Connect with us

Hukum

Jaksa KPK: Imam Nahrowi Terima Gratifikasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Imam Nahrawi, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) didakwa menerima uang Rp 11,5 miliar. Penerimaan uang tersebut untuk mempercepat persetujuan dana hibah KONI ke Kemenpora.

“Terdakwa bersama-sama dengan Miftahul Ulum telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 11.500.000.000 dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI,” kcetus jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Perbuatan Imam dilakukan bersama-sama dengan Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum. Imam dan Ulum dan Imam Nahrawi menerima uang dari eks Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan eks Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy.

Jaksa menyebut Imam Nahrawi menerima uang melalui Miftahul Ulum terkait proposal dana hibah pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional Asian Games dan Asian Para Games 2018. Usulan dana yang diajukan dalam proposal itu sejumlah Rp 51,5 miliar.

Untuk mempercepat proses pencairan dana hibah oleh Kemenpora, Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora meminta Ending berkoordinasi Ulum terkait komitmen fee yang harus diberikan oleh KONI Pusat kepada pihak Kemenpora. Menindaklanjuti permintaan itu, Ending bertemu Ulum membahas komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15%-19% dari total dana hibah itu.

Dalam pertemuan itu, Ulum memberikan catatan pihak-pihak dari Kemenpora yang akan diberikan jatah uang komitmen fee dalam secarik kertas tisu, di mana disalin Ending dalam secarik kertas.

“Sebagai realisasi atas kesepakatan tersebut, sekitar akhir bulan Januari 2018, bertempat di ruangan kerja Ending Fuad Hamidy di kantor KONI Pusat, terdakwa menerima sebagian uang fee sejumlah Rp 500 juta dari Ending Fuad Hamidy untuk Imam Nahrawi,” ungkap jaksa.

Atas pengajuan proposal itu, jaksa menyebut Imam memberikan disposisi kepada Mulyana untuk ditelaah dan dilanjutkan kepada Asisten Deputi Olahraga dan Prestasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian layak tidaknya diberikan bantuan dana kepada KONI. Selain itu, Imam juga mendisposisi proposal itu kepada Ulum.

Pada Maret 2018, Ulum kembali menerima uang Rp 2 miliar dari Ending di Kantor KONI. Setelah itu, Kemenpora menyetujui dana hibah yang diberikan Rp 30 miliar dari yang diajukan KONI sebesar Rp 51,5 miliar.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Gagalkan Perdagangan 38.200 Benih Lobster Ilegal

Published

on

By

Channel9.id-Trenggalek. Sebanyak 38.200 benih lobster yang di duga illegal dari kawasan perairan selatan berhasil di amankan oleh kepolisian trenggalek kejadian ini sempat membuat para nelayan setempat ingin menggeruduk ke mapolres. Selain benih lobster tersebut kepolisian trenggalek juga sudah mengamankan dua orang pelaku penyelundupan tersebut.

Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, benih lobster yang diamankan terdiri dari 38 ribu jenis pasir dan 200 jenis mutiara. Sedangkan pelaku yang diamankan berinisial JA dan AB. Keduanya warga Kecamatan Munjungan.

“Baby lobster tersebut diamankan di wilayah Kecamatan Panggul sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku mengangkut benur ini menggunakan mobil Toyota Avanza AG 1184 YI,” kata AKBP Doni, Kamis (17/9/2020).

Saat dilakukan pemeriksaan, kedua pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), untuk sebagian barang bukti. Selain itu saat dilakukan pendalaman, nama yang tertera pada surat penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB), tidak sesuai dengan asal barang yang diambil oleh JA.

“Barang tersebut berasal dari wilayah Munjungan dan akan dikirim ke pengepul di Panggul inisial SU dan pengepul besarnya KO,” ujarnya.

Baca Juga : Polres Trenggalek Tangkap Pengepul Baby Lobster Ilegal

Hasil pemeriksaan, pelaku diduga hanya melanggar syarat administratif Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan Nomor 12 Tahun 2020. Terkait kasus tersebut barang bukti benih lobster ilegal diserahkan ke Dinas Perikanan serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), untuk dilakukan pelepasliaran ke laut.

“Sedangkan untuk sebagian yang resmi dikembalikan ke nelayan. Iya, pelanggarannya administrasi. Untuk nilai barangnya ini Rp 116,5 juta,” imbuhnya.

Penangkapan pelaku perdagangan benih lobster tersebut sempat memicu kesalahpahaman di antara para nelayan. Sehingga mereka sempat akan menggeruduk Polres Trenggalek. Sementara itu di markas polisi telah disiagakan ratusan personel pengamanan gabungan dari Polres Trenggalek dibantu Brimob Polda Jatim dan Polres Tulungagung.

“Jadi informasi yang diterima masyarakat itu, seolah-olah kami ini tidak profesional. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan melanggar Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020,” kata Doni.

Dari rekam jejaknya, lanjut Doni, pelaku JA pernah tersangkut kasus serupa pada tahun 2016 di wilayah Sidoarjo dan dihukum selama dua bulan.

