Connect with us

Opini

Indonesia Maju Bergotongroyong Merawat Humanisme dan Melawan Terorisme

Published

on

Oleh : Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Kejahatan terorisme kembali terjadi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, sekitar jam 16.30. Ancaman nyata dan serangan serius ini berlangsung secara terbuka dan mengejutkan karena terjadi di dalam Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Indonesia. Berlangsung hanya berselang tiga hari setelah terjadi kejahatan terorisme aksi bom bunuh diri, pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, di Makassar, Sulsel. Penyerangan dilakukan oleh seorang perempuan muda yang berhasil masuk ke dalam kawasan Mabes Polri. Pelaku menembak dengan mengeluarkan setidaknya enam butir peluru ke arah anggota Polri yang berada di dalam dan di luar pos pengamanan dan penjagaan. Pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tindakan tegas yang terarah dan terukur, dan pelaku akhirnya meninggal dunia.

Menurut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, pelaku bertindak secara “Lone Wolf”, dan pelaku berideologi “radikal ISIS”. Meskipun pola aksi penyerangan secara formal dan faktual bersifat lone wolf, namun pola ini harus diletakkan dan dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas. Juga ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang tidak berdiri sendiri. Institusi Polri melalui pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri, meyakinkan dan memastikan kepada publik bahwa kondisi dan sistem keamanan umum tetap mantap terpelihara, dan stabiltas keamanan nasional senantiasa kondusif terjaga.

Kejahatan terorisme dalam wujud penyerangan bersenjata pistol ini, terjadi hanya kurang dari tujuh jam setelah Penulis bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Boy Rafli, pada hari Rabu, 31 Maret 2021, jam 10.00. Pertemuan informal dan diskusi ini, pada dasarnya bertalian dan berintikan pada pemikiran strategis menejemen dan pertimbangan taktis kebijakan yang berdampak, mendasar, menyeluruh, dan efektif terhadap penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.

Penulis menyampaikan usul saran kepada Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar, agar segera ada peryataan dan penegasan khusus. Juga secepatnya ada aksi kegiatan dan langkah berpengaruh yang meyakinkan dari jajaran otoritas terkait (Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, BNPT-RI, Tentara Nasional Indonesia/TNI, Badan Intelijen Negara/BIN-RI, dan lain-lain) kepada publik. Intinya adalah: sebuah peryataan khusus dan aksi kegiatan strategis dan efektif untuk meyakinkan dan memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh-sungguh aman, nyaman, stabil, dan kondusif.

Kualitas pengamanan dan prosedur penjagaan di sejumlah lokasi strategis dan gedung vital, semakin ditingkatkan dan diperketat, setelah terjadi kejahatan terorisme aksi bom bunuh diri, di Makassar, Sulsel. Sesaat setelah Penulis kembali dari kunjungan kegiatan di Kepni, Penulis bertemu dan berdiskusi bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin (membawahi empat Provinsi, yaitu : Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri), pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di Markas Kodam, Medan, Sumut. Pangdam I/Bukit Barusan menyampaikan kepada Penulis bahwa pengamanan dan penjagaan semakin ditingkatkan dan diperketat tanpa mengganggu secara serius kepentingan dan pelayanan umum. Hal yang sama diberlakukan dan diterapkan juga di kawasan Markas Kodam dan berbagai markas kesatuan lainnya.

Demikian juga saat Penulis bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di kantor Kejati, Medan, Sumut. Pengamanan dan penjagaan ketat secara prinsipil diberlakukan dan diterapkan juga di gedung Polda Sumut dan di berbagai gedung satuan kerja lain atas perintah dan kebijakan Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra R.Z. Simanjuntak.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan terorganisasi yang bersifat transnasional dan berbasis pada rantai jaringan dan jejaring terkait. Pola kekhasan dan metodologi kelaziman kejahatan terorisme, pada dasarnya hampir tidak bersifat personal – individual. Juga nyaris tidak dalam skala kecil dan khusus tersendiri. Kejahatan terorisme senantiasa dan mesti terkait dan tersambung dengan sejumlah variabel yang saling berkelindan dan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung.

