Channel9.id – Jakarta. Petinggi pemerintah Sudan mengatakan bahwa harus ada rencana untuk mengakhiri konflik antara pasukan pemerintah dengan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), Rabu (16/8/2023).
Wakil kepala Dewan Kedaulatan Sudan, Malik Agar, mengatakan bahwa harus adanya penasihat kepemerintahan disaat perang saudara ini terus berlangsung selama lima bulan.
“Pada akhirnya, perang ini akan berakhir di meja diskusi,” ujar Agar saat mendiskusikan soal potensi melunaknya pendirian militer.
Agar mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mengakhiri perang. Ia melanjutkan bahwa masa pasca-perang akan berfokus kepada menata ulang dan membangun kembali institusi-institusi negara.
Ia menyerukan adanya dialog komprehensif dari seluruh aktivis politik sipil tanpa adanya pengecualian. Agar juga mengatakan bahwa kekerasan harus segera berakhir dengan bersatunya pasukan militer.
Terus berlangsungnya pertempuran sengit antara pasukan Sudan dan RSF telah memporak-porandakan Khartoum dan memicu konflik etnis di Darfur. Perang saudara ini tentu mengancam kestabilan dan keamanan Sudan.
Upaya yang dipimpin Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk adanya negosiasi gencatan senjata kini tengah terhambat. Selain itu, kelompok-kelompok relawan juga kesulitan untuk mengirimkan bantuannya dikarenakan situasi yang tidak aman, pencurian, dan masalah birokrasi.
Sebelumnya PBB juga telah memperingatkan bahwa akan ada lebih dari satu juta warga Sudan yang akan pergi ke negara tetangganya. Warga Sudan dilaporkan juga mengalami krisis pangan, dibarengi dengan banyak warga yang sekarat karena kurangnya layanan kesehatan.
Baca juga: RSF dan Sudan Berkonflik Kembali, Kota Khartoum Kalang Kabut
“Waktu semakin tipis bagi para petani untuk menanam tanamannya, yang mana hasil panennya adalah untuk mereka sendiri dan negara tetangganya. Selain itu bantuan kesehatan juga semakin menipis. Situasi saat ini memang sudah tidak terkendali,” kutip pernyataan PBB.
Perang ini telah menyebabkan 1.017.449 warga Sudan mencari perlindungan dari negara tetangganya. Kebanyakan dari mereka adalah warga sulit ekenomi yang disebabkan oleh konflik ini. Selain itu warga yang terlantar tercatat ada 3.433.025 orang menurut IOM.
(RAG)
