Connect with us

Opini

9 Poin Analisis Beratnya Utang Pemerintah

Published

on

Oleh: Didik J Rachbini*

Channel9.id-Jakarta. Pertama, APBN sejatinya adalah kebijakan politik atau tepatnya politik ekonomi. Jika ada masalah dengan kebijakan defisit yang besar dan berlebihan karena diputuskan sembrono dan diubah semaunya dari 2 persen terhadap PDB menjadi 3 persen, kemudian dengan gampang diubah menjadi 6 persen lebih maka yang salah adalah kebijakan politik ekonominya. Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR itulah yang menjadi penyebab utang yang sangat besar sekarang dan defisit menjadi sangat lebar. Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1 persen terhadap PDB menjadi 2 persen begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2 persen menjadi 6 persen dilakukan dengan gampang dan sembrono karena alasan untuk penanganan Covid-19.

Kedua, sementara itu, penanganan Covid-19 sudah kocar kacir karena tidak ada strategi yang baik karena kepemimpinan kurang memadai. Dalam perjalanan penanganan Covid-19 selama setahun ini, pertikaian pemerintah pusat dan daerah justru terjadi dalam keadaan dimana seharusnya bersatu. Kebijakan, kepemimpinan dan penanganan awal sangat denial, tidak rasional, dan gagap sehingga tahap selanjutnya berat. Jadi, pelebaran defisit untuk mengatasi Covid-19 tidak benar. Yang masuk akal adalah lobi politik yang kuat terhadap pemerintahan dan DPR karena di masa kritis ini peluang korupsi lebih besar dengan memanfaatkan krisis seperti kasus Bansos.

Ketiga, masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode berikutnya. Beban berat utang sekarang sekarang ini akan terus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya, kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk menjadi tiga periode dengan mengubah undang-undang dasar.

Keempat, karena mesin politik ekonomi cacat, rusak, dan demokrasi sudah mengalami kemunduran serta menjadi otoriter, maka kebijakan anggaran menjadi otoriter pula. Pelobi yang dekat dengan kekuasaan dapat dengan leluasa meningkatkan defisit dengan sengaja, keputusan dilakukan dengan mudah, sembrono, dan salah kaprah seperti sekarang ini tanpa pertimbangan teknokratis dan rasional. Jadi, kita mesti bersiap menghadapi masalah berat dalam utang pemerintah yang meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir ini. Krisis ekonomi yang lebih luas sangat bisa masuk lewat krisis APBN, yang sudah sulit untuk membayar utang di tahun-tahun mendatang. Gejala krisis ekonomi sudah mulai berawal dari krisis anggaran dan utang, yang bisa menyebar ke sektor ekonomi lainnya. Investor mulai tidak percaya, luar negeri berhenti masuk ke dalam negeri, dan akhirnya masuk ke tahap paling dalam “Vote of no convidence”. Jika sudah sampai tahap ini, maka krisis tiga dimensi bisa terjadi, krisis pandemi, krisis ekonomi, dan krisis sosial politik.

Kelima, bagaimana dengan parlemen? Parlemen sekarang sudah lebih rendah kapasitasnya dengan parlemen masa Orde Baru, yang dalam kondisi otoriter tetap memiliki kapasitas teknokratis. Tetapi parlemen sekarang tidak memilikinya. Karena demokrasi sudah terganti otoriter, maka anggota-anggota DPR cuma pasif nurut, mau defisit dilebarkan dengan alasan pandemi, monggo. Hak budget-nya dipotong sehingga tidak punya wewenang menentukan APBN. Itu akar masalah karena demokrasinya rontok maka politik ekonomi angggaran memakai kekuasaan politik minus kapasitas teknokratios, minus rasionalitas akal sehat.

Keenam, saran untuk mengatasi utang sejatinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama dengan strategi ekspor, daya saing, dan penyesuaian struktural. Tapi itu tidak mudah karena sekarang krisis pandemi, yang juga penangannya tidak cekatan karena ada masalah kapasitas kepemimpinan dan problem relasi politik yang rusak. Jadi, masyarakat akan menerima konsekuensi utang yang berat di masa mendatang. Lebih komplikasi lagi karena ada akrobat politk yang dibiarkan, dianggap indah dan dimainkan terus, banyak oknum yang mendorong tiga periode. Energi politik habis untuk akrobat politik seperti ini, bukan untuk solusi kegentingan pandemi dan ekonomi. Akrobat politik presiden tiga periode tersebut jika dibiarkan semakin besar kekuatannya, akan menimulkan resistensi dan bahkan benturan politik lebih berat. Politik rusak ekonomi rusak sehingga seorang Soekarno pun tidak mampu menahan kerusakan entropis tersebut, apalagi cuma pemimpin dengan kelas jauh di bawahnya.

Ketujuh, jadi saya setuju dengan langkah BPK yang mengingatkan pemerintah karena tugasnya memang harus begitu. Jangan malah kritik dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus, seperti yang dilakukan sekarang terhadap aktivis. Ada lagi sedikit koreksi terhadap nilai utang yang menjadi tanggungan pemerintah. semestinya nilai utang itu mencakup utang pemerintah sebesar 6.527 trilyun rupiah (lihat Grafik 1), dan juga utang BUMN sebesar 2.143 trilyun rupiah (Grafik 2). Utang BUMN keuangan sebesar 1053,18 triliun rupiah dan BUMN non-keuangan sebesar 1089,96 triliun rupiah. Jadi total utang yang harus dikelola pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar 8.670 triliun rupiah. BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih 10 ribu triliun rupiah.

Kedelapan, apa konsekuensinya jika utang yang berat ini dibiarkan? APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi. Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal. Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis.

Kesembilan, jika dalam jangka pendek ini peningkatan kasus tidak bisa ditekan dan Amerika jadi menaikkan suku bunganya, maka posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit. Suku bunga utang akan terdorong naik, mesti bersaing sama obligasi USA. Sementara pajak kita masih rendah dan pembiayaan dari obligasi. Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot. Jika masih dipercaya bisa mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya berarti numpuk.

*Ekonom Senior INDEF

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Published

on

By

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Ancaman Gagal Bayar Utang BUMN NonKeuangan

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. PT Garuda Indonesia menyatakan gagal bayar utangnya berupa sukuk global senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,25 triliun. Alasannya, kesulitan likuiditas akibat situasi pandemi dan tekanan beban utang. Kini sedang dalam proses negosiasi untuk restruktrurisasi utangnya.

Kejadian tersebut mengundang pertanyaan tentang bagaimana kondisi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang juga terdampak pandemi, padahal memiliki beban pembayaran utang yang besar. Terutama jika berutang kepada pihak asing. Sayang, publik biasanya terlambat memperoleh informasi. Sejauh berbagai pemberitaan, ada beberapa BUMN yang tengah kesulitan likiuditas dan terancam gagal bayar utang dalam beberapa bulan hingga setahun mendatang.

Data statistik resmi dari Bank Indonesia sebenarnya telah memberi indikasi tentang beratnya beban pembayaran utang BUMN telah tampak sebelum pandemi. Terutama dalam hal utang luar negeri. Pandemi membuat kondisinya makin memburuk.

Pertama, dari Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang dipublikasi oleh Bank Indonesia untuk kondisi triwulanan. Data terkini adalah SUSPI triwulan I-2021 yang dipublikasi akhir Juni. Disebutkan posisi Utang Sektor Publik (USP) per akhir Triwulan I-2021 sebesar Rp12.474 triliun.

USP terdiri dari Pemerintah sebesar Rp6.521 triliun (52,27%), perusahaan keuangan publik sebesar Rp4.856 triliun (38,93%), dan perusahaan publik nonkeuangan publik sebesar Rp1.097 triliun (8,80%).

BUMN tercakup dalam perusahaan keuangan publik dan perusahaan publik nonkeuangan. Namun, ada sedikit utang Bank Indonesia dalam kategori perusahaan keuangan publik.

Data SUSPI tentang utang BUMN tampak berbeda dengan data Pemerintah atau Kementerian BUMN. Sebagai contoh, posisi utang BUMN per akhir tahun 2020 menurut Pemerintah telah mencapai Rp7.789 triliun. Sedangkan utang perusahaan publik keuangan dan nonkeuangan SUSPI hanya sebesar Rp5.954 triliun.

Untuk analisis, salah satu yang penting adalah mencermati secara “apel dengan apel”. Dalam tulisan ini akan dipakai data SUSPI, untuk menilai kondisinya. Oleh karena otoritas sering berkilah dengan penjelasan bahwa dana pihak ketiga di bank-bank BUMN dicatat sebagai utang, maka akan lebih disajikan analisis utang perusahaan publik nonkeuangan.

Utang perusahaan publik nonkeuangan atau yang merupakan BUMN sektor nonkeuangan, telah meningkat pesat selama era 2014-2019. Artinya, sebelum ada pandemi. Posisinya pada 2014 sebesar Rp504,66 triliun meningkat menjadi Rp1.004,26 triliun pada 2019. Posisinya meningkat menjadi hampir 2 kali lipat (199%), lebih tinggi dari keseluruhan USP (175%).

