Nasional

58 Hari Jadi Sekretaris BNPP, Mendagri Lantik Zudan jadi Pj Gubernur Sulbar

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jumat (12/5/2023).

Sebelumnya Mendagri, melantik Zudan di gedung yang sama, selang 58 hari bertugas sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rabu (15/3/2023) lalu. Kini, Zudan ditetapkan sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Akmal Malik.

Zudan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2023 tanggal 11 Mei 2023, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur.

“Mengangkat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun, ” bunyi kutipan Keputusan Presiden tersebut yang dibacakan sebelum penandatanganan berita acara pelantikan.

Mendagri atas nama Presiden Joko Widodo dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa, dirinya percaya Zudan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Zudan dinilai telah mempunyai pengalaman memimpin Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri hampir 8 tahun dengan prestasi yang bagus bisa membangun sistem, konsisten dan berhasil membawa pengaruh yang cukup besar dan memberikan inovasi.

Sulawesi Barat, lanjut Mendagri Tito, adalah tempat yang cukup menantang, dan sekarang dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

“Selamat Pak Zudan atas amal Allah dan kepercayaan Presiden Joko Widodo telah menjadi Penjabat Gubernur Sulbar. Kita semua percaya apa yang terjadi hari ini adalah jalan dan takdir Tuhan. Saya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung keputusan ini, ” ujarnya.

Zudan merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri. Ia mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988 – 1992.

Pendidikannya berlanjut menempuh Program Magister Hukum (S2) di Universitas Diponegoro (Undip) pada tahun 1993 – 1995 dan berlanjut hingga ke jenjang Program Doktor Hukum, juga di Undip pada tahun 1996 – 2001.

Ide, gagasan dan hasil karyanya menghasilkan kebijakan dan regulasi yang telah berbuah berbagai penghargaan. Salah satunya meraih penghargaan internasional Honorable Mention dari Future of Government Award.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Harus Lebih Sering Blusukan 

Penghargaan internasional ini diselenggarakan oleh AWS Institute, United Nation Development Program (UNDP) dan Apolotical untuk tokoh pemerintahan yang berhasil melakukan transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  75  =  76