Hakekat kejahatan terorisme tidak berdiri sendiri dan juga tidak bergerak di atas landasan urusan teknis pribadi yang non ideologis. Kejahatan terorisme justru sungguh-sungguh amat sarat dengan faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal yang mengarah, mengkristal, dan mewujud menjadi sebuah dan serangkaian faham radikalisme dan aksi kejahatan terorisme. Intisari kejahatan terorisme berurat berakar dan bertumbuh berkembang dari radikalisme. Apalagi ketika radikalisme menemukan ruang, kesempatan, tempat untuk bergerak dan bertindak menjadi kejahatan terorisme.

Kesifatan dan “DNA” kejahatan terorisme pada dasarnya menganut kebencian ideologis, mengandung kekerasan serius, dan menebar ketakutan umum. Aksi-aksi Kejahatan terorisme memiliki relasi kuat dan mempunyai akar hubungan serius dengan elemen radikalisme yang dianut oleh seseorang dan sekelompok kecil warga masyarakat tertentu dan komunitas kecil tertentu. Elemen radikalisme dan kejahatan terorisme melakukan produksi, reproduksi, distribusi, redistribusi faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal ke sejumlah simpul yang potensial untuk digarap dan dipengaruhi.

“Darah” radikalisme dan terorisme berpotensi emosional dan temperamental sehingga menjadi “naik pitam” ketika mendapati ada “medan perang” yang bernuansa ideologis radikal. Apalagi ketika medan perang tersebut merupakan konflik bernuansa ideologis primordial dan sektarian, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga ketika terjadi kerusuhan berbau primordial dan sektarian maka momentum kerusuhan tersebut menjadi lahan subur dan pasar potensial bagi kaum radikalis dan teroris untuk bertindak dan bermain.

Bahkan kemudian konflik dan kerusuhan yang terjadi tersebut pada gilirannya membangunkan dan membangkitkan “sel-sel” lama dan baru radikalisme dan terorisme. Pola kebangkitan sel-sel tersebut mengalir dan mengkristal dengan skala rendah, kecil, sempit, dan terkesan seperti pola yang terpisah-pisah, padahal sesungguhnya kait-mengait oleh pengaruh radikalisme dan dalam kerangka terorisme. Ada juga pola kebangkitan sel-sel lama dan baru tersebut oleh karena daya dorongan dan hasutan kelompok atau kelompok-kelompok radikalis. Sehingga atmosfir kebangkitannya bisa berskala tinggi, besar, luas, dan memiliki relasi yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikalisme dan terorisme, pada hakekatnya dianut oleh kaum radikalis dan teroris. Anutan tersebut diakibatkan karena terkena, terpapar, terpengaruh, terhasut, dan terilhami dengan suntikan faham, ajaran, aliran, doktrin, ideologi yang radikal. Prinsip dasar dan azas umum radikalisme dan terorisme tersebut menyimpang, menentang, dan melawan nilai-nilai perikehidupan dan perikemanusiaan yang otentik, sejati, luhur, dan mulia. Elemen radikalis dan doktrin ideologis radikalisme serta elemen teroris dan doktrin ideologis terorisme, pada dasarnya bersimpangan bahkan bertentangan dan berlawanan dengan sistem nilai dan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, dan kepelbagaian.

Radikalis dan teroris generasi terbaru, baru, dan lama, sesungguhnya adalah “korban awal”, akibat karena pengaruh, ajakan, hasutan, provokasi, manipulasi, intimidasi, dan doktrinasi. Korban awal ini merupakan lapisan yang emosional, temperamental, sentimental, frustasional, kosong, dan lemah ketahanan mental spritual, dan lain-lain. Lapisan ini sadar ataupun tidak sadar merupakan korban yang dikorbankan oleh para pelaku intelektual radikal, pimpinan kelompok radikal, dan pimpinan golongan teroris. Para intelektualis dan pimpinan tersebut melakukan penjaringan, penyaringan, pelatihan, pengujian, dan pembinaan kader radikal teroris. Ada kaderisasi dan regenerasi terbuka dan tertutup.