Pandemi telah meningkatkan USP, menjadi Rp12.474 triliun pada triwulan I-2021 atau bertambah 23,35% dari posisi akhir tahun 2019. Sedangkan untuk perusahaan publik nonkeuangan menjadi Rp1.097 triliun atau hanya bertambah 9,27%.

Dapat diartikan posisi utangnya sejauh ini bertambah terutama bukan karena dampak pandemi. Berbeda dengan kondisi utang pemerintah, yang bertambah sangat signifikan karena pandemi. Soalannya lebih pada kemampuan membayar utangnya yang menurun.

Salah satu risiko utang BUMN bukan lembaga keuangan adalah terkait fluktuasi kurs rupiah. Porsi utangnya dalam valuta asing mencapai Rp735,75 triliun atau 67,04% dari total utangnya. Porsi ini jauh lebih besar dari keseluruhan utang sektor publik yang hanya 29,54%.

Sebagian utang dalam valuta asing itu sebenarnya kepada pihak domestik. Utang kepada kreditur asing sebesar Rp686,54 triliun atau 62,56%.

Sementara itu, produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok BUMN ini justeru banyak dipasarkan ke dalam negeri atau bernilai rupiah.

Beban pembayaran utang terindikasi pula dari utang jangka pendek berdasar waktu sisa, atau yang harus dilunasi hingga setahun ke depan. Dilihat secara porsi, utang jangka pendeknya memang hanya 18,29% dari totalnya. Namun dilihat secara nominal mencapai Rp200,76 triliun. Sebagai gambaran, gagal bayar dari Garuda Indonesia itu “hanya” sekitar Rp7,25 triliun.

Kedua, dari data Statistik Utang Luar negeri Indonesia (SULNI) yang dipublikasi Bank Indonesia tiap bulan. Data terkini adalah kondisi akhir Mei 2021, yang dipublikasi pada akhir Juli. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) BUMN sebesar US$59,54 miliar pada akhir Mei 2021.

SILNI menggolongkan ULN BUMN sebagai ULN Swasta. Hal itu sesuai dengan peraturan dan sesuai “panduan” internasional. ULN swasta sebesar US$208,70 miliar mencakup ULN BUMN sebesar US$59,54 miliar (28,53%) dan yang bukan BUMN sebesar US$149,16 miliar (71,47%).

Porsi ULN BUMN tampak meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, melampaui swasta yang bukan BUMN. Porsinya pada akhir 2014 hanya sebesar 18,77%.

SULNI merinci posisi ULN BUMN ke dalam 3 kelompok. Kelompok Bank BUMN sebesar US$9,69 M atau 16,27% dari total ULN BUMN. Kelompok BUMN yang Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar US$2,42 M (4,07%). Kelompok BUMN Bukan Lembaga Keuangan sebesar US$47,43 M (79,66%).

Kelompok yang bukan lembaga keuangan meningkat pesat selama era tahun 2015-2021. Antara lain mencakup kelompok BUMN karya, sektor energi, sektor perhubungan, dan lain-lain. Contoh BUMN Karya adalah PT. Hutama Karya, Waskita Karya, dan Adhi Karya. Contoh sektor energi adalah PLN dan Pertamina. Contoh sektor perhubungan adalah Garuda Indonesia dan Kereta Api Indonesia.

Salah satu yang perlu dicermati terkait risiko pembayaran utang adalah hubungan dengan pihak kreditur. Tidak tersedia informasi khusus ULN BUMN tentang ini. Untuk keseluruhan ULN swasta yang bukan lembaga keuangan: perusahaan induk (44,42%), perusahaan afiliasi (7,49%), dan lainnya (48,10%).

Selain BUMN, dalam kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan ini terdapat swasta asing, swasta campuran, dan swasta nasional.

Meskipun tidak disajikan data yang lebih rinci lagi, kemungkinan besar pihak BUMN dan swasta nasional tidak banyak memiliki kreditur berupa perusahaan induk ataupun perusahaan yang terafiliasi di luar negeri. Dengan kata lain, memiliki risiko lebih tinggi dibanding pihak swasta asing dan swasta campuran, yang cukup banyak berutang kepada pihak terkait di luar negeri.

Dari uraian di atas, beban pembayaran utang kelompok BUMN bukan lembaga keuangan jelas sangat berat saat ini hingga setahun mendatang. Berita gagal bayar Garuda Indonesia mungkin baru permulaan. Sebelumnya, Garuda Indonesia sebenarnya telah “dibantu” dengan berbagai skema, antara lain memperoleh investasi pemerintah sebesar Rp8,5 triliun pada tahun 2020.

Meskipun belum disampaikan secara jelas, usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Menteri BUMN pada tahun 2022 merupakan hal terkait dengan ancaman gagal bayar ini. Diusulkan PMN sebesar Rp72,44 triliun. Antara lain yang dapat diduga terkait beban utangnya adalah kepada: Hutama Karya (Rp31,35 triliun), Kereta Api Indonesia (Rp4,1 triliun), Waskita Karya (Rp3 triliun), Adhi Karya (Rp2 triliun).

Baca juga: Tidak Tepat, Dukungan UMKM dan Korporasi Dijadikan Satu Klaster 

Bahkan, Waskita Karya dan Kereta Api Indonesia direncanakan akan memperoleh PMN pada 2021, masing-masing sebesar Rp7,9 triliun dan Rp6,9 triliun. Rencana itu belum dialokasikan pada APBN 2021, namun telah disampaikan sebagai tambahan pada laporan semester I APBN 2021.

Perlu diketahui pula bahwa PT. Hutama Karya telah memperoleh PMN sebesar Rp10,5 triliun pada tahun 2019, atau sebelum pandemi. Pada 2020, semula dialokasikan Rp3,5 triliun, dalam realisasinya menjadi Rp11 triliun. Pada 2021, semula dialokasikan Rp6,2 triliun, akan ditambah menjadi Rp25,2 triliun. Dan dari pemberitaan, diusulkan menerima PMN lagi pada tahun 2020 sebesar Rp31,35 triliun.

Cukup mengejutkan juga yang termasuk diusulkan memperoleh PMN pada tahun 2022 adalah Bank BNI sebesar Rp7 triliun dan Bank BTN sebesar Rp2 triliun. Kondisi umum keuangan kedua Bank itu belum diberitakan kesulitan, dan laporan keuangan tahunan 2020 masih tampak baik. Hal ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa mereka akan didorong untuk membantu BUMN yang kesulitan membayar utang, terutama kepada pihak asing.

Soalan ancaman gagal bayar utang beberapa BUMN nonkeuangan ini menjadi kompleks ditengah beban keuangan pemerintah yang masih sangat berat dalam menangani pandemi. Pemerintah dituntut memilih prioritas yang benar dan menimbang berbagai faktor.

*Ekonom

Continue Reading

Opini

Rumus mendapatkan Simpati Masyarakat

Published

on

By

Oleh: Dr. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya tenang dan fikirannya gembira itu bagus. Begitupun sebaliknya, kalau perutnya kosong maka fikiran dan hatinya bisa kemana-mana. Bahkan bisa berpotensi melakukan hal hal yang tidak diinginkan.

Solusi untuk mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19 secara efektif iyalah lock down. Pun Kalau ada varian baru muncul lagi yah, lock down lagi. “Gitu aja kok repot—seperti celetukan Alm Presiden Gus Dur”.

Tetapi, memang ada syaratnya. Tapi jangan pelit sama rakyat, kasih makan yang ndak mampu.

Secara random ketika kami tanyakan sama rakyat di bawah, seperti pedagang kecil, “Mau ndak diam di rumah saja sebulan, diberi makanan dan obat klo lock-down?

Jawabnya,”Mau banget Bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini, main sama anak-anak!“.

Jadi, as simple as that – cuman kenapa ada yang ndak mau tetapi pelit sama rakyat.

Pertanyaannya, menolong rakyat susah kok dianggap kerugian? Untuk lock down sebulan, kasih makan 70 juta keluarga dengan nilai masing-masing Rp1,5 juta cuman butuh Rp105 T. Kalau lock down 3 bulan, hanya 315T + obat 100T. Total hanya 415T.

Yang terjadi, dasar pelit sama rakyat! Kalau oligarki minta, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Ini payah!

Seluruh dunia pake lock-down on-off dan vaksinasi. Lebih cepat mengendalikan Covid. Ekonomi bisa pulih lebih cepat! Cara-cara lain yang bertele-tele, hanya gonta-ganti istilah, hanya akan membuat biaya sosial, finansial dan ekonomis berkali-kali lebih mahal. Tahun 2020: telah habis 1035 T, hasil nol! Belajarlah dari kesalahan.

*Menteri Keuangan Presiden Gus Dur

 

Continue Reading

HOT TOPIC