Oleh: Tim Penulis Channel9
Channel9.id-Jakarta. Di penghujung 2025, sebuah video pendek tersebar viral. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang dulu selalu tampil dengan senyum percaya diri dan gaya khas anak muda, terlihat menyendiri di sebuah kedai kopi sederhana. Tak ada rombongan staf, tak ada sorot kamera, hanya seorang pria berusia 54 tahun yang menatap jauh ke luar jendela. Gambar itu menjadi metafora sempurna untuk perjalanan politiknya: dari arsitek bintang internasional dan gubernur provinsi terbesar, menjadi figur yang seolah-olah terhapus dari peta kekuasaan nasional.
Dalam waktu kurang dari dua tahun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengalami apa yang dalam dunia politik disebut “political collapse” atau keruntuhan politik total. Sebuah kejatuhan yang tidak bertahap, tetapi bagai rumah kartu yang roboh oleh tiupan angin badai bertubi-tubi: kekalahan pilkada, gugatan perceraian, skandal korupsi, dan penghapusan jejak pemerintahan oleh penerusnya.
Ridwan Kamil memasuki dunia politik dengan modal yang membuat rivalnya iri: popularitas sebagai walikota inovatif, citra keluarga harmonis, ketampanan yang “camera-friendly”, dan prestasi profesional sebagai arsitek ternama. Pada 2018, ia memenangkan Pilgub Jabar dengan elektabilitas alami yang melampaui kekuatan mesin partai. Saat itu, ia dielu-elukan sebagai representasi baru politisi Indonesia – teknokratis, modern, dan terhubung dengan generasi muda.
Survei-survei nasional mulai menyandingkan namanya dengan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai trio politisi muda yang diprediksi akan memimpin Indonesia pasca-Jokowi. Di titik ini, Emil berada di puncak piramida ambisi politiknya.
Pada 2024, setelah menyelesaikan masa jabatan gubernur, Emil mengambil keputusan yang kemudian menjadi titik balik tragis: meninggalkan Jawa Barat, basis kekuatannya, untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Secara matematis politik, langkah ini tampak brilian: ia didukung oleh 12 partai politik besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, sementara lawannya hanya diusung PDIP.
Namun, politik bukan matematika sederhana. Ridwan Kamil adalah produk ekspor Jawa Barat yang gagal di pasar Jakarta. Rakyat Jakarta berbeda dengan Jawa Barat, yag cenderung lebih kritis dan sangat heterogen. Ketika bertarung di Jakarta, ia tak ubahnya seperti bintang sepak bola lokal yang langsung ditransfer ke liga champion tanpa melalui proses adaptasi.
Hasil pilkada menunjukkan kegagalan membaca karakter pemilih Jakarta. Emil kalah dari Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung satu partai. Kekalahan ini bukan hanya angka statistik; ia merupakan green light bagi semua lawan politiknya untuk mulai membongkar segala kerapuhan yang selama ini tersembunyi di balik citra gemilang.
Hanya beberapa pekan setelah kekalahan, muncul selebgram dengan inisial LM yang mengklaim memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan Emil. Meski tes DNA membuktikan bahwa klaim tersebut tidak benar, kerusakan sudah terjadi. Citra keluarga harmonis Emil-Atalia yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari brand politiknya mulai retak.
Tidak berhenti di situ, isu perselingkuhan dengan artis Aura Kasih (yang kemudian dibantah keduanya) semakin menggerogoti kredibilitas moralnya. Di tengah pusaran gosip ini, pada Januari 2026, perceraian resmi dengan Atalia Praratya setelah 29 tahun pernikahan menjadi pukulan telak terakhir pada citra keluarga idealnya.
Sementara Emil masih berusaha mengatasi badai skandal pribadi, badai lebih besar datang dari ranah hukum. KPK mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 dengan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar. Emil membantah semua tuduhan, berargumen bahwa sebagai gubernur ia tidak terlibat dalam urusan operasional BUMD. Namun, dalam persepsi publik, kedekatan dengan kasus korupsi sudah cukup merusak citra pemimpin bersih yang ia bangun selama ini.
Di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi yang menggantikan Emil secara sistematis menggugat kebijakan dan warisan pemerintahan sebelumnya. Dari masalah pengelolaan Masjid Al-Jabbar yang disebut “menggerogoti keuangan daerah” hingga kebijakan infrastruktur yang dituding tidak transparan, KDM seolah melakukan political erasure – penghapusan jejak politik pendahulu. Hal tersebut adalah praktek yang umum dilakukan dalam politik Indonesia. Penguasa baru seringkali menegaskan legitimasi mereka dengan mendiskreditkan pendahulu, terutama jika pendahulu tersebut berasal dari pihak yang berbeda.
Banyak pengamat melihat pola yang terlalu sistematis untuk disebut kebetulan. Apalagi jika mengingat waktu kemunculan berbagai skandal ini sangat tepat: tepat setelah Emil kehilangan kekuasaan dan menjadi paling rentan. Indikasi operasi politik terstruktur meliputi:
1. Koordinasi waktu antara serangan media, kasus hukum, dan skandal personal
2. Multi-channel attack yang menyerang dari berbagai bidang sekaligus
3. Amplifikasi melalui media digital dengan pola yang terorganisir
4. Pemanfaatan kelemahan yang sudah ada dengan skala yang diperbesar
Dalam analisis politik, kejatuhan satu tokoh hampir selalu menguntungkan pihak lain:
-Rival di Tingkat Nasional: Figur yang diprediksi bersaing di Pilpres 2029
-Kekuatan Politik di Jawa Barat: Kelompok yang ingin menghapus pengaruh Emil dan membangun dinasti politik baru
-Partai-partai yang Tersinggung: Parpol yang merasa “dikhianati” ketika Emil memilih bergabung dengan Golkar
-Elit Bisnis: Kelompok yang mungkin dirugikan oleh kebijakan Emil selama menjabat
Kasus Ridwan Kamil menjadi studi kasus sempurna tentang bahaya pencitraan berlebihan di era digital. Ketika membangun personal brand yang terlalu kuat dan terlalu sempurna, maka ketika ada retakan seluruh bangunan itu runtuh.
Kekalahan Emil di Jakarta mengajarkan pelajaran penting tentang lokalitas dalam politik Indonesia. Popularitas nasional yang dibangun melalui media sosial dan pemberitaan nasional tidak otomatis terkonversi menjadi dukungan elektoral di daerah yang bukan basisnya.
Mungkin yang tersisa dari saga Ridwan Kamil adalah peringatan bagi semua politisi muda: dalam politik Indonesia, membangun menara pencitraan yang tinggi tanpa fondasi relasi politik yang kuat dan konsistensi nilai hanya akan berakhir pada kejatuhan. Dan bagi publik, ini menjadi refleksi tentang ketidakdewasaan sistem politik kita yang masih terjebak pada politik personal ketimbang substansi ideologis.
Di kedai kopi itu, Ridwan Kamil mungkin sedang merenungkan semua ini: tentang pilihan, konsekuensi, dan jalan berliku menuju kekuasaan di negeri yang masih mencari bentuk ideal kepemimpinannya. Nasibnya kini tergantung pada bagaimana ia membaca peta yang sudah berubah, dan apakah ia masih memiliki pijakan untuk bangkit lagi.
