Connect with us

Politik

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni positif Covid-19. Hal itu diketahui usai melakukan tes SWB di Pelayanan Kesehatan DKI Jakarta (Yankes).

“Hasil beliau (Ghoni) memang positif ya dari Yankes,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Jumat (25/9).

Rani menyampaikan, Ghoni akan melakukan tes SWAB ulang di rumah sakit berbeda untuk mengetahui hasil selanjutnya. Rani menceritakan kondisi Ghoni dalam keadaan baik.

“Di Yankes ini yang membikin Dewan trauma segala macam kadang hasilnya tidak signifikan, tidak akurat, kurang tepat, makanya saya sih berpikir positif, makanya saya bilang Pak Ghoni saat ini kondisinya dalam keadaan baik, kalau dalam Covid kan dianggapnya OTG, tapi kan OTG itu kan beliau mau melakukan tes ulang di beda rumah sakit, saya mempersilakan, karena itu kan hal yang baik namanya dia mau safe care dan dia mau tahu dengan adanya tes kedua hasilnya positif atau negatif,” katanya.

Rani yang juga pernah terpapar Covid-19 ini menyatakan, yang harus dilakukan kepada orang yang positif Corona adalah dibangun imunitasnya. Salah satunya mendapat dukungan agar pasien segera pulih.

“Cuma menurut saya sepanjang pandemi ini sudah hampir 6 bulan kita itu lebih gede kepo, sedih kan. Ini aku positif misalnya amit-amit ya, walaupun sudah pernah, Pak Ghoni positif kita saling support, 9terus kita sesama penyintas kita support, kita bergabung, supporting lagi ke masyarakat yang kena,” ujarnya.

“Karena obatnya Covid kan belum ada, obatnya itu cuma imun, imun itu terjaga ketika hati kita merasa nyaman tenang happy,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP.

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dukung Kader Maju Pilkada 2020

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus  menjadi ajang sinergitas kekuatan kader,”katanya.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” tandas Suharso.

Continue Reading

Politik

PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, praktik politik dinasti semakin berkembang. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai dengan hal itu.

Menurutnya, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi sebab secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

“Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Dia menilai, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, dirinya mengaku khawatir dengan sistem politik ini akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Jabatan publik di dalamnya merupakan amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Komisi II DPR Apresiasi Paslon Jadi Agen Pencegahan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada paslon yang patuh melakukan protokol kesehatan saat kampanye di Pilkada 2020. Menurutnya, sebagian paslon mulai menjadi agen pencegahan covid-19.

“Kami mengapresiasi cakada paslon yang bukan hanya menaati protokol kesehatan, namun juga mengajak masyarakat untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Jumat (23/10).

Dia menyampaikan, Bawaslu dan Polri akan menindak tegas paslon yang masih melanggar aturan kampanye di tengah pandemi. Ketaatan dan sosialisasi protokol kesehatan sangat penting agar memastikan Pilkada 2020 bebas penularan covid-19.

Baca juga : Relawan Jokowi: Sudah Waktunya Reshuffle Kabinet

Dia pun menuntut panitia Panwaslu dan Polri mengawasi jalannya kampanye. Pun keterlibatan masyarakat dibutuhkan supaya Pilkada 2020 tak berubah menjadi klaster baru covid-19.

“Masyarakat atau pemilih perlu mengingatkan atau menegur cakada (calon kepala daerah) yang abai,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC