Connect with us

Opini

Polri Dalam Kebebasan Pers Yang Dilematis

Published

on

Oleh: Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS

Channel9.id – Jakarta. Menyoal tentang kebebasan pers utamanya di Indonesia seakan-akan suatu masalah yang tidak berkesudahan. Tidak hanya terbatas pada insan pers saja, namun pemerintah dan komponen masyarakat lainnya-pun masih nampak gamang dalam memahami bagaimana sesungguhnya sosok sistem kebebasan pers kita. Sejak era sebelumnya hingga di era reformasi ini kasus demi kasus perkara atas isi media kian sering terjadi. Ini salah satu indikator kuat bahwa pemahaman tentang kebebasan pers ini sedang ada masalah di Republik ini.

Masalah yang paling aktual adalah polemik yang terjadi sebagai reaksi publik atas kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya mengeluarkan STR Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021, tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau Kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Isinya melarang media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian. Setelah mendapat masukan dari publik, Kapolri akhirnya mencabut kebijakan tersebut melalui STR Kapolri Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 tentang Pencabutan/Pembatalan STR dimaksud.

Terlepas dari klarifikasi yang telah disampaikan Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam bentuk permintaan maaf kepada kalangan pers, dimana surat telegram tersebut sebenarnya dibuat sebagai petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, dan hanya untuk kepentingan internal mereka. Namun dari sisi pandangan publik, tindakan mengeluarkan dan mencabut suatu kebijakan penting oleh pejabat tinggi negara seperti di atas adalah suatu kekeliruan yang muncul dari pemahaman yang tidak tuntas dan bersifat dilematis atas esensi kebebasan pers itu sendiri.

Hal semacam itu tidak harus terjadi jika para kalangan telah memahami amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari regulasi hukum kebebasan pers kita. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dijamin oleh semua pihak.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ini landasan legal formal pers kita yang penting dipahami secara filosofis, politis maupun secara sosio-kultural.

Esensi kebebasan bersuara melalui pers dalam Undang-Undang tersebut adalah bersifat tegas dan definitif. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran secara berimbang, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks ini, pers nasional jelas berkedudukan sebagai media komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik yang bertugas melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Selain itu, pers nasional sebagai media komunikasi massa berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Semangat kebebasan Pers Pancasila tersebut tentu tidak turun dari langit, tetapi banyak diilhami dan disemangati oleh prinsip-prinsip dasar dari beberapa teori pers yang telah terlebih dahulu ada di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya. Proposisi atas teori pers dimaksud dapat ditelusuri melalui ide seorang bapak Ilmu Komunikasi Wilburm Schraamm (1956) bersama Fred. S. Siebert dan Theodore Peterson dalam “The four theories of press” sebagai empat teori pers tertua di dunia yakni The Authoritarian Theory, The Libertarian Theory, The Social Responsibility Theory, dan The Soviet Communist Theory. Lahirnya The Soviet Communist Theory yang bersifat totalititarian merupakan perkembangan dari The Authoritarian Theory. Sedangkan kelahiran The Social Responsibility Theory merupakan perkembangan dari The Libertarian Theory.

Jika kita menghayati nilai-nilai kebebasan pers dari ke empat teori pers ini, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya wajah kebebasan pers di Indonesia ini banyak diilhami oleh nilai-nilai kebebasan pers dalam The Libertarian Theory dan kemudian The Social Responsibility Theory. Dalam hal posisi hubungan manusia terhadap Negara, The Libertarian Theory menegaskan manusia memiliki kebebasan dalam hidup bernegara. Kebenaran adalah milik kodrati manusia. Pers dalam negara adalah mitra dalam mencari kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Pers dituntut untuk mengawasi pemerintah. Maka lahir istilah pers sebagai The Fourth Estate atau pilar kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah.

Tiga konsep fundamental sebagai sumber nilai dalam memahami kebebasan pers: Pertama, konsep teologi, yang memberikan forum bagi masyarakat untuk menilai baik dan buruk. Kedua, konsep kebebasan individu yang menempatkan kebebasan pers merupakan yang terkuat di atas kebebasan dari elit politik. Ketiga, konsep kebenaran, yang memandang kebohongan dan hal-hal yang salah harus dilawan, suatu gagasan harus dapat diperdebatkan dan diuji, jika tidak maka hal itu hanya akan menjadi dogma.

The Libertarian Theory (Pers Liberal) memandang pers bebas dari pengawasan pemerintah. Untuk mempertahankan kebenaran, semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan memberikan informasi terlepas apakah itu kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, dan pers melayani hak setiap warga negara untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Kelebihan Teori Pers Libertarian ini, media memiliki kebebasan dan dapat menghindari kontrol pemerintah terhadap media. Sedangkan kekurangannya, teori pers ini memiliki rasa optimisme bahwa media dengan sadar memiliki tanggung jawab, dan tiap individu memiliki rasionalitas dan etikanya sendiri. Namun pers mengabaikan konflik yang muncul dari kebebasan mencari kebenaran, misalnya ketika ada sengketa dengan warga Negara.

Sedangkan Social Responsibility Theory (Pers Tanggungjawab Sosial) muncul pada abad ke 20 sebagai gagasan media dan hasil kerja komisi kebebasan pers (Comission on Freedom of The Press). Teori ini menegaskan, pers bertujuan memberikan informasi, mengibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), juga membawa konflik ke dalam arena diskusi. Teori ini dinyatakan oleh Peterson sebagai pergeseran Teori Liberal.

Pers Tanggungjawab Sosial ini memiliki kesamaan karakter dengan Pers Pancasila terutama pada dasar pemikiran utamanya, kebebasan pers dan kewajiban pers berjalan secara seimbang dan beriringan tanpa ada yang mendominasi antara keduanya. Pers dapat menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis. Pers berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakal dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki dalam tugas jurnalistik. Sedikit perbedaan dengan Teori Pers Liberal, dalam fungsi pers pada Teori Tanggung Jawab Sosial merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan kru pers.

Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri, maka dibentuklah Commission on Freedom of the Press. Komisi ini telah merumuskan lima persyaratan pers yang menurut analisis Peterson, Pertama, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna. Kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik. Ketiga, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat. Keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kelima, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa seharihari.

Sama halnya dalam kehidupan Pers Pancasila, keberadaan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang seharusnya berkedudukan sama dengan Commission on Freedom of the Press dalam Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial itu, juga mengalami dilemma dan ambigu dalam menghadapi kebebasan pers. Dilema yang muncul atas kebebasan mencari kebenaran dalam Teori Pers Libertarian itu kemudian melahirkan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory). Dalam Social Responsibility Theory, media tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. Karena apa yang disampaikan melalui media selalu memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat.

Konsep tanggung jawab pers senantiasa diikat dengan kata sosial. Ini memiliki makna penegasan tentang kewajiban media untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Dalam teori ini, media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen, etika profesional, dan untuk media siaran diawasi oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi.

Ada beberapa kelebihan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial yang perlu dipahami, 1). Menjunjung tanggung jawab media dan tanggung jawab masyarakat. 2). Membatasi ikut campur pemerintah dalam media. 3). Memberi ruang pemerintah mengawasi media. 4). Menjunjung perbedaan dan pluralisme. 5). Memberikan ruang kaum “powerless”. 6). Menarik “insting” kreatif praktisi media dan masyarakat.

Sedangkan sisi kurang teori ini, 1). Over optimis terhadap kesadaran media akan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab individu. 2). Meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit dan kompetisi. 3). Melegitimasi status quo.

Tanggung jawab media dalam teori ini sulit untuk dioperasionalkan sebagai akibat rumitnya proses saling tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan para pemilik media (plus para wartawan). Ini pula kondisi psikologis yang dialami terakhir oleh Polri dalam soal terbit dan cabut kebijakan terkait kebebasan pers itu karena sumber masalahnya ada pada pemahaman sistem pers kita yang ambigu itu.

Kebijakan Kapolri terkait STR Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021itu sebanding dengan gagasan Johm Milton tentang “Self righting process” (proses menemukan sendiri kebenaran) yang menjadi sentral dalam Teori Pers Libertarian. Gagasan Milton ini, dalam sistem pers libertarian, pers dikontrol oleh “Self righting process of truth”. “Self righting process” adalah proses yang dialami oleh setiap individu. Pada akhirnya setiap individu akan dapat menilai, memilih, memilah, dan menentukan dengan benar informasi yang disampaikan oleh pers.

Kondisi dalam praktik Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial persis seperti yang dialami oleh sistem Pers Pancasila kita dewasa ini yang selalu membuat semua pihak berpikir dilematis dalam nilai-nilai sistem pers otoriter dan sistem pers libertarian. Di satu sisi, Pemerintah cenderung interpensi dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pers sebagai ekspresi tanggung jawabnya, sehingga pers menjadi berbau sistem pers otoritarian.

Pada sisi lain, para awak media/jurnalis cenderung ingin menjalankan prinsip independent dan mandiri, sehingga sistem pers cenderung berbau sisstem pers liberatarian. Ekspektasi kedua pihak yang sulit terbangun dalam satu simpul sebagaimana yang diamananatkan oleh sistem pers Pancasila sejati mampak menjadi kekanak-kanakan. Peran dan keberadaan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibiayai oleh negara nampaknya hanya sebuah menara gading, hanya kebanggaan semata. Sementara kita selalu berharap bahwa kedua lembaga itu seharusnya mampu berperan sebagai menara api yang dapat memelihara marwah, menjembatani mis dan mencairkan kebekuan antara ekspektasi pemerintah, masyarakat dan pelaku pers dalam kesejatian piramida Pers Pancasila.

 

Penulis adalah Analis Komunikasi Politik P2CS dan Ilmuan Jurnalistik

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pancasila HiIang di PP 57/2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ironi kembali terjadi. Disaat para elit Politik gemar berteriak “Saya Pancasila”, tapi di sisi lain, mereka entah dengan sadar, setengah sadar atau tak sadar, justru mengeluarkan peraturan teramat penting di sektor Pendidikan, menghilangkan mata pelajaran PANCASILA.

Ini dapat kita lihat dan cermati, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan diundangkan mulai berlaku pada 31 Maret 2021.

Dalam PP 57/2021 ini di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketika dalam batas dan konteks minimal pun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam menetapkan kurikulum pelajaran seperti dicantumkan dalam Pasal 40 dalam PP No.57/2021, tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan bagi kita, bagaimana bisa ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan diucapkan “saya Pancasila” tidak linear dengan tindakan dalam pembuatan aturan.

Penghilangan Tersengaja ?

Dari awal konsideran menimbang PP 57/2021 tidak memuat dan merujuk sama sekali UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tapi hanya merujuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Padahal jelas kita ketahui bahwa dalam UU No.20 tahun 2003 di pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, TIDAK memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang pelajaran PANCASILA

Kemungkinan, nantinya ini akan menjadi alasan pembenar dari apa yang ada dalam PP 57/2021 ini.

Namun, sebetulnya jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi WAJIB memuat mata kuliah Pancasila.

Atau kalau kita mau merujuk UU No. 20 tahun 2003, di BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Revisi UU No. 20 Tahun 2003

Dengan melihat peristiwa ini, agar tak berulang, memang sudah seharusnya UU No. 20 Tahun 2003 direvisi, mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar.

Mungkin saja saat lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 itu, masih dalam suasan eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Penguatan Semangat Kebangsaan Sekneg

Terjadinya peristiwa kekeliruan berulang, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga penting negara sekelas Sekneg dalam beberapa peristiwa lahirnya regulasi. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Maret 2015. Lalu pada 8 April 2015, Jokowi menerbitkan Perpres No 42/2015 tentang pencabutan Perpres No 39/2015 tersebut.

Selanjutnya Perpres No 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014, Kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterbitkan, Presiden Jokowi merevisi lembaga baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015.

Terjadinya pembuatan aturan yang harus direvisi dan bahkan harus dicabut, karena desakan publik, menjadikan kita bertanya ada apa dengan Sekneg ?

Padahal Sekneg sebagai lembaga Penting dalam pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan, mempertaruhkan wibawa Presiden dan Wibawa Negara.

Karena itu, menurut saya, penguatan komitmen kebangsaan personel di Sekneg sangat penting, dan mendesaknya seperti revisi UU No. 20 Tahun 2003, dan merevisi PP No.57/2021 di atas.

Mungkin ini peluang terakhir merevisi sebuah PP atau Perpres di era Pemerintahan Jokowi yang tinggal tiga tahun lagi. Untuk sebuah tindakan perbaikan, tidak ada kata segan dan sungkan, yang dibutuhkan adalah tindakan perbaikan.

Seperti dalam pepatah melayu “Kalau Sesat di ujung Jalan, Mengapa Tidak kembali ke pangkal Jalan”.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Menyambut Tamu Agung

Published

on

By

Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.

Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.

Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.

Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)

Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)

Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.

Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.

Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).

Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).

Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan,  tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.

Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.

Wallahualam bi shawab

Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

HOT TOPIC