Channel9.id-Jakarta. Peneliti jebolan Northwestern University, Amerika Serikat, Yoes Kenawas menyebut lebih dari separuh kandidat terkait dinasti politik di Indonesia memenangkan pemilihan kepala daerah sejak 2015.

Yoes mencatat ada 202 individu terkait dinasti politik yang ikut dalam tiga pilkada terakhir Indonesia. Mereka memiliki kedekatan dengan politisi atau petahana yang pernah atau sedang memangku jabatan publik.

“Dinasti politik hasil pilkada 2015 sampai 2018, ada 202 individu atau total upaya membentuk dinasti politik. Di mana 117 menang, sedangkan 85 lainnya kalah,” kata Yoes dalam diskusi virtual ‘Pilkada, Antara Dinasti dengan Kotak Kosong’ yang digelar Perludem, Selasa (04/08).

Berdasarkan catatan Yoes, 202 individu terkait dinasti politik yang ikut dalam tiga pilkada terakhir Indonesia, terbagi menjadi 146 calon kepala daerah dan 56 calon wakil kepala daerah. Dari jumlah itu sebanyak 82 calon kepala daerah dan 35 calon wakil kepala daerah terkait dinasti politik berhasil memenangkan pilkada.

Dia juga mencatat saat ini ada 108 dari 548 wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait dinasti politik. Jumlah itu setara dengan 19,7 persen dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Meski kandidat dinasti politik cukup banyak, Yoes menyebut mereka belum bisa berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan, masih ada harapan berupa perlawanan masyarakat terhadap upaya mendirikan dinasti politik.

“Dinasti politik masih sulit memonopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di masyarakat, baik digerakkan elite ataupun organik dari masyarakat, masih bisa dimanfaatkan dan digali lagi saat Pilkada 2020,” tuturnya.

Politik dinasti kembali menjadi sorotan publik jelang Pilkada Serentak 2020. Hal itu terjadi berkaitan dengan pencalonan sejumlah nama yang berkaitan dengan pejabat publik saat ini.

Beberapa nama yang disorot adalah anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka di Solo, mantu Presiden Jokowi Bobby Nasution di Medan, serta keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, dan anak Wapres Ma’ruf Amin Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan.

IG

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah dibahas Komisi I DPR, harus dibuat guna mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi.

“Komisi I DPR dan pemerintah harus benar-benar melihat RUU PDP ini agar dibuat untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan pesat laju IT, jangan sampai direvisi terus seperti yang terjadi misalnya RUU Penyiaran yang dinilai sudah tidak layak lagi dan saat ini revisi ketiga,” kata Tamliha dalam diskusi bertajuk ‘RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?’, Selasa (4/8).

Dia menilai, penyusunan RUU PDP harus benar-benar jeli seperti melihat arah perkembangan IT yang akan datang dan bagaimana cara seorang menjebol data pribadi warga.

Itu perlu diperhatikan supaya jangan sampai setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, terjadi revisi berulang-ulang seperti yang terjadi dalam UU Penyiaran.

“Menurut saya harus diantisipasi jangan sampai bolak-balik merevisi sebuah undang-undang, yang itu memerlukan biaya yang cukup besar misalnya undang-undang penyiaran sudah dua periode dibahas,” katanya.

Tamliha pun menyoroti kasus kebocoran data pribadi yang banyak terjadi pada lembaga penyelenggara telekomunikasi karena awalnya meminta data secara lengkap seperti nomor induk kependudukan.

Menurut dia, seharusnya dibuat dahulu aturan terkait perlindungan data lalu pemerintah baru memperbolehkan penyelenggara telekomunikasi meminta input data masing-masing warga.

“RUU PDP ini dibuat setelah data warga bocor dahulu, misalnya ketika setiap pemilik kartu telepon genggam diwajibkan untuk mengisi data di kios-kios kecil,” katanya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah pada Minggu, 02 Agustus 2020 di Jakarta. Salah satu pendiri KAMI, Andrianto, mengatakan, dibentuknya KAMI karena banyak kebijakan pemerintah yang menyimpang dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Jadi KAMI ini akan menjadi oposisi yang kredibil terhadap pemerintahan ini,” ujar Andrianto, Senin (03/08/2020).

Meskipun sebagai oposisi, Andrianto mengatakan, KAMI tidak akan hanya mengkritisi kebijakan pemerintah. “Tapi kami juga akan memberikan solusi,” katanya.

Menurut Andrianto, kebijakan pemerintah yang menyimpang itu dapat dilihat dari kebijakan ekonomi selama ini. Akibatnya, kata dia, jumlah kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan.

“Dan daerah-daerah itu yang paling terdampak dari kebijakan ekonomi ini,” imbuhnya.

Andrianto menambahkan, organisasi KAMI sudah mendapat respon positif dari berbagai kalangan di sejumlah daerah. Untuk itu, KAMI akan terus melakukan konsolidasi.

“Kami sudah merumuskan apa yang akan dilakukan ke depannya. Evaluasi juga sudah kami lakukan,” tandas Andrianto.

Sebelumnya, KAMI sudah dideklarasikan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (02/08). Sejumlah tokoh hadir pada deklarasi ini.

Mereka adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, MS Kaban, Achmad Yani, Sri Bintang Pamungkas, Khusnul Mar’ia, Said Didu, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamua, Djumhur Hidayat, Adie Massardi, Andrianto, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan tokoh-tokoh nasional lainnya.