Channel9.id – Aceh. Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar per kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk kebutuhan warga khususnya bayi dan perempuan.
Keputusan itu diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi yang terdampak bencana yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, berada dalam kondisi tipis karena sudah akhir tahun.
Dalam dialog dengan Presiden di Aceh, Minggu (7/12/2025) Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam skala besar, daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak yang langsung dibutuhkan masyarakat di pengungsian seperti popok bayi dan pembalut yang biasanya dimintakan warga kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa sejumlah provinsi di luar Sumatra sebenarnya sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun hal itu dinilai belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas.
Karena itu, Tito meminta Presiden mempertimbangkan pemberian tambahan dana.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak.”
Atas permintaan Mendagri itu, Presiden Prabowo pun langsung menanggapi.
“Itu apa, per kabupaten?” tanya Prabowo.
“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.
Namun Presiden Prabowo kemudian memutuskan untuk memberikan jauh lebih besar daripada usulan Mendagri.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar.”
Tambahan untuk Provinsi hingga Rp20 Miliar
Selain bantuan per kabupaten/kota, Presiden Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah.
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” ujarnya.
Saat memastikan seluruh gubernur hadir, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan berdiri di belakang mereka.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Perbaikan Kantor Pemerintahan
Dalam dialog itu, Mendagri juga melaporkan bahwa banyak kantor camat dan kantor desa rusak berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan banyak dokumen masyarakat ikut hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan.
Tito mengusulkan agar biaya untuk pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut ditiadakan.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” jelas Mendagri.
Prabowo merespons: “Oke, nanti dihitung semua.”
Menutup pertemuan, Prabowo memberikan semangat kepada para bupati yang hadir.
“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.
