Channel9.id, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya realisasi belanja negara hingga September 2025 yang dinilai berpotensi menekan optimisme pelaku usaha dalam melakukan ekspansi dan peningkatan produksi.
Berdasarkan data pemerintah, hingga akhir September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini. Dari jumlah tersebut, penyerapan belanja pemerintah pusat tercatat 59,7%, sementara belanja daerah relatif lebih tinggi. Padahal, percepatan belanja pemerintah pada kuartal akhir biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan waktu kurang dari tiga bulan sebelum tahun fiskal berakhir, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat realisasi belanja agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% dapat tercapai.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan bahwa percepatan penyerapan anggaran pada akhir tahun sering kali tidak berdampak signifikan terhadap ekspansi sektor usaha. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku usaha telah menuntaskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.
“Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan RKAP 2026, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan ekspansi di penghujung tahun,” ujar Sarman, Rabu (15/10/2025).
Sarman menambahkan, pada semester pertama 2025, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hanya mencapai 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena itu, optimalisasi penyerapan anggaran pada kuartal III dan IV dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Kadin mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengalihkan anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) dengan serapan rendah ke program lain yang membutuhkan tambahan dana. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja menjelang akhir tahun.
“Perlu ada monitoring penyerapan anggaran setiap triwulan di seluruh instansi pemerintah dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Transparansi ini penting agar publik mengetahui K/L mana yang lambat menyerap anggaran,” tegas Sarman.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberikan tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang memiliki tingkat penyerapan rendah untuk melakukan optimalisasi belanja. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, terdapat tiga K/L dengan serapan di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).
Selain itu, Purbaya juga meninjau program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menegaskan tidak akan segan menarik kembali anggaran rumah subsidi apabila hingga akhir tahun tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
Kadin berharap langkah-langkah percepatan belanja negara tersebut dapat segera terealisasi agar memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir 2025. Namun, dunia usaha menilai ruang ekspansi di sisa tahun ini tetap terbatas karena fokus sudah beralih pada perencanaan kegiatan tahun depan.
