Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun cukup signifikan pada hari ini, Selasa (24/11). Logam mulia Antam diperdagangkan Rp961.000 per gram atau turun Rp16.000.

Adapun harga buy back atau beli kembali juga turun Rp17.000 menjadi Rp839.000 per gram. Sebelumnya, buy back berada di harga Rp856.000 per gram.

Baca juga: Dijual Rp973.000, Harga Emas Antam Tidak Bergerak

Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa, 24 November 2020:

1 gram Rp 961.000

2 gram Rp 1.862.000

3 gram Rp 2.768.000

5 gram Rp 4.580.000

10 gram Rp 9.105.000

25 gram Rp 22.637.000

50 gram Rp 45.195.000

100 gram Rp 90.312.000

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengurangan libur panjang ini akan berdampak pada para pengusaha, terutama yang sudah mempersiapkan beberapa program menarik untuk akhir tahun.

“Ya pastinya berdampak, sebetulnya itu kan pengganti libur Lebaran, otomatis pasti ada dampaknya,” ungkap Hariyadi, Selasa (24/11) dikutip detikcom.

Baca juga: Dinilai Tak Berjalan, Pengusaha Pariwisata Minta Anies Cabut PSBB

Menurut Hariyadi, pemerintah semestinya mencontoh Turki yang tetap membuka pariwisatanya di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat.

“Saya selalu bilang coba deh lihat Turki. Nah Turki itu termasuk negara yang membuka pariwisatanya, tapi dia bisa mengendalikan (COVID-19),” ujar Hariyadi.

Menurutnya, upaya membuka-tutup pengetatan kegiatan, termasuk mengurangi libur justru akan mengacaukan kinerja beberapa sektor terkait.

“Kalau kita buka-tutup, buka-tutup terus pengetatan atau PSBB ini, termasuk mengurangi liburan itu kan juga dalam rangka mencegah, nah itu impact-nya akan nggak bagus untuk semuanya. Tak hanya pariwisata, semua kena,” tegasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah tetap memberi peluang bagi sektor pariwisata bangkit. Namun, hal itu juga dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan, penguatan pelacakan (tracing) dan perawatan pasien COVID-19 (treatment) dari pemerintah.

Hariyadi menegaskan, pemerintah juga harus menekan klaster-klaster di masyarakat yang berisiko tinggi menjadi sumber penyebaran baru COVID-19. Ia bahkan menyinggung peristiwa keramaian di Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar) lalu, di mana Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab merayakan pernikahan anaknya, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kelahirkan kerumunan massa.

“Yang jadi masalah kan sekarang banyak klaster-klaster penduduk yang berisiko tinggi sebagai penyebaran tapi nggak pernah dituntaskan. Contohnya itu kawasan padat penduduk, pasar-pasar tradisional tidak disiplin. Terus kemarin klaster Petamburan kayak gitu mesti dituntaskan. Kalau nggak nanti ya nggak akan selesai-selesai, dan itu berat,” ucap Hariyadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk membahas pengurangan libur akhir tahun. Pemerintah berpendapat, libur panjang menyebabkan munculnya klaster-klaster baru penyebaran virus Corona (COVID-19).

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, libur panjang yang diharapkan mendorong perekonomian dari pertumbuhan konsumsi, ternyata pada kenyataannya tak sesuai harapan pemerintah. Ini membuat pemerintah tak ingin ‘kebobolan’ lagi akan kasus COVID-19 yang meningkat usai libur panjang.

“Seharusnya kalau dalam suasana normal, dengan hari libur, orang aktivitas yang biasanya interaksi dan kemudian terjadilah konsumsi. Tapi yang kita lihat sekarang ini, setiap libur panjang jumlah COVID-19 naik. Tapi indikator ekonomi tidak membaik atau tidak terjadi konsumsi yang diharapkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi November, Senin (23/11/2020).

Terlebih lagi, jumlah hari kerja yang lebih sedikit di Oktober 2020 dan Desember 2020, dibandingkan dengan pada 2019 juga menurunkan aktivitas ekonomi di sektor produksi.

IG

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat dengan banyaknya peraturan terkait perizinan.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, (23/11).

Hudori menyampaikan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi (Perda), fungsi penganggaran dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan fungsi DPRD di masa pandemi Covid-19 ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Mendagri Sosialisasikan RPP Perizinan Berusaha di Daerah

Pertama, kata Hudori, membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan, diantaranya penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, sambung Hudori, konsepsi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.

“Ketiga, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan,” ujar Hudori.

Terkait dengan perizinan berusaha, Hudori menambahkan, bahwa disaat pandemi ini banyak warga negara  yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Undang-Undang  Cipta Kerja” ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit,  waktu proses penerbitan izin bisa menjadin lebih cepat dan biaya pengurusan oun daoat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Hudori mengatakan, DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

“Undang-Undang  Cipta Kerja itu kalau dilihat ujungnya justru banyak menguntungkan, cuma persoalannya ini banyak berita2 yang tidak tepat (hoax), sehingga orang tidak bisa memastikan mana draft asli mana daft palsu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya  Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” imbuh Sekjen Kemendagri.

Terakhir, DPRD dalam penanganan pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang lebih optimal atas pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah daerah.