Connect with us

Nasional

Kemendagri Instruksikan Daerah Laksanakan Rakor Penegakan Hukum Prokes

Published

on

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irawan mengungkapkan, Kemendagri telah menerbitkan Surat Bernomor 440/5113/SJ Tanggal 14 September 2020  perihal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

Surat tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020  tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 terkait Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah.

Baca juga: Kemendagri Siapkan 27 Tim Monitoring Daerah Guna Sosialisasi Prokes

Benni menegaskan, nantinya diharapkan masing-masing daerah untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui Surat ini, Kemendagri meminta agar masing-masing daerah secara mandiri bersama Forkopimda, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Badan/Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Biro/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota. melaksanakan Rapat Koordinasi,” kata Benni di Jakarta, pada Senin(14/09).

Selanjutnya Benni menguraikan, rakor dimaksud akan membahas beberapa poin krusial. “Beberapa poin yang dibahas antara lain Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020, Sosalisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, Pencegahan dan Deteksi Kerawanan Penularan Covid-19, dan Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan,” jelas Benni.

Benni menambahkan, rakor tersebut diharapkan dapat agar dilaksanakan paling lambat hari Jumat tanggal 18 September 2020 dan nantinya hasil rapat dilaporkan kepada Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah

“Kemendagri berharap Rapat Koordinasi ini berjalan dengan lancar dan sukses sehingga nantinya akan dihimpun perkembangan terkini di masing-masing daerah terkait dengan Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan, dan Sosialisasi PKPU dan Peraturan Bawaslu,” tutup Benni.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Published

on

By

Syamsudin Haris Dewan Pengawa KPK

Channel9.id-Jakarta. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris dinyatakan positif Covid-19. Ia sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Saya sejak tadi malam dirawat di RS Pertamina karena hasil swab dinyatakan positif COVID-19,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9) dilansir kumparan.com.

Dewas KPK memang sebelumnya menjalani tes swab sebab ada salah satu pegawai di Sekretariat Dewas yang positif corona. Pegawai itu diduga pernah kontak dengan para anggota Dewas.

Selain Syamsuddin Haris, anggota Dewas KPK lain yang sudah diketahui hasilnya ialah Albertina Ho. Namun hasil tesnya menunjukkan negatif.

Baca juga: Novel Baswedan Positif Virus Corona

Tes swab ini juga yang membuat vonis etik terhadap Komjen Firli Bahuri batal digelar. Sidang ditunda hingga 23 September 2020.

Diketahui, KPK menunda sidang kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK, Firli Bahuri. Seharusnya, sidang putusan kasus penggunaan helikopter mewah tersebut digelar pada Selasa  15 September pukul 11.00 WIB.

“Sidang Ketua KPK ditunda dari jadwal Selasa, 15 September 2020, menjadi Rabu, 23 September 2020,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Senin (14/09).

Penundaan agenda sidang dilakukan lantaran anggota Dewan Pengawas (Dewas) harus menjalani swab test corona. Anggota Dewas adalah pihak yang menentukan nasib Firli dan membacakan putusan.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Rektor IPB Arif Satria Positif Covid-19

Published

on

By

Rektor IPB Arif Satria

Channel9.id-Jakarta. Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Prof.Dr. Arif Satria terkonfirmasi positif Covid-19 usai berinisiatif melakukan swab test pada Jumat 18 September 2020. Hal itu diungkapkan Arif melalui Biro Komunikasi IPB dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/09).

“Saya melakukan test swab pada tanggal 18 September dan ternyata hasilnya dinyatakan positif,” tulis Arif.

Namun, ia menegaskan masih merasa dalam kondisi fisik yang baik dan tetap dapat beraktivitas juga melaksanakan tugasnya sebagai Rektor melalui koordinasi secara virtual.

Baca juga: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19

Arif menuturkan, dirinya akan melakukan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri sampai dengan dinyatakan sembuh.

“Mohon doanya semoga Allah memberi karunia kesehatan, dan saya pun mendoakan agar kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa terus beraktivitas, berinovasi dan saling menginspirasi,” sambungnya.

Arif memutuskan untuk memperpanjang dan memperketat Masa Pembatasan Masuk Kampus, terhitung 14 hari sejak hari ini, Sabtu 19 September 2020.

Dalam pesannya, Arif menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada civitas IPB atas segala upaya untuk menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga dan kondusivitas kampus IPB dengan menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan.

IG

Continue Reading

Nasional

IKASA UNJ: Mengesampingkan Sejarah di Kurikulum, Mengoyak Akar NKRI

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Alumni Sejarah dan Antropologi (IKASA) UNJ menyampaikan, Sejarah dan NKRI tidak dapat dipisahkan. Sejarah adalah akarnya Republik Indonesia dan merupakan dalil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi rencana Kemendikbud menyederhanakan kurikulum 2013 yang berimbas pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMA dan SMK.

“Lahirnya NKRI diilhami munculnya kesadaran sejarah dan kesadaran kebangsaan dari para pendiri republik, di samping romantisme masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit. Betapa pentingnya sejarah bisa diamati dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,” kata Ketua IKASA Nicolo Machia Fely, Jumat (18/9).

“Nationale Staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri dizaman Sri Wijaya dan Majapahit, dan kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia,” bunyi Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Kemudian, pentingnya sejarah juga disampaikan Sutan Syahrir saat menyampaikan pidato di hadapan Dewan Keamanan PBB 14 Agustus 1947. Saat itu Indonesia sedang berjuang melakukan diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Buku sejarah kami dan relief-relief yang tercecer di berbagai pulau menjadi bukti dan peradaban budaya yang kami miliki di masa silam. Namun, di bawah Belanda dan kekuasaan kolonial, sejarah kami berubah secara tragis. Penindasan dan eksploitasi Belanda tidak hanya berakibat pada kemunduran dan ketertinggalan kami, tetapi juga hancurnya negara kami dari sebuah tempat yang tadinya merupakaan kebanggaan masa silam menjadi suatu koloni lemah yang tak bermakna,” bunyi Pidato Syahrir.

Berdasarkan hal itu saja, mempelajari sejarah adalah kewajiban tiap generasi tanpa terkecuali. Tidak ada dalil apapun yang bisa diterima merubah mapel sejarah jadi pilihan dan menghapuskan mapel sejarah di SMK.

“Sebab mempelajari sejarah adalah kewajiban tiap generasi untuk membentuk karakter bangsa, persatuan nasional, dan nilai nilai kebangsaan. Mengesampingkan sejarah di kurikulum nasional, justru mengoyak akarnya NKRI.

Karena itu, IKASA UNJ menolak rencana tersebut. IKASA menyarankan untuk tidak mengotak-atik mata pelajaran sejarah yang sudah diajarkan di sekolah.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC