Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa strategi utama pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu strategi tersebut berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas, mobilitas, konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.
Untuk mewujudkan hal ini, Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar hingga mendukung pengerjaan proyek strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN,” kata Jokowi.
Selanjutnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan, pemerintah telah memberikan dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya, seperti dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
“Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” tuturnya.
Strategi lainnya yaitu berfokus pada pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Jokowi menyampaikan, reformasi birokrasi harus terus diperkuat guna mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” imbuhnya.
pemerintah berfokus untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Hal ini dilakukan dengan menganggarkan Rp660,8 triliun untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun,” kata Jokowi.
Ia mengatakan, upaya mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan merupakan salah satu dari strategi utama yang ditempuh pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain melalui pendidikan, Jokowi mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5,6 persen dari APBN untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk melakukan transformasi pada sistem kesehatan.
“Mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” tambahnya.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ini menjadi strategi jangka menengah pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul. Kemudian, Jokowi menyampaikan strategi jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah
“Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi,” pungkas Jokowi.
Baca juga: Presiden: APBN 2024 untuk Wujudkan Indonesia Maju
Baca juga: Jokowi: Infrastruktur Percepat Pemerataan Pembangunan
HT
