Channel9.id – Jakarta. Penipuan berkedok Bantuan Subsidi Upah (BSU) menyasar pekerja melalui pesan berantai WhatsApp dan pesan langsung di media sosial. Modus ini antara lain menggunakan tautan palsu untuk meminta data pribadi atau menjanjikan pencairan bantuan melalui mekanisme yang tidak jelas.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pekerja agar memeriksa informasi BSU melalui kanal resmi pemerintah. Pekerja juga diminta tidak memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terverifikasi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai informasi yang mengatasnamakan Kemnaker, termasuk pesan atau situs yang mencantumkan logo kementerian tersebut.
“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” kata Indah dalam keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, dikutip Senin (26/10/2026).
Informasi resmi mengenai BSU dapat diakses melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id. Jika laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi.
Selain NIK, pekerja diimbau tidak memberikan kode one-time password (OTP), PIN, atau kata sandi kepada pihak lain. Masyarakat juga diminta tidak membayar biaya apa pun untuk pencairan BSU karena program tersebut tidak dipungut biaya.
Indah menyebut pencantuman logo kementerian pada pesan atau situs tidak otomatis membuktikan keaslian informasi. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi sebelum mengeklik tautan atau mengisi formulir yang meminta data pribadi.
Indah mengatakan kewaspadaan diperlukan untuk mencegah pekerja menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker. Ia menyebut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi modus tersebut.
“Bapak Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian,” kata Indah.
Bagi masyarakat yang telanjur membuka tautan mencurigakan, Kemnaker mengimbau agar segera menutup laman tersebut dan memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi kementerian.
HT