Hakekat nilai-nilai yang sesungguhnya dan sejatinya dari Kebertuhanan dan Keberimanan ketika dibumikan adalah terletak pada tumbuhnya pengakuan jujur, penghormatan lurus, dan perlakuan bajik yang tulus. Kualitas pengakuan, penghormatan, dan perlakuan tersebut diperuntukkan bagi kemanusiaan dan keutuhan ciptaan: sebuah dan serangkaian nilai kemanusiaan yang bersifat manusiawi dan maknawi ; nilai kemanusiaan yang sama-sama berharkat dan bermartabat: nilai kemanusiaan yang saling bersaudara abadi dan bersahabat sejati: nilai kemanusiaan yang berbeda-beda asal usul dan latar belakang: dan nilai kemanusiaan sebagai manusia yang sama-sama merupakan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Hakekat dan “DNA” nilai kemanusiaan dengan segala anugerah kehadiran dan keberadaan manusiawi kemanusiaan adalah berbhinneka (kemajemukan) dan beragam (kepelbagaian). Lagi pula memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Kualitas sistem nilai ini akan semakin bermakna dan berarti ketika basis nilai-nilai ini di atas yang terkandung dan melekat di dalamnya, harus senantiasa dipraxiskan dan dibumikan di manapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dengan demikian akan semantiasa mewarnai dan memaknai kultur kehidupan yang semakin inklusif, moderat, dan toleran.

Pemikiran, sikap, perbuatan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi sangat diperlukan dan amat dibutuhkan dalam kehidupan beragama, beriman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perihal inklusi, moderasi, toleransi, pada gilirannya menjadi aktual, relevan, dan penting untuk ditumbuhkan dan disuburkan. Bahkan merupakan prasyarat utama dan syarat mutlak sebagai jawaban untuk mencegahi, mengatasi, menangani, dan menghilangi benih lahir dan akar tumbuh radikalisme dan terorisme. Kualitas berkehidupan sesama manusia dan masyarakat yang berbasis dan berintikan pada pembumian prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi, pada dasarnya berfungsi efektif dan berdaya positif bagi upaya untuk mencegahi, mengakhiri, dan menyudahi radikalisme dan terorisme.

Fungsi dan daya ini merupakan alternasi yang efektif dan menjadi solusi yang produktif untuk mencegah dan menutup ruang, kesempatan, dan tempat bagi lahirnya dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Perihal pemikiran, sikap, perbuatan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi, harus dikapitalisasi secara meningkat, mendalam, dan meluas. Kemudian menjadi narasi dan aksi yang harus semakin menguat dan mendominasi diskursus kehidupan dan pergaulan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan di berbagai bidang secara menyeluruh. Dengan demikian tidak ada sedikitpun dan sekecilpun ruang, kesempatan, dan tempat bagi benih dan akar radikalisme dan terorisme untuk lahir dan tumbuh.

Narasi dan aksi yang memandu, menyertai, dan mewarnai pemikiran, sikap, pergaulan, perbuatan, dan perilaku, harus senantiasa menunjukkan, meneguhkan, mengukuhkan energi positif, yaitu potensi, modal, jiwa, semangat, dan kekuatan yang positif. Energi positif berprinsip pada harkat martabat dengan spritualitas kemanusiaan, dan juga yang bernilai pada etik moral dengan spritualitas persaudaraan dan persahabatan yang hakiki.

Keseluruhan monumen bangunan dan isi materi dari berbagai narasi dan aksi energi positif ini di atas merupakan faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi kebaikan, kebajikan, dan keadaban yang sesungguhnya luhur dan mulia. Sebuah dan serangkaian keluhuran dan kemuliaan yang bersumber dan berasal dari Agama-Agama dan Kepercayaan Samawi yang dianuti dan diimani. Juga merupakan nilai-nilai keluhuran dan kemuliaan dari tradisi kebiasaan dan kebudayaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat Indonesia.

Keseluruhan konstruksi dan substansi nilai-nilai luhur dan mulia masyarakat dan bangsa Indonesia terkandung dalam Sila-Sila Pancasila. Falsafah, dasar, dan ideologi Pancasila merupakan dan menjadi panduan ideologis yang merawat (membumikan dan memaksimalkan) energi positif humanisme (kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian, kesaudaraan, kesahabatan, dan kebersamaan). Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi bersama, pada dasarnya ketika dipraxiskan dan dibumikan bersama maka Pancasila dapat menjadi dan merupakan arahan, amunisi, dan obat ideologis. Terutama dan khususnya untuk melawan (meminimalkan dan menghilangkan) energi negatif yang manipulatif dan provokatif, yaitu : radikalisme dan terorisme.

Kejahatan terorisme sebagai extraordinary crimes, memiliki sejumlah hal yang berkaitan dan bersentuhan dengan apa dan bagaimana mengenai agenda, motif, tujuan, target, sasaran dari kejahatan terorisme. Perihal ini tentu merupakan perspektif dari seseorang dan sekelompok komunitas radikalis dan teroris yang merencanakan dan melakukan kejahatan terorisme. Elemen yang merencanakan dan melakukan kejahatan terorisme berbasis pada kalangan pelaku operasional teknis dan kalangan pelaku intelektual strategis. Kalangan pelaku operasional dan intelektual selalu bercita-cita tinggi dan berharap penuh untuk menyebarkan dan menyuburkan ketakutan publik secara lokal, nasional, regional, dan internasional dengan masif.

Kejahatan terorisme dengan segenap anasir pelakunya, penggagasnya, dan penggeraknya, menjadi berantakan  habis dan gagal total. Kemudian mengalami kegagalan harapan dan kehancuran cita-cita untuk menyebarkan dan menyuburkan ketakutan apabila dikaitkan dengan sejumlah faktor. Apabila dan ketika masyarakat, bangsa, negara, dan publik manapun menunjukkan dan memastikan sepenuhnya secara terbuka untuk tidak takut sedikpun dan sekecilpun terhadap aksi-aksi kejahatan terorisme. Juga apabila dan ketika tidak takut terhadap teror-teror ketakutan dari kaum radikalis dan teroris (kejahatan terorisme). Kemudian apabila dan ketika masyarakat, bangsa, negara, publik regional dan internasional berkonsolidasi dan beraksi melawan dan mengatasi kejahatan terorisme dengan keberanian dan ketegasan secara terbuka, bersatu, dan bergotongroyong.

Kegagalan dan kehancuran kejahatan terorisme menjadi nyata karena tidak berhasil menyebarkan dan menyuburkan ketakutan. Selain karena faktor masyarakat, bangsa, negara, dan publik bersatu melawan kejahatan terorisme, dan sama sekali tidak takut terhadap aksi-aksi terorisme. Juga karena dorongan faktor kemauan yang kuat dan keberanian yang tinggi dari keseluruhan kalangan luas, yang secara langsung dan terbuka menunjukkan keberanian dan ketegasan yang bersatu padu-kuat dan bergotongroyong utuh-kompak mencegahi, menghadapi, dan mengatasi kejahatan terorisme.

 

Kejahatan terorisme pada dasarnya, dan selanjutnya pada akhirnya, sering dan selalu mengalami kegagalan yang berantakan dan beruntun. Juga senantiasa menemui jalan buntu keberhasilan. Pikiran, hati, dan nurani kemanusiaan publik di manapun dan kapanpun selalu dan pasti menolak dan menentang aksi-aksi kejahatan terorisme, apapun dasar argumentasi dan motif pertimbangan dari teroris melakukannya. Doktrin abadi dan ideologi sejati dari kejahatan terorisme adalah menegasikan, meniadakan, dan menghancurkan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Juga menentang, melawan, dan merusak nilai-nilai keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, dan kepelbagaian.

Malahan sesungguhnya dan sejatinya kejahatan terorisme dengan segala aksi-aksi teror justru selalu menentang, melawan, dan menghancurkan faham dan nilai-nilai keagamaan dan keimanan yang amat luhur, mulia, dan sakral. Faham dan nilai-nilai keagamaan dan keimanan justru mengandung sekaligus mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian dengan jiwa dan semangat persaudaraan abadi dan persahabatan sejati. Pengajaran dan penyebaran nilai-nilai ini dengan pola keteladanan, dan melalui pemikiran, sikap, pergaulan, perbuatan, dan perilaku yang berbasis inklusi, moderasi, dan toleransi.

Dengan demikian, yang terjadi dengan kejahatan terorisme adalah tidak hanya dan bukan saja tidak mendapat dukungan publik terhadap aksi-aksi kejahatan terorisme yang dilakukan. Namun dan melainkan justru mendapat perlawanan keras dan penolakan tegas dari masyarakat, bangsa, negara, dan publik. Kejahatan terorisme kehilangan segalanya dan semuanya. Kehilangan dasar etika dan landasan moral. Dan lagi pula kehilangan legitimasi teologis, sosiologis, ekonomis, politis, historis, dan sebagainya.

Kejahatan terorisme kehilangan keseluruhan dari apa yang dipikirkan, direncanakan, dilakukan, dan ditargetkan karena dari “kelahirannya dan kehadirannya” saja sudah “cacat”, “aneh”, dan tidak legitim. Bahkan sudah menyimpang dan bertentangan dengan azas keadaban dan kebajikan serta membahayakan dan berlawanan dengan hakekat kemanusiaan dan kemasyarakatan. Lagi pula, keseluruhan “jiwa semangat” dan “batang tubuh” radikalisme dan terorisme dari awal dan sejak dini sudah sangat berkesalahan. Kesalahan total dan kejahatan universal radikalisme dan terorisme adalah karena melawan alur dinamika persaudaraan dan persahabatan. Dan juga karena menentang sejarah perjalanan hidup dan nafas panjang manusia dan kemanusiaan sebagai Ciptaan Tuhan Yang Maha Penguasa dan Pelindung.

Agenda utama dan aksi kegiatan bersama yang mesti dibangun dan diselenggarakan adalah bergotongroyong merawat humanisme dan melawan terorisme. Masyarakat dan bangsa Indonesia, juga publik harus pada posisi dan sikap pendirian mendukung dan bekerjasama dengan jajaran institusi otoritatif. Otoritas yang memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewenangan untuk melakukan penanggulangan, pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT-RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN-RI), merumuskan, melaksanakan, dan menumbuhkan sejumlah program kebijakan strategis mendasar dan kegiatan aksi teknis menyeluruh untuk menanggulangi, mencegah, dan menindak kejahatan terorisme.

 

 

 

Juga sekaligus meyakinkan dan memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) aman, nyaman, stabil, dan kondusif dari ancaman dan gangguan radikalisme dan terorisme. Institusi Polri sebagai pengendali, pemandu, dan penggerak yang otoritatif melakukan melakukan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Demikian juga institusi BNPT-RI yang bertugas dan berfungsi melakukan penanggulangan terorisme. Tentu secara strategis dan teknis, didukung sepenuhnya oleh TNI dan BIN-RI.

Kualitas sistem dan stabilitas keamanan nasional serta situasi dan kondisi ketertiban umum, semakin terbangun, terpelihara, dan terjamin ketika diletakkan dan dikembangkan dengan pendekatan holistik integral utuh menyeluruh (pola dan metode penanggulangan dari hulu ke hilir). Sembari melancarkan agenda mereformasi dan mentransformasi kualitas sistem penindakan dan penegakan hukum oleh institusi Polri sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan. Juga sebaiknya dan secepatnya mesti dimaknai dengan sejumlah agenda kaitan lainnya yang strategis, berpengaruh, dan menentukan untuk menanggulangi doktrin dan ideologi radikalisme dan kejahatan terorisme.

Beberapa agenda tersebut ditandai dengan penyelenggaraan program, pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian narasi dan aksi, serta energi positif sebagai instrumen pencegahan radikalisme dan terorisme. Juga sebagai instrumen perlindungan publik dari radikalisme dan terorisme. Agenda tersebut juga meliputi agenda mencegah dan melindungi anak-anak, remaja, pemuda, dan masyarakat berbagai profesi, asal usul, latar belakang. Pencegahan dan perlindungan terhadap publik yaitu dari rayuan, hasutan, serbuan pengaruh, dan ancaman oleh faham, ajaran, aliran, doktrin, dan ideologi radikal yang menyimpang dan bertentangan dengan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, keadaban, dan kebajikan.