Continue Reading

Hot Topic

Siang Ini Polisi Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi

Published

on

By

Pelaku pembunuhan dan mutilasi Rinaldi Harley Wismanu 

Channel9.id-Jakarta. Polda Metro Jaya siang ini akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Rinaldi Harley Wismanu (32). Rencananya, rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kedua tersangka Laeli Atik Supriyatin (27) atau LAS dan Djumadil Al Fahri (26) atau DAF juga akan turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini.

“Hari ini rencananya penyidik akan melakuka rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang melibatkan satu korban meninggal dimutilai. Rencana siang ini bersama dengan tim menghadirkan 2 tersangka kita hadirkan yang rencananya ada 4 TKP, tapi kemungkinan ada 3 TKP sesungguhnya,” kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/09).

Diketahui, peristiwa ini bermula dari perkenalan tersangka LAS dengan korban lewat aplikasi Tinder. Komunikasi keduanya terus berlanjut hingga saling bertukar pesan lewat aplikasi WhatsApp.

Komunikasi terakhir antara LAS dengan korban terjadi pada 5 September 2020. Keduanya kemudian membuat janji untuk bertemu.

Selanjutnya, keduanya menyewa sebuah apartemen di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Apartemen itu disewa sejak tanggal 7 hingga 12 September.

Lalu, pada 9 September, aksi pembunuhan itu terjadi. Tersangka DAF ternyata telah lebih dulu masuk ke dalam unit apartemen yang disewa sebelum korban dan tersangka LAS tiba.

DAF bersembunyi di kamar mandi sebelum mengeksekusi korban. Kemudian, saat LAS dan korban sedang berhubungan badan, DAF selaku eksekutor langsung melakukan aksinya.

“Kedua tersangka kebingungan setelah korban tewas. Mereka akhirnya meletakkan korban di kamar mandi dan meninggalkan apartemen untuk membeli golok dan gergaji,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Kamis (17/09).

Dua alat itu lantas digunakan untuk memutilasi korban menjadi 11 bagian. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam tas kresek, lalu disimpan dalam dua koper dan satu ransel.

Nana mengatakan kedua tersangka juga sempat membeli cat warna putih dan seprei untuk menghilangkan jejak pembunuhan dan mutilasi.

Setelah itu, jasad korban dibawa ke Apartemen Kalibata City dengan menggunakan taksi online. Di lokasi itu, jasad korban disimpan sementara sebelum dikubur.

Pasangan kekasih itu kemudian menyewa sebuah rumah di wilayah Cimanggis, Depok. Lokasi itu yang akan dijadikan tempat untuk mengubur jasad korban.

“Mereka dapat kontrakan dan sudah menggali pemakaman di belakang rumah kontrakan,” kata Nana.

Di lokasi ini pula, kedua tersangka akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Saat penangkapan, tersangka DAF sempat melakukan perlawanan. Polisi pun menembak kedua kakinya.

Lebih lanjut, Nana mengatakan aksi pembunuhan disertai mutilasi itu dilatarbelakangi keinginan kedua tersangka untuk menguasai harta korban.

Korban yang diketahui bekerja sebagai Human Resource & General Affair Manager di sebuah perusahaan konstruksi dianggap kedua tersangka memiliki kemampuan ekonomi atau finansial yang baik.

“[Korban] Dianggap orang berada sehingga keduanya berencana menghabisi nyawa korban kemudian mengambil barang dan uang,” ujarnya.

Para tersangka pun berhasil menggasak rekening korban yang ditaksir sekitar Rp97 juta. Uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli logam mulia, emas, motor N-max, hingga untuk menyewa rumah di Depok.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Mereka kini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.

IG

Continue Reading

Hukum

Kejagung: Djoko Tjandra Siapkan 10 Juta Dolar untuk Urus Fatwa MA

Published

on

By

Djoko Tjandra

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap rencana Joko Soegiarto Tjandra memberikan uang senilai USD 10 juta kepada pejabat Mahkamah Agung (MA) untuk mempermudah pengurusan fatwa MA.

Dalam dakwaan yang disampaikan Kejagung melalui keterangan resminya, jaksa Pinangki disebut membuat ‘action plan’ pengurusan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra. Kejagung menyebut ada rencana pemberian USD 10 juta ke pejabat di MA dan di kejaksaan.

“Terdakwa PSM/Pinangk, saudara Andi Irfan Jaya, dan Saudara Joko Soegiarto Tjandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Kamis (17/09).

Baca juga: Kejaksaan Cekal Kerabat Djoko Tjandra 

Hari mengatakan awalnya pada November 2019, Pinangki bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, yang merupakan buron terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat itu, Djoko Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung RI melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi sehingga dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Baca juga: Djoko Tjandra Bayar Rp7 Miliar untuk Pinangki, Kejaksaan: Itu Uang Muka

Hari menyebut Djoko Tjandra setuju dengan usulan tersebut dan akan memberikan uang USD 1 juta kepada Pinangki. Uang tersebut diberikan melalui tersangka Andi Irfan Jaya sesuai proposal ‘action plan‘ yang diberikan Pinangki ke Djoko Tjandra.

“Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut dan Joko Soegiharto Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar USD 1.000.000 untuk Terdakwa PSM untuk pengurusan untuk kepentingan perkara tersebut,” jelas Hari.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC