.

Politikus Partai Nasional Demokrat ini menyebut sejumlah serikat pekerja, organisasi lingkungan dan organisasi HAM. “Kalau diputuskan dibahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya,” ujar dia.

Menurut Willy, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja adalah terobosan yang patut diapresiasi. Namun, terobosan-terobosan itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan dampak yang akan muncul di masa depan.

“Kami sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Di saat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara,” katanya. “Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal,” sambungnya.

Mengenai target penyelesaian 100 hari yang sempat diutarakan Presiden Joko Widodo, Willy menganggapnya sebagai dorongan semangat. Namun ia tak ingin RUU Cipta Kerja buru-buru diselesaikan tanpa memerhatikan kualitas.

virdika rizky utama

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Nilai Anies Tak Perlu Jelaskan Revitalisasi TIM ke DPR

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, M Taufik, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu menjelaskan masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ke DPR. Lebih baik, katanya, pihak lain yang menjelaskan.

“Dipanggil nggak apa-apa. Nggak usah Gubernur lah yang jawab, siapa kek, ngapain Gubernur jawab,” ucap M Taufik kepada wartawan, Jumat (21/2).

Tak hanya itu, ia pun menganggap tidak masalah jika Anies datang untuk menjelaskan. Menurutnya, jika ada yang bertanya maka harus dijelaskan.

“Ya jelaskan saja, Pak Anies datang, jelaskan begini loh. Orang nanya mesti dijelaskan, udah,” ucap M Taufik.

Ia juga sepakat dengan revitalisasi. Baginya, bangunan TIM harus diperbaharui.

“TIM kan sudah lama, kan nggak direnovasi-direnovasi kalau roboh, ada menimpa orang, mati, siapa yang tanggung jawab?” ucap Taufik.

Menurutnya, yang dilarang dibangun oleh Jakarta Propertindo (JakPro) selaku kontraktor adalah hotel. Pembangunan hotel sudah dilarang oleh DPRD saat pembahasan APBD 2020.

“Kan tadi saya bilang, DPRD sudah mencoret anggaran hotel, mau wisma mau hotel podo wae, udah dicoret anggarannya. Nah kalo mau dibangun pertanyaannya duit dari mana?” ucap M Taufik.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Politik

Gerindra Jadwalkan Panggil Sodik Mudjahid Sebagai Pengusul RUU Ketahanan Keluarga

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengaku jadwalkan panggil Sodik Mudjahid yang mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. Diketahui Sodik Mudjahid adalah kader Partai Gerindra.

“Iya, Pak Sodik akan dimintakan keterangan untuk memberikan paparan sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Jumat (21/2).

Sodik sendiri merupakan satu dari lima anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR selaku pengusul RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan inisiatif DPR.

Sebelumnya, Dasco menyebut Sodik tidak perlu mengonsultasikan keikutsertaannya sebagai pengusul RUU tersebut ke fraksi. Sebab, menurut dia, setiap anggota DPR memiliki hak perorangan untuk mengusulkan RUU.

“Jadi, kalau usulan perseorangan bisa saja diusulkan sendiri dan itu karena hak anggota DPR menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini legislasi, maka tidak perlu dikonsultasikan,” kata Dasco di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Draf RUU Ketahanan Keluarga sendiri terdapat sejumlah pasal kontroversial, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami-istri. RUU ini dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Politik

Salah Ketik RUU Ciptaker, Fraksi PPP: Komunikasi Internal Pemerintah Tidak Profesional

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi PPP DPR menanggapi pernyataan staf khusus Presiden, Dini Purwono, yang menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction.

Pernyataan itu, dinilai Fraksi PPP menunjukkan komunikasi internal pemerintah yang tidak profesional.

“Pernyataan bahwa Pasal 170 RUU Cipta Kerja seperti salah konsep/misunderstood instruction menunjukkan tata komunikasi yang amatiran, tidak profesional,” kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (21/2).

“Hal tersebut menunjukkan ketidakprofesional tim pemerintah dalam menyusun draf RUU. Sejak awal kami meminta pemerintah hati-hati dan cermat dalam menyusun draf RUU,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Baidowi minta pemerintah perlu menjelaskan secara resmi perihal kekeliruan pengetikan Pasal 170 RUU Cipta Kerja kepada DPR. Lantaran DPR meragukan alasan salah ketik tersebut.

“Sekarang bolanya dilemparkan ke DPR. Maka sebaiknya pemerintah menyampaikan surat secara resmi terkait penjelasan terhadap Pasal 170. Karena kalau disebut salah ketik, kok meragukan, karena bukan hanya satu kata tapi beberapa ayat,” tutur Baidowi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu meminta pemerintah fokus memperbaiki RUU Cipta Kerja. Politikus yang kerap disapa Awiek itu pun meminta Stafsus Presiden tidak berpolemik di publik.

“Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam komunikasi di internal tim pemerintah. Sebaiknya Istana fokus terhadap perbaikan draf daripada berpolemik di publik yang justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan stafsus Istana,” tegasnya.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC