Channel9.id, Jakarta – Di tengah ketidakjelasan arah Daerah Khusus Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan Bali sebagai kota keuangan baru Indonesia.
Dilansir dari Bloomberg, Senin (13/10/2025), pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan rencana ambisius untuk mentransformasi Bali menjadi pusat keuangan regional. Tujuannya adalah menarik kehadiran bank internasional, manajer aset, dan firma ekuitas swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut sumber Bloomberg yang mengetahui pembahasan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Rencana ini akan mencontoh model Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.
Kawasan keuangan di Bali itu disebut akan menawarkan insentif pajak dan regulasi khusus, dengan birokrasi yang disederhanakan untuk menarik minat investor asing. Pemerintah juga berencana menerapkan kerangka hukum tersendiri di kawasan tersebut, dengan meniru sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.
Lingkaran utama Istana dilaporkan tengah menyusun rancangan undang-undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan pembahasan yang kemungkinan dimulai sebelum akhir tahun ini. Meski demikian, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap konseptual dan bisa mengalami perubahan.
Proyek ini disebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta mendapat dukungan dari Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates sekaligus penasihat informal Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara.
“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Jodi Mahardi, juru bicara Dewan Ekonomi, kepada Bloomberg News.
Jodi menambahkan, pusat keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi platform penghubung antara investasi global dan peluang di sektor riil Indonesia. Namun, pihak Kementerian Keuangan maupun perwakilan Ray Dalio belum memberikan komentar terkait rencana ini.
Langkah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan muncul di tengah melemahnya arus investasi dan turunnya kepercayaan konsumen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, naik dari proyeksi 4,9% pada 2025, dengan kebutuhan investasi langsung sekitar Rp13.000 triliun (US$784 miliar) dalam empat tahun mendatang.
Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada 2024, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengusulkan agar Bali dijadikan pusat “family office” bagi investor global.
Namun, sejumlah tantangan besar menghadang. Bali menghadapi kepadatan penduduk, tekanan terhadap sumber daya air, serta konflik antara pembangunan dan pelestarian budaya. Lebih dari 65% pasokan air tawar di pulau ini kini dialirkan ke resor dan kolam renang, membuat sejumlah desa bergantung pada air tanah.
Para pendukung inisiatif ini berpendapat bahwa daya tarik internasional Bali dapat menjadi magnet bagi lembaga keuangan global, dan bahwa permasalahan lingkungan maupun kepadatan bisa diatasi secara bertahap.
Namun, contoh seperti GIFT City di India menunjukkan bahwa membangun pusat keuangan dari nol tidaklah mudah. Proyek tersebut hingga kini masih dalam proses pembangunan dan belum sepenuhnya menarik aktivitas komersial yang signifikan.
Selain itu, Bali juga harus bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia telah memantapkan diri sebagai pusat keuangan Islam, Filipina baru saja mengesahkan undang-undang untuk menarik investor asing, sementara Vietnam berencana menggelontorkan 172 triliun dong (US$6,5 miliar) untuk membangun pusat keuangan di Kota Ho Chi Minh dan Danang.
Jika berhasil, transformasi Bali menjadi pusat keuangan dapat menjadi langkah strategis Indonesia menuju integrasi ekonomi global yang lebih dalam, sembari menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya lokal.