Penanggulangan berbasis pencegahan dini dan pemantapan diri, secara kultural, instrumental, dan struktural dapat didaratkan dan dijabarkan dalam berbagai pola, bentuk, jenis, sifat, karakteristik pendekatan. Ada berbagai agenda program dan aksi kegiatan kesenian, pendidikan, kebudayaan, dan keolahragaan. Kemudian sebanyak mungkin energi positif mesti mewacanakan, mengkomunikasikan, dan mempublikasikan idiom-idiom narasi dan aksi kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, keadaban, kebajikan, kebhinnekaan, kemajemukan, kepelbagaian yang solider dan egaliter.

Sejumlah peraturan perundang-undangan, berbagai instrumen regulasi, dan pranata sosial, ekonomi, politik, hukum, media massa (media publik dan media sosial) harus memiliki kekuatan dan mempunyai potensi. Perihal potensi dan kekuatan ini diorientasikan untuk membumikan Pancasila sehingga semakin mendominasi dan menguasai arena publik dan area umum dengan narasi keseluruhan Nilai-Nilai Pancasila.

Pembumian Pancasila sekaligus juga untuk mencegah dan menutup lahirnya dan tumbuhnya wacana, narasi, aksi radikalisme dan terorisme. Keseluruhan unit program dan kegiatan; ruang dan simpul strategis keagamaan, kepercayaan, pendidikan, dan pengajaran ; instansi ekonomi, bisnis, keuangan, korporasi, koperasi dan UMKM, jasa pelayanan ; elemen civil society, ornop (LSM/NGO), organisasi keagamaan, kemasyarakatan, profesi, kepemudaan, kemahasiswaan, berbagai komunitas; institusi birokrasi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, dan kenegaraan, harus bertugas, bergerak, dan bertanggungjawab dengan jelas, tegas, cepat, tepat, dan pasti. Sifat dan hakekat posisi akan tugas, gerakan, dan tanggungjawab ini harus proaktif, produktif, dan efektif untuk memberesi dan menuntasi idiom-idiom dan jargon-jargon radikalisme dan terorisme.

Pemerintahan Nasional Kenegaraan RI di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin beserta seluruh jajaran, sejak awal dari dahulu sampai sekarang hingga seterusnya, sudah bersikap jelas, berpendirian tegas, berketetapan kuat untuk menentang dan melawan radikalisme dan terorisme. Juga untuk menanggulangi, mencegah, menindak, mengatasi, dan menangani kejahatan terorisme. Presiden RI Jokowi bertekad bulat dan kuat bahwa sama sekali tidak ada ampun dan tidak ada kompromi terhadap kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jajaran Kepresidenan RI, MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, MA-RI, MK-RI, Kementerian Koordinator Polhukam RI, Kementerian Koordinator PMK RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian PAN Dan RB RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI, Kementerian PPPA RI, Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kejaksaan RI, Polri, TNI, BIN-RI, BNPT-RI, dan sebagainya, harus senantiasa bersatu padu dan bekerjasama erat melawan dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Polri telah mencegah, mengatasi, dan menangani sejumlah kejahatan terorisme faktual dan kejahatan terorisme potensial. Sehingga tidak terjadi kejahatan terorisme yang keras, yang berarti, yang beruntun, yang berdampak serius dan luas. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat utama dan staf Mabes Polri sudah dan akan berkunjung lagi ke sejumlah wilayah. Selanjutnya memantau langsung situasi daerah dan kondisi lapangan.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri meyakinkan secara serius dan memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa Indonesia Maju pada dasarnya aman, nyaman, stabil, dan kondusif. Pemeliharaan keamanan dan kualitas pengamanan Indonesia berlangsung lancar, baik, dan mantap. Khususnya dan terutama selama rangkaian kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Kamis Putih, Kebaktian Jumat Agung, dan Perayaan Minggu Paskah baru-baru ini.

Jajaran BNPT-RI, TNI, BIN-RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan jajaran terkait lainnya, secara institusional dan kolegial, juga telah dan sedang menunaikan tugas pengabdian kenegaraan untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Keseluruhan jajaran institusi ini bersama instansi terkait lainnya, sudah berperan optimum dan telah bertugas maksimum secara berarti dan menentukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Profesionalitas dan proporsionalitas masing-masing institusi sangat berpengaruh dan berdampak positif, kondusif, dan efektif terhadap semangat dan agenda bersama masyarakat dan bangsa Indonesia.

Perspektif pemikiran dan pertimbangan atas kerjasama dan kebersamaan semakin relevan dalam kaitan penanggulangan kejahatan terorisme. Apalagi kejahatan terorisme bersifat dan berdimensi kejahatan transnasional serta berada dan bergerak dalam konteks geostrategis kawasan lokal, nasional, regional, dan internasional. Perspektif ini juga menantang dan mengundang masyarakat, bangsa, negara Indonesia dan dunia internasional untuk bergotongroyong merawat humanisme dan melawan terorisme.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pancasila HiIang di PP 57/2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ironi kembali terjadi. Disaat para elit Politik gemar berteriak “Saya Pancasila”, tapi di sisi lain, mereka entah dengan sadar, setengah sadar atau tak sadar, justru mengeluarkan peraturan teramat penting di sektor Pendidikan, menghilangkan mata pelajaran PANCASILA.

Ini dapat kita lihat dan cermati, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan diundangkan mulai berlaku pada 31 Maret 2021.

Dalam PP 57/2021 ini di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketika dalam batas dan konteks minimal pun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam menetapkan kurikulum pelajaran seperti dicantumkan dalam Pasal 40 dalam PP No.57/2021, tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan bagi kita, bagaimana bisa ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan diucapkan “saya Pancasila” tidak linear dengan tindakan dalam pembuatan aturan.

Penghilangan Tersengaja ?

Dari awal konsideran menimbang PP 57/2021 tidak memuat dan merujuk sama sekali UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tapi hanya merujuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Padahal jelas kita ketahui bahwa dalam UU No.20 tahun 2003 di pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, TIDAK memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang pelajaran PANCASILA

Kemungkinan, nantinya ini akan menjadi alasan pembenar dari apa yang ada dalam PP 57/2021 ini.

Namun, sebetulnya jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi WAJIB memuat mata kuliah Pancasila.

Atau kalau kita mau merujuk UU No. 20 tahun 2003, di BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Revisi UU No. 20 Tahun 2003

Dengan melihat peristiwa ini, agar tak berulang, memang sudah seharusnya UU No. 20 Tahun 2003 direvisi, mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar.

Mungkin saja saat lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 itu, masih dalam suasan eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Penguatan Semangat Kebangsaan Sekneg

Terjadinya peristiwa kekeliruan berulang, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga penting negara sekelas Sekneg dalam beberapa peristiwa lahirnya regulasi. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Maret 2015. Lalu pada 8 April 2015, Jokowi menerbitkan Perpres No 42/2015 tentang pencabutan Perpres No 39/2015 tersebut.

Selanjutnya Perpres No 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014, Kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterbitkan, Presiden Jokowi merevisi lembaga baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015.

Terjadinya pembuatan aturan yang harus direvisi dan bahkan harus dicabut, karena desakan publik, menjadikan kita bertanya ada apa dengan Sekneg ?

Padahal Sekneg sebagai lembaga Penting dalam pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan, mempertaruhkan wibawa Presiden dan Wibawa Negara.

Karena itu, menurut saya, penguatan komitmen kebangsaan personel di Sekneg sangat penting, dan mendesaknya seperti revisi UU No. 20 Tahun 2003, dan merevisi PP No.57/2021 di atas.

Mungkin ini peluang terakhir merevisi sebuah PP atau Perpres di era Pemerintahan Jokowi yang tinggal tiga tahun lagi. Untuk sebuah tindakan perbaikan, tidak ada kata segan dan sungkan, yang dibutuhkan adalah tindakan perbaikan.

Seperti dalam pepatah melayu “Kalau Sesat di ujung Jalan, Mengapa Tidak kembali ke pangkal Jalan”.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Menyambut Tamu Agung

Published

on

By

Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.

Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.

Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.

Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)

Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)

Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.

Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.

Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).

Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).

Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan,  tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.

Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.

Wallahualam bi shawab

Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

HOT TOPIC