Connect with us

Politik

Demo UU Ciptaker Berujung Ricuh, Pakar: Anarko dan KAMI Penumpang Gelapnya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gelombang demonstrasi besar-besaran menolak pengesahan Undang Undang Cipta Kerja terus berlanjut di sejumlah daerah di tanah air. Beberapa pakar menilai ada tiga kelompok di balik unjuk rasa terutama yang berujung pada perusakan fasilitas umum dan serangan terhadap aparat.

Pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan tidak ada aktor tunggal yang menggerakkan massa untuk turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Kalau saya melihat dari apa yang terjadi saat ini, tidak ada aktor tunggal yang menjadi penyebab unjuk rasa, terutama yang melalukan kekerasan dan serangan kepada aparat, itu bukan aktor tunggal,” kata Stanislaus, Rabu (14/10) dikutip Rmol.id.

Baca juga: Tangkap 4 Petinggi KAMI Medan, Polri: Group Whatsapp Jadi Tempat Rancang Kerusuhan

Stanislaus meyebutkan, kelompok pertama adalah mahasiswa dan buruh yang murni menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja. Sedangkan, kelompok kedua adalah para pelajar dan masyarakat yang ikut-ikutan, karena terpropaganda oleh informasi di media sosial.

“Kelompok inilah penumpang gelapnya. Ciri-cirinya mudah kalau kita mau mengetahuinya. Kita lihat dari narasi yang dia suarakan. Ketika buruh dan mahasiswa menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, tapi dia menyuarakan lengserkan presiden, anti-investasi dari etnis tertentu. Nah, dia itu penumpang gelapnya. Ini memang harus diwaspadai,” jelasnya.

Stanislaus melanjutkan, kelompok ketiga yang menjadi penumpang gelap antara lain adalah kelompok Anarko dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang beberapa anggotanya sudah diamankan pihak kepolisian. Kelompok Anarko dinilai Stanislaus menjadi yang paling dominan sebagai pelaku kerusuhan.

Ciri kelompok ini adalah menyerang polisi dan membakar fasilitas umum. “Anarko kan orang-orang anarkis yang tidak mengakui adanya pemerintah. Cara dia tak mengakuinya dengan melakukan vandalisme atau perusakan. Kelompok ketiga ini cenderung politis,” ujarnya.

“Yang paling penting bagi polisi adalah ketika menemukan bukti adanya pelanggaran hukum terkait kelompok ketiga ini, langsung tangkap aja terus diproses, yang penting ada bukti. Jadi polisi bekerja berdasarkan bukti kan bukan asumsi,” tegas Stanislaus.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading

Politik

Suharso: PPP Akomodir Umat dari Yang Paling Kanan sampai Paling Kiri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa melanjutkan agenda politiknya ke seluruh daerah. Suharso kali ini bersilaturahmi ke DPW PPP Jawa Timur, Minggu (18/10).

Hadir pula dalam acara ini Sekjen PPP serta seluruh jajaran pengurus DPP PPP. Acara ini merupakan Konsolidasi Politik DWP PPP dan DPC PPP di Jawa Timur sekaligus memperkuat kinerja partai.

Suharso Monoarfa menyampaikan, kehadiran PPP di tengah masyarakat bertujuan untuk mengakomodir kepentingan semua umat baik yang paling kanan sampai yang paling kiri.

“Partai PPP adalah partai yang mengakomodir kepentingan seluruh umat dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, tidak ada perbedaan, maka kita harus memperkuat konsolidasi politik, dan mengubah model partai ke depan menjadi partai yang modern,” katanya, Minggu (18/10).

Baca juga : Pakar Komunikasi: Cakada Harus Beri Contoh Prokes

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini mengingatkan, setiap kader tidak hanya memperkuat komunikasi politik dengan sesama kader PPP, tetapi juga memperkuat kerja sama dengan caleg lain.

“Semoga kedepannya PPP dapat menjadi partai yang dapat berjaya seperti dahulu kala,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Pakar Komunikasi: Cakada Harus Beri Contoh Prokes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 masih saja terjadi. Berdasarkan data dari Bawaslu, ada 30 pelanggaran protokol kesehatan periode 9-15 Oktober 2020 di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan para pasangan calon kepala daerah (paslon cakada) dan tim kampanye yang akan berkompetisi pada Pilkada Serentak 2020 harus memberikan contoh penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Berkurang 

“Pasangan calon kepala daerah dan tim kampanyenya harus menerapkan protokol kesehatan secara benar sehingga memberikan contoh kepada masyarakat,”ujar Emrus sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (18/10).

Doktor komunikasi politik Universitas Padjajaran ini menilai, materi kampanye yang disampaikan paslon cakada harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jika pasangan calon kepala daerah dan tim kampanye menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat akan meniru,”katanya.

Emrus meyakini, contoh teladan dari paslon cakada dan tim kampanye akan menjadi kunci utama penerapan protokol kesehatan pada masa kampanye Pilkada Serentak 2020.

“Contoh teladan ini jauh lebih efektif untuk mengingatkan masyarakat daripada bentuk komunikasi lainnya,”tandasnya.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut, terdapat 237 pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

“Jumlah ini turun jauh pada 10 hari pertama kampanye pada 26 September-8 Oktober. Waktu itu kami menemukan 237 pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota,” kata Fritz pada Jumat (16/10).

Fritz menjelaskan, pelanggaran terbanyak berupa para peserta kampanye tidak memakai masker. Kemudian, jumlah peserta lebih dari 50 orang dari yang disyaratkan. Pelanggaran lain adalah tidak menjaga jarak dan tidak menyediakan tempat cuci tangan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC