Channel9.id-Jakarta. Kementerian Perhubungan menegaskan penutupan pelabuhan dalam masa darurat Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, Sabtu, 28 Maret 2020. Pemerintah Daerah yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dia menjelaskan, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat. Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti pengiriman obat-obatan, mobilisasi personil medis dan keamanan Negara.

Menurut dia, rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi. Pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan.

Berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan, Kementerian mengimbau kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), operator kapal, operator pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.

Channel9.id-Jakarta. PT Kereta Api Indonesia (Persero) memangkas 103 perjalanan demi menekan mobilitas masyarakat menjelang musim mudik Lebaran 2020. Mudik dinilai berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona. Vice President Public Relations KAI Yuskal Setiawan, mengatakan pemangkasan perjalanan tersebut mulai berlaku 2 April 2020. Jumlah yang dipangkas tersebut mencapai 19,4 persen dari total perjalanan. “Sehingga jumlah perjalanan KA per hari turun dari 532 KA per hari menjadi 429 KA per hari,” kata dia, Jumat, 27 Maret 2020.

Menurut Yuskal, pengurangan jumlah perjalanan kereta tersebut merupakan lanjutan. Sebelumnya, pihaknya sudah mengurangi perjalanan sebanyak dua tahap. Tahap I yang dilakukan pada 21 Maret dan tahap II dilakukan pada 26 Maret 2020. Pengurangan perjalanan tersebut  hanya dilakukan terhadap rute yang memiliki jadwal alternatif.

Pengalihan ke KA lain dan mendapat kelas lebih tinggi tidak akan mengenakan penambahan bea. Sebaliknya, jika dialihkan lalu mendapat kelas yang lebih rendah, KAI akan memberikan bea pengembalian di stasiun kedatangan dengan batas waktu pengembalian tiga hari dari tanggal yang tertera di tiket. Pembatalan perjalanan akan diberikan pengembalian bea secara penuh 100 persen.

Channel9.id-Jakarta. Negara-negara G20 sepakat gelontorkan dana Rp64 triliun untuk bersama-sama menemukan vaksin corona yang dikoordinir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menteri Keuangan menjelaskan komitmen negara G20 ini bakal digunakan untuk penelitian dan penemuan vaksin virus yang sedang mewabah diseluruh belahan dunia ini.

“Kemarin dalam pertemuan menteri-menteri keuangan, sudah ada indikatif untuk mengalokasikan 4 miliar dolar AS (Rp64 triliun) yang akan bersama-sama dimobilisasi dari seluruh negara dunia terutama G-20 untuk mengakselerasi penelitian dan menemukan anti virus atau vaksin pandemi Covid-19,” ujarnya, Kamis (26/3/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut dinilai penting oleh negara-negara G20 karena menyangkut penyelamatan nyawa manusia sebagai fokus utama dalam menangani wabah Covid-19.

“Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi akan menjadi tragedi kemanusiaan. Saat ini adalah bagaimana seluruh negara di dunia mencoba untuk mengurangi risiko penyebaran dan pencegahan penyebaran,” paparnya.

Sri Mulyani mengatakan, negara-negara G20 juga menyoroti ketersediaan alat kesehatan (alkes) di seluruh dunia. Saat ini, negara-negara yang menghadapi masalah virus corona mengalami kekurangan alkes untuk penanganan Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan masker.

“Saat ini diupayakan IMF dan World Bank akan melakukan dukungan resources agar perusahaan-perusahaan yang menghasilkan itu (alkes) bisa mendapatkan prioritas, sehingga suplai alat kesehatan di seluruh dunia bisa ditingkatkan,” tandasnya.