Channel9.id – Denpasar. Rencana proyek pembangunan Terminal Khusus Liquid Natural Gas (Tersus LNG) Denpasar Bali masih menuai polemik. Pasalnya, lokasi pembangunan tersus tersebut saat ini masih belum jelas ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
Terkini, muncul usulan dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, agar terminal yang menyuplai gas ke pembangkit listrik milik PLN ini dibangun dengan skema on shore di Pelabuhan Benoa.
Usulan ini bersimpang jalan dengan arahan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menginginkan agar Tersus LNG dibangun di perairan sejauh 4 kilometer dari bibir pantai. Namun usulan baru kini muncul lagi, di Benoa.
Terkait hal itu, Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menilai perbedaan usulan yang diutarakan Deputi dan Menteri di dalam Kemenko Marves menunjukkan ketiadaan koordinasi.
“Kalau itu tidak ada koordinasi, artinya bisa jadi kita anggap kelancangan dari seorang deputi,” kata Achmad saat dihubungi, Rabu (12/7/2023).
Untuk itu, ia mendorong agar usulan dari Deputi di Kemenko Marves yang membidangi transportasi itu harus diklarifikasi terlebih dahulu.
“Jadi saya kira itu perlu diklarifikasi dulu ya, apakah memang tupoksi dari Bidang Transportasi itu sudah benar menangani untuk masalah (Tersus LNG) di Bali atau belum,” ujar lulusan Lee Kuan Yew School of Public Policy itu.
Terlepas dari polemik perbedaan usulan itu, Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana pembangunan Tersus LNG di Pelabuhan Benoa harus dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat.
“Saya kira dalam menetapkan lokasi Tersus LNG, pemerintah harusnya tidak seenaknya memutuskan atau mengubah-ubah (rencana lokasi pembangunan), tapi harus juga dengan suatu pertimbangan aspirasi yang matang dari masyarakat dan juga memperhatikan kepastian buat investor,” pungkas Achmad.
“Lokasi itu sangat penting untuk ditetapkan di awal sebelum kemudian investor masuk. Kalau kita aja di internal masih berbeda pendapat, bagaimana kepastian karena kan lokasi juga menentukan biaya operasional,” lanjutnya.
Menurutnya, perbedaan usulan antara Deputi dengan Menteri di Kemenko Marves harus diselesaikan terlebih dahulu. Achmad menilai, hal ini dilakukan agar investor mendapat kepastian sehingga iklim investasi di Bali tidak terganggu.
“Investor itu kan butuh kepastian. Kalau investor tidak diberikan kepastian, maka investor juga akan menarik diri untuk masuk ke investasinya. Pemerintah harus berhati-hati, apalagi penentuan lokasi,” ujar Achmad.
Lebih lanjut, Achmad meyakini bahwa pembangunan tersus LNG pasti menimbulkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, lanjutnya, penentuan lokasi untuk membangun tersus tersebut perlu memperhatikan peta jalan atau road map Bali itu sendiri.
“Dan saya kira faktor lingkungan sangat penting untuk kita perhatikan, supaya Bali, kalau dia tercemar saja sedikit, investor mungkin akan mengurungkan niatnya untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Dewata Energi Bersih (DEB) menawarkan lokasi Tersus LNG dibangun sejauh 500 meter dari bibir Pantai Muntig Siokan, Sidakarya. Lokasi ini dianggap paling ideal karena tidak mengganggu lingkungan serta terintegrasi dengan penataan kawasan.
Selain itu, konsep pengelolaan Tersus LNG yang ditawarkan PT DEB juga memberikan nilai tambah bagi Pemprov Bali dan masyarakat sekitar lokasi. Sehingga, Gubernur Koster pun sangat mendukung kerjasama antara PT DEB dengan PT PLN Gas dan Geothermal karena menyertakan badan usaha lokal. Hal ini dinilai menguntungkan bagi Bali karena menjadi salah satu alternatif dalam meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor energi.
Manfaat lain juga diperoleh langsung masyarakat. PT DEB mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penataan kawasan pantai guna menarik para wisatawan. Sebab nantinya, material hasil pengerukan akan digunakan untuk menata kawasan pantai dan dikelola bersama.
Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur, yang menekankan pembangunan tersus LNG harus bersifat kawasan. Sebab, di dalamnya ada skema pengembangan perekonomian yang memberikan manfaat untuk Desa yang ada di sekitarnya, seperti Sidakarya, Serangan, Sesetan dan Intaran.
Sementara itu, Pelindo menawarkan Tersus LNG dibangun di kawasan Pelabuhan Benoa. Namun, rencana tersebut banyak dikritik lantaran Pelabuhan Benoa tidak layak untuk menjadi Tersus LNG. Pasalnya, kondisi pelabuhan sudah terlalu sibuk dan kapal pengangkut (Carrier LNG) tidak bisa langsung masuk karena terlalu sempit.
Selain itu, pengerukan untuk pembangunan Tersus dinilai akan sangat berbahaya karena Benoa merupakan benteng alam bagi Bali untuk menghindari terjadinya tsunami. Terlebih lagi, Pelindo saat ini sudah mengelola terminal eksisting yang berada di lokasi pelabuhan.
Baca Juga :Soal Tersus LNG Denpasar, Sebaiknya Terintegrasi Dengan Penataan Kawasan
Baca Juga : Dibuat Bingung Dengan Rekomendasi Kemenko Marves, Warga Desa Adat Ngadu Ke DPRD Bali
Baca Juga :Investor Tersus LNG Bali Dipersulit, Ini Kata Pengamat
