Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan kerja komisi tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga memastikan proses berjalan transparan, inklusif, dan partisipatif.
Hal itu disampaikan Jimly usai pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
“Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya?” ujar Jimly.
Menurut Jimly, Presiden meminta agar tim tidak bekerja tertutup dan elitis, melainkan membuka ruang dialog seluas mungkin.
“Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan,” ucapnya.
Jimly menegaskan Polri adalah lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga publik punya hak untuk ikut memberi masukan.
“Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar,” katanya.
Komisi Percepatan Reformasi Polri beranggotakan 10 tokoh dengan latar belakang kuat di bidang hukum, keamanan, hingga reformasi birokrasi. Di dalamnya ada mantan Ketua MK, mantan Kapolri, hingga mantan Menko Polhukam.
Reformasi akan berjalan dua jalur: tim internal Polri memperbaiki manajemen, sistem kerja, dan kultur organisasi, sementara komisi akan merumuskan hasil penilaian dan memberi rekomendasi kebijakan — termasuk jika dibutuhkan, revisi undang-undang.
“Tapi, apanya yang perlu diubah? Sistem apa yang harus kita perbaiki? Nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan,” tutup Jimly.
Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Listyo Sigit Jadi Pelindung
