Connect with us

Hukum

“Tangan Kanan” Irawadi Yusuf Dieksekusi KPK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. KPK melakukan eksekusi terhadap staf khusus mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal yang divonis 4 tahun penjara. Eksekusi dilakukan setelah KPK menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

KPK mengeksekusi Hendri ke Lapas Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Hendri akan menjalani masa hukuman 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 200 juta.

“Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Cipinang dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan biaya perkara sebesar Rp 7.500,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dihubungi channel9, Jumat (14/2).

“Jaksa eksekusi KPK pada hari Kamis,13 Februari 2020, telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Hendri Yuzal (staf khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf),” cetus dia.
Sebelumnya diberitakan, MA menolak kasasi staf khusus mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal. Hendri tetap divonis 4 tahun sesuai dengan putusan PN Tipikor Jakarta.

“Terhadap perkara terdakwa Hendri yuzal, staf khusus Gubernur nonaktif, Irwandi Yusuf, permohonan kasasinya ditolak,” ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Jumat (14/2).

Dalam perkara ini, Hendri diyakini sebagai perantara suap Irwandi. Irwandi diyakini menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Dalam kasus ini, Irwandi dihukum 7 tahun penjara.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Didakwa dengan TPPU, Segini Gaji Asli Jaksa Pinangki

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penghasilan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dianggap tidak sebanding dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Jaksa penuntut umum mendakwa Pinangki dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa mengungkap gaji bulanan Pinangki sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Gaji bulanannya sebesar Rp 18.921.750.

Rinciannya yakni, gaji bersih Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, dan uang makan Rp 731 ribu. Sedangkan gaji suaminya, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, yang merupakan aparat penegak hukum sekitar 11 juta per bulan.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar

Dalam kurun waktu 2019-2020 disebutkan bila Pinangki tidak memiliki penghasilan tambahan resmi dan tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan dari catatan transaksi yang dipaparkan jaksa, disebutkan Pinangki mengeluarkan sejumlah pembiayaan yang diduga merupakan hasil korupsi.

Jaksa mengatakan Pinangki menguasai USD 450 ribu yang diduga berasal dari Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, pada 2019-2020, Pinangki menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari kasus korupsi itu dengan cara menukarkan uang USD 337.600 di money changer atau senilai Rp 4,7 miliar

Selain itu, Pinangki meminta suaminya, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, menukarkan mata uang USD 10 ribu atau senilai Rp 147,1 juta. Jaksa mengatakan Napitupulu lantas memerintahkan anak buahnya untuk menukarkan uang itu.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ucap jaksa membacakan surat dakwaan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Uang tersebut dibelanjakan sejumlah barang untuk menutupi hasil korupsinya. Berikut hasil belanja Pinangki:

  1. Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
    2. Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
    3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
    4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
    5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
    6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
    7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

“Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa itu didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, Pinangki juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi.

IG

Continue Reading

Hukum

Tega! Praktek Aborsi Gugurkan 32.760 Janin

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi berhasil membongkar praktek aborsi di salah satu klinik di Jalan Percetakan Negara 3, Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi juga telah menetapkan 10 orang  sebagai tersangka terkait kasus aborsi itu.

Hasil pengungkapan polisi, sejak tahun 2017 praktek aborsi itu sudah menggugurkan hampir 32.760 janin. Sejak tahun 2017 itu,  dari praktek aborsi itu para tersangka meraup keuntungan hingga Rp10 miliar.

“Pegawainya dibayar Rp 250 ribu sehari. Tetapi Minggu tutup. Kalau kita hitung total dari 2017, kita kalikan kalau kita hitung berapa keuntungan yang diraup, itu ada sekitar Rp10 miliar lebih. Dihitung dari 2017, ada 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah kita hitung, masih kita dalami lagi,”  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Rabu (23/09).

Yusri mengatakan, pada 2002 sampai 2004 klinik pernah buka, tapi karena pelanggannya terus menurun kemudian ditutup. Pada 2017 kemarin klinik ini kembali buka untuk melayani Aborsi.

Menurut keterangan Yusri Yunus, para tersangka yang diamankan mereka memainkan peran yang berbeda-beda saat menjalankan praktek aborsi. Bahkan, salah satu pelaku ada yang berprofesi sebagai dokter.

“Yang pertama LA, pemilik klinik, kemudian inisial DK (30) ini laki-laki, LA perempuan ya, ini adalah dokter, yang tugasnya perannya adalah sebagai penindakan aborsi,” terang Yusri.

Baca juga: Polda Metro Jaya Bongkar Praktek Aborsi, 10 Orang jadi Tersangka

Sementara itu pelaku inisial NA berperan sebagai registrasi pasien yang datang ke klinik dan juga merangkap sebagai kasir. Tersangka MM perannya adalah USG orang yang ingin melakukan aborsi di klinik tempat kerjanya. Lalu, YA (51) membantu dokter melakukan aborsi, RA sebagai penjaga di klinik tersebut, selanjutnya tersangka LL juga membantu di ruangan tindakan aborsi di dalam klinik.

“Ada juga tersangka berinisial ED ini bertugas sebagai cleaning servis, ada SM melayani pasien, RS pasien aborsi pada saat kita amankan. Semuanya ini berawal dari informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada 1 klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama,” ujarnya.

Yusri mengatakan, pada 2002 sampai 2004 klinik pernah buka, tapi karena pelanggannya terus menurun kemudian ditutup. Pada 2017 kemarin klinik ini kembali buka untuk melayani Aborsi.

“Yang setiap hari dilakukan praktek, kecuali hari Minggu, yang dari jam 7 pagi sampai 1 siang, ya,” kata Yusri.

Selama 3 tahun beroperasi, banyak janin yang dibuang ke dalam closed. Sebab, setiap harinya klinik ini bisa menggugurkan janin sebanyak 4 sampai 6 pasien.

Yusri menyampaikan, biaya yang ditawarkan sekitar Rp 2 juta perorang dan janin yang bisa digugurkan juga terbatas hanya berusia 2 Minggu. Namun ketika janin berusia 5 Minggu dokter ini meminta uang sebesar Rp 4 juta.

Dalam sehari, klinik ini mendapatkan keuntungan dari praktek aborsi ilegal sebesar Rp 10 juta. Kemudian pembagianya 40 persen untuk dokter, 40 persen pemilik dan 20 persen untuk pegawai dan lainnya.

Klinik ini membuka pelayanan melakui website dengan naman klinikaborsiresmi.com. Polisi bakal menggandeng Kominfo untuk melaksanakan patroli Cyber guna mengungkap klinik lainnya.

“Ya karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut. Kemudian di media sosialnya bisa menawarkan aborsi dengan biaya yang ada,” pungkas Yusril.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Hadi Pranoto Penuhi Panggilan Polisi Setelah Dua Kali Mangkir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sudah dua kali mangkir, Hadi Pranoto akhirnya memenuhi panggilan polisi setelah diultimatum akan dijemput paksa.

“Kita jadwalkan (pemanggilan Hadi Pranoto) pada tanggal 24 September ini untuk hadir di Polda Metro Jaya. Tetapi yang bersangkutan siang tadi sudah ada di Polda Metro Jaya dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/09).

Baca juga: Gugat 150T, Muannas Alaidid: Akal-akalan Hadi Pranoto 

Namun, Yusri tidak menjelaskan lebih rinci terkait pemeriksaan tersebut. Yusri menyebut, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sempat tertunda karena Hadi Panoto beralasan sakit.

“Terlapor HP (Hadi Pranoto), yang pernah saya katakan bahwa pemanggilan kedua terhadap HP sudah dihadiri, tapi pada saat itu yang bersangkutan minta izin karena kurang sehat sehingga perlu ada pemeriksaan lanjutan,” ujar Yusri.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Hadi Pranoto terkait kasus klaim ‘obat Corona’ pada pekan ini. Kali ini, polisi mengultimatum agar ia memenuhi panggilan polisi.

“Kita sedang berkoordinasi dengan pengacaranya. Minggu ini kita jadwalkan untuk HP itu. Kami masih menunggu koordinasi dari pengacaranya minggu ini untuk menghadirkan HP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (07/09).

Polisi memberikan peringatan keras kepada Hadi Pranoto agar memenuhi panggilan. Jika tak memenuhi panggilan kembali, polisi mengancam akan menjemput paksa.

“Nanti akan kita ultimatum nanti. Karena di dalam aturan pemanggilan ketiga yang adalah surat izin membawa,”ujar Yusri.

Seperti diketahui, Hadi Pranoto sudah dua kali tak hadiri panggilan polisi. Setelah polisi mengultimatum akan menjemput paksa, Hadi Pranoto akhirnya memenuhi pemeriksaan pada Selasa 8 September lalu.

Pengacara Hadi Pranoto, Tonin Singarimbun, mengatakan pemeriksaan kliennya berjalan lancar. Hadi Pranoto, kata pengacara, menjawab total 48 pertanyaan penyidik dengan baik.

“Kalau jumlah pertanyaan itu 48. Tapi kalau isinya nggak boleh dibuka dulu kan. Intinya tidak ada perdebatan antara penyidik dan Mas Hadi. Oke-oke semua, bisa dijawab dengan lancar,” ujar kuasa hukum Hadi Pranoto, Tonin Singarimbun, kepada wartawan, Selasa (08/09).

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC