Channel9.id – Jakarta. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Senin (9/10/2023). Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI Denny JA yang rilis pada Senin (2/10/2023).
Dalam survei tersebut, elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, di Sumut hanya 5 persen alias jeblok. Jumlah itu menempatkan Anies jauh di bawah dua rivalnya, yaitu bacapres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, yang mendulang suara 65 persen dan bacapres dari Gerindra, Prabowo Subianto, sebesar 30 persen.
“Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut. Dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan,” ujar Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST saat konferensi pers di Auditorium DPW Nasdem Sumut di Jalan Prof HM Yamin.
Iskandar mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI Denny JA dalam tujuh hari ke depan, Nasdem akan mengambil langkah hukum.
“Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Kami sudah menentukan langkah-langkah itu,” tuturnya.
Iskandar menilai ada kejanggalan di hasil survei LSI Denny JA tersebut. Pasalnya, lanjut Iskandar, hasil survei elektabilitas LSI Denny JA untuk Anies pada Mei 2023 mencapai 32,6 persen. Namun, berselang empat bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies turun drastis hingga menjadi 5 persen.
“Kedua, kami melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan,” ucap Iskandar.
Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI Denny JA di 33 kabupaten/kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah.
“Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota itu. Oleh karen itu, kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA, untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Iskandar meminta LSI Denny JA transparan terhadap metode yang dipakai untuk melakukan survei tersebut. Ia meminta LSI Denny JA untuk memberi tahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei.
“Dari uang negara, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing? Kami menilai sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya,” ungkapnya.
Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi. Sebab, ia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu ini banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan menciderai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Rasyid Baswedan,” ujarnya.
Terkait persoalan, ini Iskandar juga mendesak asosiasi lembaga survei termasuk juga otoritas jasa keuangan (OJK), menginvestigasi setiap aliran lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu.
“Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara yang kita cintai ini. Bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Bacapres yang salah,” pungkasnya.
Baca juga: Survei LSI Denny JA: Prabowo Unggul di Tiga Provinsi Besar
HT
