Connect with us

Opini

494 Tahun Jakarta, Kota yang Semakin Muda

Published

on

Oleh: Husin Munir*

Channel9.id-Jakarta. Kesepakatan kajian sejarah menyatakan, hari jadi Kota Jakarta jatuh pada tanggal 22 Juni 1527. Dengan begitu, di minggu ketiga Juni 2021 ini, kota Jakarta genap berusia 494 tahun. Usia yang sudah cukup panjang. Kendati, jika dilihat dari perspektif sejarah, maka usia itu masih terbilang belia. Masih banyak kota-kota lain di belahan bumi ini, seperti Damaskus, Yerusalem, Athena, Roma, Baghdad, atau Beijing yang punya usia jauh lebih tua lagi.

Jakarta memang masih muda. Dan itu bukan terbukti dari rentang umurnya belaka. Komposisi penduduknya juga menunjukan kecenderungan tersebut. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 menyebutkan penduduk usia produktif di Jakarta mencapai 71,98 persen dari total 10,56 juta jiwa.  Usia produktif yang dimaksud adalah penduduk berusia kisaran 15 sampai 64 tahun.

Hasil sensus BPS itu juga memperlihatkan, dari 10,56 juta jiwa penduduk DKI Jakarta, hanya tinggal 1,32% yang termasuk generasi pre-boomer atau mereka yang lahir sebelum tahun 1945. Generasi baby boomer, yang lahir pada tahun 1946-1964 (usia 57-75 tahun) juga sudah tak banyak lagi,  hanya sebanyak 11,09%.

Yang masih agak banyak adalah kaum STW alias setengah ‘tuwak’. Mereka yang berumur 41 sampai 56 tahun alias generasi  X yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Jumlahnya sekitar 23,64%. Generasi ini tengah bersiap memasuki (atau sebagian sudah menduduki) puncak karir mereka masing-masing.

Sisanya adalah anak-anak muda. Dari seluruh penduduk Jakarta, sebanyak 26,78% adalah generasi milenial (lahir antara tahun 1981-1996). Lalu, ada 25,65% penduduk yang termasuk dalam Generasi Z atau yang lahir antara tahun 1997-2012. Ada lagi 11,25% yang tergolongkan dalam kategori post- Z atau yang lahir setelah tahun 2012.

Alhasil, 63,95% penduduk Jakarta adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun. Komposisi ini tentu menunjukan bahwa Jakarta punya prospek cerah di masa depan. Ada potensi-potensi besar dalam diri penduduk muda Jakarta untuk membawa kota ini menjadi lebih baik lagi nantinya.

Optimisme yang dilandasi oleh komposisi usia penduduk ini tentu beralasan. Toh, dari zaman ke zaman, semangat kaum muda tidak pernah berubah. Mereka selalu bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik. Sejak dulu, kaum muda juga senantiasa memiliki idealisme. Tan Malaka menyebutkan, idealisme adalah kemewahannya kaum muda.

Apalagi, kaum muda di Indonesia punya rekam jejak sebagai pelaksana tugas intelektual. Mereka selalu ikhlas menyebarkan kebenaran, dalam situasi dan kondisi apapun. Kaum muda Indonesia senantiasa dikenal kritis dan memiliki kepekaan sosial, punya keberanian, dan rela berkorban. Apa yang terjadi sepanjang abad ke-20 membuktikan itu semua, mulai dari tahun 1908, tahun 1928, tahun 1945, tahun 1966, hingga tahun 1998. Faktanya lagi, seluruh jejak sejarah itu tercetus di Jakarta.

Di abad ke-21 ini, kiprah anak-anak muda Jakarta masih kita nantikan terus. Yang jelas, jaman sudah berubah. Sekarang sudah masuk era digital.  Kompetitor  anak-anak muda Jakarta tak lagi sebatas datang dari Bandung atau Medan. Bahkan tak hanya anak muda Kuala Lumpur atau Phnom Penh. Anak-anak muda Jakarta kini dihadapkan pada persaingan dengan rival-rival mereka dari New Delhi, atau Sao Paolo, Johannesburg, Abu Dhabi, Ankara dan di belahan lain  di muka bumi ini. Ranah digital membuat batas-batas negara kian pudar sehingga persaingan menjadi terbuka sangat lebar.

Lantas apa yang bisa menjadi bekal anak-anak muda Jakarta di tengah persaingan global yang kian ketat ini? Pakar manajemen Michael Porter menegaskan,  untuk memenangkan persaingan, maka setiap aktor perlu memastikan dirinya benar-benar kompetitif, benar-benar memiliki daya saing yang tinggi. Dan untuk mencapai daya saing yang tinggi itu, selain berbagai strategi dan taktik yang perlu dipelajari, lingkungan yang menuntut daya saing juga akan menentukan keunggulan sang aktor.

Untuk membiasakan diri menang dalam kompetisi, kaum muda Jakarta memerlukan karakter mentalitas seorang pemenang di dalam dirinya masing-masing.  Dan untuk mengetahui karakter pemenang itu, kaum muda Jakarta tak perlu mencari jauh-jauh. Sejarah Jakarta sendiri adalah sejarah kemenangan. Bukankah nama Jakarta berasal dari nama Jayakarta, kota kemenangan?

Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jasmerah, kata Bung Karno. Nyaris 500 tahun lalu, pemuda Fatahillah mengalahkan tentara Portugis, salah satu kekuatan dunia masa itu, di tepi Teluk Jakarta. Fatahillah tidak menyerang dari pedalaman. Ia menggunakan armada kapal dari laut. Fatahillah memiliki budaya bahari yang tangguh, budaya kaum pesisir yang berani, yang menjadikannya menang dalam sebuah perang monumental, yang terabadikan dalam nama Jayakarta, lalu berubah menjadi Jakarta.

Fatahillah adalah seorang berjiwa muda dengan karakter budaya pesisir yang kuat. Karakter budaya pesisir menjadikan seseorang harus displin jika ia ingin bertahan hidup.  Budaya pesisir memaksa setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan, pada saat yang sama, mengharuskan setiap orang taat pada pemimpinnya. Budaya pesisir menjadikan setiap orang bekerja sama dalam perannya masing-masing, rela berkoban, dan rela berbagi di antara mereka.  Budaya pesisir membuat orang-orang menjadi tangguh menghadapi ancaman alam yang kerap ganas dan berubah tiba-tiba.

Karakter budaya pesisir yang semacam itu yang harus digali lagi, direvitalisasi lagi, dikembangkan, dan disebarluaskan di antara anak-anak muda Jakarta. Anak-anak muda Jakarta perlu diajak kembali mengenali laut dan segala seluk-beluknya, agar dapat menyerap intisari budaya pesisir sehingga mereka memiliki daya saing yang tinggi sekaligus mampu mewujudkan cita-cita menjadikan Indonsia sebagai poros maritime dunia. Jalesveva Jayamahe.  Dirgahayu DKI Jakarta.

*Ketua Umum Forum Budaya Jakarta Pesisir

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Published

on

By

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Ancaman Gagal Bayar Utang BUMN NonKeuangan

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. PT Garuda Indonesia menyatakan gagal bayar utangnya berupa sukuk global senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,25 triliun. Alasannya, kesulitan likuiditas akibat situasi pandemi dan tekanan beban utang. Kini sedang dalam proses negosiasi untuk restruktrurisasi utangnya.

Kejadian tersebut mengundang pertanyaan tentang bagaimana kondisi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang juga terdampak pandemi, padahal memiliki beban pembayaran utang yang besar. Terutama jika berutang kepada pihak asing. Sayang, publik biasanya terlambat memperoleh informasi. Sejauh berbagai pemberitaan, ada beberapa BUMN yang tengah kesulitan likiuditas dan terancam gagal bayar utang dalam beberapa bulan hingga setahun mendatang.

Data statistik resmi dari Bank Indonesia sebenarnya telah memberi indikasi tentang beratnya beban pembayaran utang BUMN telah tampak sebelum pandemi. Terutama dalam hal utang luar negeri. Pandemi membuat kondisinya makin memburuk.

Pertama, dari Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) yang dipublikasi oleh Bank Indonesia untuk kondisi triwulanan. Data terkini adalah SUSPI triwulan I-2021 yang dipublikasi akhir Juni. Disebutkan posisi Utang Sektor Publik (USP) per akhir Triwulan I-2021 sebesar Rp12.474 triliun.

USP terdiri dari Pemerintah sebesar Rp6.521 triliun (52,27%), perusahaan keuangan publik sebesar Rp4.856 triliun (38,93%), dan perusahaan publik nonkeuangan publik sebesar Rp1.097 triliun (8,80%).

BUMN tercakup dalam perusahaan keuangan publik dan perusahaan publik nonkeuangan. Namun, ada sedikit utang Bank Indonesia dalam kategori perusahaan keuangan publik.

Data SUSPI tentang utang BUMN tampak berbeda dengan data Pemerintah atau Kementerian BUMN. Sebagai contoh, posisi utang BUMN per akhir tahun 2020 menurut Pemerintah telah mencapai Rp7.789 triliun. Sedangkan utang perusahaan publik keuangan dan nonkeuangan SUSPI hanya sebesar Rp5.954 triliun.

Untuk analisis, salah satu yang penting adalah mencermati secara “apel dengan apel”. Dalam tulisan ini akan dipakai data SUSPI, untuk menilai kondisinya. Oleh karena otoritas sering berkilah dengan penjelasan bahwa dana pihak ketiga di bank-bank BUMN dicatat sebagai utang, maka akan lebih disajikan analisis utang perusahaan publik nonkeuangan.

Utang perusahaan publik nonkeuangan atau yang merupakan BUMN sektor nonkeuangan, telah meningkat pesat selama era 2014-2019. Artinya, sebelum ada pandemi. Posisinya pada 2014 sebesar Rp504,66 triliun meningkat menjadi Rp1.004,26 triliun pada 2019. Posisinya meningkat menjadi hampir 2 kali lipat (199%), lebih tinggi dari keseluruhan USP (175%).

Pandemi telah meningkatkan USP, menjadi Rp12.474 triliun pada triwulan I-2021 atau bertambah 23,35% dari posisi akhir tahun 2019. Sedangkan untuk perusahaan publik nonkeuangan menjadi Rp1.097 triliun atau hanya bertambah 9,27%.

Dapat diartikan posisi utangnya sejauh ini bertambah terutama bukan karena dampak pandemi. Berbeda dengan kondisi utang pemerintah, yang bertambah sangat signifikan karena pandemi. Soalannya lebih pada kemampuan membayar utangnya yang menurun.

Salah satu risiko utang BUMN bukan lembaga keuangan adalah terkait fluktuasi kurs rupiah. Porsi utangnya dalam valuta asing mencapai Rp735,75 triliun atau 67,04% dari total utangnya. Porsi ini jauh lebih besar dari keseluruhan utang sektor publik yang hanya 29,54%.

Sebagian utang dalam valuta asing itu sebenarnya kepada pihak domestik. Utang kepada kreditur asing sebesar Rp686,54 triliun atau 62,56%.

Sementara itu, produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok BUMN ini justeru banyak dipasarkan ke dalam negeri atau bernilai rupiah.

Beban pembayaran utang terindikasi pula dari utang jangka pendek berdasar waktu sisa, atau yang harus dilunasi hingga setahun ke depan. Dilihat secara porsi, utang jangka pendeknya memang hanya 18,29% dari totalnya. Namun dilihat secara nominal mencapai Rp200,76 triliun. Sebagai gambaran, gagal bayar dari Garuda Indonesia itu “hanya” sekitar Rp7,25 triliun.

Kedua, dari data Statistik Utang Luar negeri Indonesia (SULNI) yang dipublikasi Bank Indonesia tiap bulan. Data terkini adalah kondisi akhir Mei 2021, yang dipublikasi pada akhir Juli. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) BUMN sebesar US$59,54 miliar pada akhir Mei 2021.

SILNI menggolongkan ULN BUMN sebagai ULN Swasta. Hal itu sesuai dengan peraturan dan sesuai “panduan” internasional. ULN swasta sebesar US$208,70 miliar mencakup ULN BUMN sebesar US$59,54 miliar (28,53%) dan yang bukan BUMN sebesar US$149,16 miliar (71,47%).

Porsi ULN BUMN tampak meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, melampaui swasta yang bukan BUMN. Porsinya pada akhir 2014 hanya sebesar 18,77%.

SULNI merinci posisi ULN BUMN ke dalam 3 kelompok. Kelompok Bank BUMN sebesar US$9,69 M atau 16,27% dari total ULN BUMN. Kelompok BUMN yang Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar US$2,42 M (4,07%). Kelompok BUMN Bukan Lembaga Keuangan sebesar US$47,43 M (79,66%).

Kelompok yang bukan lembaga keuangan meningkat pesat selama era tahun 2015-2021. Antara lain mencakup kelompok BUMN karya, sektor energi, sektor perhubungan, dan lain-lain. Contoh BUMN Karya adalah PT. Hutama Karya, Waskita Karya, dan Adhi Karya. Contoh sektor energi adalah PLN dan Pertamina. Contoh sektor perhubungan adalah Garuda Indonesia dan Kereta Api Indonesia.

Salah satu yang perlu dicermati terkait risiko pembayaran utang adalah hubungan dengan pihak kreditur. Tidak tersedia informasi khusus ULN BUMN tentang ini. Untuk keseluruhan ULN swasta yang bukan lembaga keuangan: perusahaan induk (44,42%), perusahaan afiliasi (7,49%), dan lainnya (48,10%).

Selain BUMN, dalam kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan ini terdapat swasta asing, swasta campuran, dan swasta nasional.

Meskipun tidak disajikan data yang lebih rinci lagi, kemungkinan besar pihak BUMN dan swasta nasional tidak banyak memiliki kreditur berupa perusahaan induk ataupun perusahaan yang terafiliasi di luar negeri. Dengan kata lain, memiliki risiko lebih tinggi dibanding pihak swasta asing dan swasta campuran, yang cukup banyak berutang kepada pihak terkait di luar negeri.

Dari uraian di atas, beban pembayaran utang kelompok BUMN bukan lembaga keuangan jelas sangat berat saat ini hingga setahun mendatang. Berita gagal bayar Garuda Indonesia mungkin baru permulaan. Sebelumnya, Garuda Indonesia sebenarnya telah “dibantu” dengan berbagai skema, antara lain memperoleh investasi pemerintah sebesar Rp8,5 triliun pada tahun 2020.

Meskipun belum disampaikan secara jelas, usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Menteri BUMN pada tahun 2022 merupakan hal terkait dengan ancaman gagal bayar ini. Diusulkan PMN sebesar Rp72,44 triliun. Antara lain yang dapat diduga terkait beban utangnya adalah kepada: Hutama Karya (Rp31,35 triliun), Kereta Api Indonesia (Rp4,1 triliun), Waskita Karya (Rp3 triliun), Adhi Karya (Rp2 triliun).

Baca juga: Tidak Tepat, Dukungan UMKM dan Korporasi Dijadikan Satu Klaster 

Bahkan, Waskita Karya dan Kereta Api Indonesia direncanakan akan memperoleh PMN pada 2021, masing-masing sebesar Rp7,9 triliun dan Rp6,9 triliun. Rencana itu belum dialokasikan pada APBN 2021, namun telah disampaikan sebagai tambahan pada laporan semester I APBN 2021.

Perlu diketahui pula bahwa PT. Hutama Karya telah memperoleh PMN sebesar Rp10,5 triliun pada tahun 2019, atau sebelum pandemi. Pada 2020, semula dialokasikan Rp3,5 triliun, dalam realisasinya menjadi Rp11 triliun. Pada 2021, semula dialokasikan Rp6,2 triliun, akan ditambah menjadi Rp25,2 triliun. Dan dari pemberitaan, diusulkan menerima PMN lagi pada tahun 2020 sebesar Rp31,35 triliun.

Cukup mengejutkan juga yang termasuk diusulkan memperoleh PMN pada tahun 2022 adalah Bank BNI sebesar Rp7 triliun dan Bank BTN sebesar Rp2 triliun. Kondisi umum keuangan kedua Bank itu belum diberitakan kesulitan, dan laporan keuangan tahunan 2020 masih tampak baik. Hal ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa mereka akan didorong untuk membantu BUMN yang kesulitan membayar utang, terutama kepada pihak asing.

Soalan ancaman gagal bayar utang beberapa BUMN nonkeuangan ini menjadi kompleks ditengah beban keuangan pemerintah yang masih sangat berat dalam menangani pandemi. Pemerintah dituntut memilih prioritas yang benar dan menimbang berbagai faktor.

*Ekonom

Continue Reading

Opini

Rumus mendapatkan Simpati Masyarakat

Published

on

By

Oleh: Dr. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Kalau rakyat perutnya kenyang, hatinya tenang dan fikirannya gembira itu bagus. Begitupun sebaliknya, kalau perutnya kosong maka fikiran dan hatinya bisa kemana-mana. Bahkan bisa berpotensi melakukan hal hal yang tidak diinginkan.

Solusi untuk mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19 secara efektif iyalah lock down. Pun Kalau ada varian baru muncul lagi yah, lock down lagi. “Gitu aja kok repot—seperti celetukan Alm Presiden Gus Dur”.

Tetapi, memang ada syaratnya. Tapi jangan pelit sama rakyat, kasih makan yang ndak mampu.

Secara random ketika kami tanyakan sama rakyat di bawah, seperti pedagang kecil, “Mau ndak diam di rumah saja sebulan, diberi makanan dan obat klo lock-down?

Jawabnya,”Mau banget Bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini, main sama anak-anak!“.

Jadi, as simple as that – cuman kenapa ada yang ndak mau tetapi pelit sama rakyat.

Pertanyaannya, menolong rakyat susah kok dianggap kerugian? Untuk lock down sebulan, kasih makan 70 juta keluarga dengan nilai masing-masing Rp1,5 juta cuman butuh Rp105 T. Kalau lock down 3 bulan, hanya 315T + obat 100T. Total hanya 415T.

Yang terjadi, dasar pelit sama rakyat! Kalau oligarki minta, langsung kasih berbagai keringanan dan kemudahan. Ini payah!

Seluruh dunia pake lock-down on-off dan vaksinasi. Lebih cepat mengendalikan Covid. Ekonomi bisa pulih lebih cepat! Cara-cara lain yang bertele-tele, hanya gonta-ganti istilah, hanya akan membuat biaya sosial, finansial dan ekonomis berkali-kali lebih mahal. Tahun 2020: telah habis 1035 T, hasil nol! Belajarlah dari kesalahan.

*Menteri Keuangan Presiden Gus Dur

 

Continue Reading

HOT TOPIC