Channel9.id- Jakarta. Dalam menghadapi harga BBM yang terus menjulang tinggi, Pemerintah seperti maju kena mundur kena. Jika tidak dinaikan maka subsidi APBN terus membengkak dan Pemerintah tak punya duit untuk menalanginya.
Saat ini besaran subsidi sudah mencapai Rp 502 Triliun, sudah sangat besar jauh dari perkiraan awal yang hanya ratusan triliun. Pilihan lainnya adalah menaikan harga BBM terutama Pertalite dan Solar,sekarang ini harga solar Rp 5500 sedangkan Pertalite Rp 7500. Kedua bahan bakar ini boleh jadi yang menggerakan perekonomian dan menahan inflasi.
Jika keduanya dinaikan maka dampaknya akan sangat berbahaya buat laju pertumbuhan. Lantaran akan diikuti oleh kenaikan harga-harga komoditas, bahan pangan dan produk-produk lainya.
Menurut Direktur Center Of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah diminta mencermati secara hati-hati dampak kenaikan harga BBM jenis Pertalite ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Tak hanya masyarakat miskin, kelas menengah juga akan sangat rentan erhadapai kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. “Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamx, tapi sekarang migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite naik maka, kelas menengah akan mengorbankan belanja lain,”ujarnya.
Masyarakat yang tadinya memiliki dana untuk beli baju, rumah lewat KPR akhirnya mengurungkan niatnya, karena harga naik, uangnya habis tergerus hanya untuk membeli bensin.
Tak hanya itu dampak dari penurunan daya beli ini juga membuat permintaan industri manufaktur akan terganggu, karena produk jarang yang beli, industri juga akan mengurangi serapan tenaga kerja. “target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa menjadi buyar,” ujarnya.
Bhima membeberkan dari Januari ke Juli 2022 subsidi serapan energi baru Rp 88,7 Triliun berdasarkan data APBN. Sementara APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 % dari PDB periode Juli.
“Kenapa surplus tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi. Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi,”ujarnya.
Ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi aturan untuk mengentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. Sebagai win-win solution.
“Dengan tutup kebocoran solar, bisa hemat pengeluaran subsidi karena 93% konsumsi solar adalah jenis subsidi. Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite,” katanya.
