Connect with us

Politik

KPU Solo: Gibran Satu-satunya Calon yang Memenuhi Syarat Pilkada Solo

Published

on

Gibran Rakabuming

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo menyebut putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai satu-satunya calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020. Berkas pendaftaran Gibran dinyatakan lengkap dan sudah melalui pemeriksaan oleh KPU.

“Dari 4 calon, yang sudah lengkap dan memenuhi syarat cuma Mas Gibran,” kata Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti usai Rapat pleno di Kantor KPU, Senin (14/09).

Baca juga: Gerindra Beberkan Alasan Dukung Gibran Rakabuming 

Berkas tiga peserta lainnya lanjut Nurul masih belum lengkap. Selain pasangan dari jalur independen, Bagyo Wahyono – FX Suparjo, pasangan Gibran, Teguh Prakosa juga belum melengkapi beberapa berkas persyaratan. Mereka dapat melengkapi berkas tersebut di tahap perbaikan yang dilaksanakan 14-16 September.

“Hari ini sudah ada beberapa syarat perbaikan yang sudah diserahkan ke kami. Tapi masih ada yang kurang,” kata Nurul.

Untuk pasangan Bajo, kata Nurul, telah menyerahkan SPT lima tahun terakhir dan keterangan tidak sedang menunggak pajak dari KPP Pratama Solo sebelum rapat pleno. Namun pasangan calon independen itu belum menyerahkan laporan LHKPN.

“Secara waktu masih bisa terpenuhi karena tahapannya memang sampai tanggal 16 (Rabu) besok,” katanya.

Di hari yang sama, Teguh menyerahkan surat keterangan tidak sedang dalam kondisi pailit dari Pengadilan Tata Niaga. Hanya saja ia belum menyerahkan surat keterangan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Solo yang ditandatangani Gubernur Jawa Tengah.

Teguh sebenarnya telah mengajukan pengunduran dirinya beberapa waktu lalu kepada Fraksi PDIP, yang ditembuskan kepada PDIP, Wali Kota Solo, dan KPU. Namun surat pengunduran diri tersebut belum mendapat respon dari Gubernur Jawa Tengah.

“Yang penting sudah ada iktikad baik dari mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur,” kata Nurul.

Khusus mengenai pengunduran diri, lanjut Nurul, Teguh memiliki kesempatan hingga 5 hari sebelum penetapan peserta Pilkada. Aturan tersebut berlaku khusus bagi calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPRD.

Setelah tahapan perbaikan, KPU akan menetapkan peserta pemilihan Kepala Daerah pada 23 September. Disusul dengan pengundian nomor urut sehari berikutnya. Kampanye sendiri dapat dimulai pada 26 September setelah KPU menerima laporan awal dana kampanye dari peserta pada 25 September.

“Semua bentuk kampanye sudah boleh kecuali rapat umum dan iklan di media cetak maupun daring. Untuk iklan baru boleh 14 hari sebelum pencoblosan hingga sehari sebelum masa tenang,” kata Nurul.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tunjang Pilkada di Masa Pandemi, Pemerintah Perlu Tingkatkan Sarpras Internet

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah perlu segera meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia guna menunjang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Upaya itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi mengutamakan kampanye daring. Kampanye daring ini tentu untuk mencegah klaster dalam Pilkada Serentak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

“Aturan kampanye Pilkada dengan lebih memaksimalkan digitalisasi yaitu kampanye secara virtual, tentu membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok tanah air. Jangan sampai kampanye virtual di utamakan tapi sistem pendukungnya tidak menunjang,” kata Azis.

Baca juga : Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Azis mendorong pemerintah meminta provider komunikasi membantu dalam meningkatkan jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan Pilkada di masa pandemik.

Selain itu, perluasan jaringan internet dapat membantu sistem belajar jarak jauh secara virtual yang dilakukan oleh para siswa di masa pandemik Covid-19 saat ini.

“Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet di wilayahnya. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemik saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni positif Covid-19. Hal itu diketahui usai melakukan tes SWB di Pelayanan Kesehatan DKI Jakarta (Yankes).

“Hasil beliau (Ghoni) memang positif ya dari Yankes,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Jumat (25/9).

Rani menyampaikan, Ghoni akan melakukan tes SWAB ulang di rumah sakit berbeda untuk mengetahui hasil selanjutnya. Rani menceritakan kondisi Ghoni dalam keadaan baik.

“Di Yankes ini yang membikin Dewan trauma segala macam kadang hasilnya tidak signifikan, tidak akurat, kurang tepat, makanya saya sih berpikir positif, makanya saya bilang Pak Ghoni saat ini kondisinya dalam keadaan baik, kalau dalam Covid kan dianggapnya OTG, tapi kan OTG itu kan beliau mau melakukan tes ulang di beda rumah sakit, saya mempersilakan, karena itu kan hal yang baik namanya dia mau safe care dan dia mau tahu dengan adanya tes kedua hasilnya positif atau negatif,” katanya.

Rani yang juga pernah terpapar Covid-19 ini menyatakan, yang harus dilakukan kepada orang yang positif Corona adalah dibangun imunitasnya. Salah satunya mendapat dukungan agar pasien segera pulih.

“Cuma menurut saya sepanjang pandemi ini sudah hampir 6 bulan kita itu lebih gede kepo, sedih kan. Ini aku positif misalnya amit-amit ya, walaupun sudah pernah, Pak Ghoni positif kita saling support, 9terus kita sesama penyintas kita support, kita bergabung, supporting lagi ke masyarakat yang kena,” ujarnya.

“Karena obatnya Covid kan belum ada, obatnya itu cuma imun, imun itu terjaga ketika hati kita merasa nyaman tenang happy,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo curhat soal seorang ‘sahabat di PDIP’ yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S/PKI pada 2017 silam, bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima saat itu. Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu.

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/09).

Baca juga: Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo Kami Siap Mengadvokasi

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” tuturnya.

Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradarai Arifin C Noer itu. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu, Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Singkat cerita, pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017, akhirnya Gatot diganti oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persis, pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30S/PKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

Sebelumnya, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” ucap Gatot.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC