Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan APBN akan digunakan untuk meminimalisir dampak gejolak geopolitik yang membuat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Juni melambat. Gejolak geopolitik serta perlambatan ekonomi dunia, khususnya di Cina, mengganggu rantai pasok global dan menghambat laju ekspansi manufaktur Indonesia.
Pelambatan juga dialami oleh sebagian besar negara di kawasan Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Filipina. “Pemerintah akan terus memonitor dinamika dan prospek ekonomi global ke depan serta memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul,” kata Febrio, Ahad, 3 Juli 2022.
Menurut dia, berbagai instrumen yang ada, termasuk APBN akan dioptimalkan untuk meminimalisasi dampak pada perekonomian domestik sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional terjaga. Di sisi lain, kata Febrio, meskipun sedikit meningkat, inflasi Juni 2022 masih terjaga di level 4,35 persen year on year. “Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat,” ujarnya.
Laju inflasi di AS dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir masing-masing mencapai 8,6 persen dan 8,8 persen. Demikian juga di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki, dengan laju inflasi masing-masing mencapai 60,7 persen dan 73,5 persen.
Febrio mengatakan pemerintah, melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global. “Sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga,” ucapnya.
Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh pemerintah. Di antaranya melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau. Kemudian mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik sebagai administered price agar tidak mengalami peningkatan.
Harga energi domestik juga cenderung stabil karena peran APBN 2022 sebagai peredam kejut melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai Rp502,4 triliun. “Subsidi dan kompensasi energi diberikan untuk menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Mengingat energi merupakan kebutuhan pokok, kebijakan subsidi energi ini vital bagi proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” kata Febrio.
