Channel9.id – Jakarta. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengecam penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI terhadap tujuh relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12/2023). Koalisi menilai kejadian tersebut telah mencederai netralitas TNI.
Seharusnya, lanjut Koalisi, para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu ke Bawaslu, bukan main hakim sendiri.
“Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI,” demikian dikutip dari siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang diterima, Minggu (31/12/2023).
Koalisi menyatakan perbuatan main hakim sendiri oleh anggota TNI Yonif 408/Suhbrastha dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Apalagi, saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan capres-cawapres.
“Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat,” tulisnya.
Menurut Koalisi, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal. Sebab, menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI.
“Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu,” jelasnya.
Koalisi menilai Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurut Koalisi, rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar.
Atas dasar hal tersebut, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI mengevaluasi bahkan mencopot Jenderal Agus dan Jenderal Maruli.
“Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024,” pungkasnya.
Baca juga: Dandim Boyolali Ungkap Kronologi Anggota TNI Aniaya 7 Relawan Ganjar-Mahfud
HT
