Connect with us

Opini

Sikap Kita dalam Wabah Virus Corona-19

Published

on

Oleh: Mohammad Subkhi R*

Channel9.id-Jakarta. Merebaknya virus corona sejak dua bulan lalu membuat ekonomi dunia seakan lumpuh. Awalnya virus corona 19 (Covid-19) ini muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina sejak jelang akhir Januari 2020. Tidak kurang dari 82ribu warga Cina di kota Wuhan terjangkiti Covid-19. Aktivitas warga lantas dibatasi, kumpul-kumpul warga yang melibatkan puluhan tidak lagi diperkenankan oleh otoritas kota maupun negara. Hal ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi di beberapa kota maupun negara makin terasa setelah dikeluarkannya kebijakan dikunci (lockdown).

Istilah lockdown saat ini digunakan pada masa pandemi Covid-19, yang dimaknai sebagai penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Cina memberlakukan kebijakan lockdown untuk kota Wuhan sejak terjadi peningkatan kasus signifikan pada mereka yang positif terinfeksi Covid-19.

Pada minggu keempat Februari pertumbuhan ekonomi Cina dapat terkoreksi hingga 2%, di Indonesia sendiri terkoreksi hingga 0,3%, demikian dikatakan oleh Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian 2019-2024. Di Indonesia awalnya tidak muncul suspect Covid-19, situasi berubah sejak Juru Bicara Pemerintah Khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto  menyatakan adanya 2 pasien positif Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020, dan berselang empat hari kemudian pada 6 Maret 2020 bertambah menjadi 6 pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Seiring waktu jumlah suspect bertambah hingga 450, dengan korban jiwa 38 orang update pada 22 Maret 2020. Persebaranan terbanyak tiga besar yaitu di DKI Jakarta, Jabar, dan Banten.   

Hal tersebut wajar adanya karena merupakan wilayah yang ditempati dan disinggahi oleh beragam orang dari belahan dunia manapun. DKI Jakarta sebagai pusaran ekonomi menjadi area pertemuan bisnis setiap individu dari berbagai perusahaan multinasional. Selain itu, Jakarta sekaligus pusat politik menjadikan perjumpaan orang tidak terhindarkan. Belum lagi ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk di luar batas kewajaran kesepuluh dunia, setelah Bengaluru, Manila, Bogota, Mumbai, Pune, Moscow, Lima, New Delhi, Istanbul, dan Jakarta (https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ diakses 22 Maret 2020) mengakibatkan mudahnya Covid-19 menjangkiti warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Masalah kepadatan penduduk DKI Jakarta ini sudah lama mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan: ahli demografi, elite-elite politik, dan belakangan oleh Presiden Jokowi, sehingga melahirkan ide perpindahan ibukota ke luar Jakarta.  

Situasi yang Berubah

Ketenangan sikap yang awalnya ditunjukkan oleh dr. Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan RI pada akhir Januari 2020, belakangan agak berubah manakala pasien positif Covid-19 sudah mendekati lima ratusan. Hingga muncul tagar #Menkesmundur pada 16 Maret 2020 di media sosial dan desakan dari masyarakat yang mengataskan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) di Jakarta, yang dianggap kurang peka dan memahami masalah kesehatan.

Ketenangan sikap dan tidak panikan patut dimiliki oleh seorang pejabat negara, karena ia bertanggungjawab pada kemaslahatan warganya. Hal tersebut penting bagi publik sehingga tidak membuat gaduh suasana kebatinan  politik masyarakat dalam merespon sebuah kebijakan.  Namun itu saja tidak cukup, seyogyanya diiringi dengan kesiapan sarana dan prasana maupun fasilitas lainnya, khususnya untuk mencegah persebaran virus Covid-19 meluas ke daerah-daerah lainnya.

Situasi semakin mengkhawatirkan sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi disebut positif Covid-19 pada 14 Maret 2020. Sehari setelahnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan pengecekan kesehatan terkait Covid-19.  Apa yang dialami Menhub, juga dialami oleh pejabat-pejabat di negara lain, misalnya Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton; Menteri Kebudayaan Prancis, Franck Riester; Istri PM Kanada, Sophie Trudeau; Menteri Kesehatan Junior Inggris, Nadine Dorries; Masoumeh Ebtekar, Wakil Presiden Iran; Kepala Staf Angkatan Darat Italia, Salvatore Farina; Wakil Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harrichi. Ini semua orang-orang penting di negaranya masing-masing, yang sebagian tanggungjawab negara berada di pundak mereka, juga dapat terdampak langsung oleh Covid-19. Artinya virus Corona-19 dapat langsung menjangkiti siapa saja tanpa pandang bulu.

Kesiapan Pemerintah (?)

Belakangan paska rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi  Bersama kabinetnya secara daring pada 16 Maret 2020, barulah publik cukup mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang mesti diindahkan oleh setiap individu. Dari hasil rapat secara daring pun diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh tiap-tiap kementerian, misalnya kebijakan dari Kemenkeu yaitu melakukan realokasi dan reprograming aggaran tiap-tiap kementerian, dan menerbitkan peraturan Menteri yang dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dalam penyesuaian penggunaan anggaran bagi penanganan dan pencegahan Covid-19. Dari sini pun lantas kita ketahui masing-masing gubernur maupun bupati/walikota mengeluarkan peraturan gubernur atau peraturan bupati dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah-daerah.

Kebijakan yang mendapat perhatian tinggi dari warganet khususnya yakni masalah jaga jarak (social distance), yang dampaknya yaitu bekerja, sekolah, dan beribadah dihimbau untuk dilakukan dari rumah masing-masing. Tepat sepekan ‘jaga jarak’ dilakukan di banyak daerah di Indonesia. Kebijakan jaga jarak dalam pencegahan Covid-19 ini oleh para ahli kesehatan dianggap yang paling taktis dilakukan oleh siapa pun untuk meminimalisir penyebaran yang lebih masif. Dari ketiga kegiatan di atas, yang paling mendapat reaksi negatif dari masyarakat -sekelompok kecil yang bersuara nyaring– yakni masalah beribadah di rumah, khususnya di masalah ibadah shalat Jumat misalnya. Bahkan saking negatifnya respon tersebut, menganggap bahwa anjuran tersebut bentuk dari sikap menjauhkan umat dari masjid, sebagai tempat ibadah umat Muslim.      

Bagaimana Sikap Kita?

Indonesia sebagai negara besar dan memiliki kontur geografis sangat berbeda dengan negara-negara maju lainnya, tentu memerlukan kajian maupun analisis yang komprehensif dalam setiap menyelesaikan masalah-masalahnya, juga penanganan dan pencegahan Covid-19. Memerlukan kekuatan pertimbangan dan masukan-masukan dari para pakarnya masing-masing, tidak gegabah, dan asal  mengeluarkan kebijakan, apalagi sekadar coba-coba. Membuat kebijakan coba-coba hanya membuat panik warga dan dampaknya akan  lebih buruk daripada masalah utamanya.

Di sinilah hemat saya pentingnya setiap warga negara untuk mengindahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maupun oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk membuat keamananan dan kenyamanan publik terjamin, misalnya dari TNI-Polri. Ada kekurangan itu pasti, di situlah perlunya masing-masing dari kita berkontribusi secara aktif sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Bergandengan tangan memecahkan sebuah masalah merupakan ikhtiar positif, ketimbang sekadar menggerutu. Menyitir dunia sepak bola, membuat komentar terhadap pemain bola memang lebih mudah ketimbang bermain di lapangan bola itu sendiri.       

*Pemerhati Keamanan Publik, peneliti di Indoplus Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Partisipasi Pemilih dan Upaya Melahirkan Pemimpin yang Legitimated

Published

on

By

Abdul Hakim El

Oleh: Abdul Hakim El*

Channel9.id-Jakarta. Pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram dunia tidak hanya menjadi ancaman pada sektor kesehatan, melainkan di berbagai sektor lain, seperti ekonomi, politik, bahkan budaya.  Alhasil, beberapa kegiatan terpaksa diundur atau tidak dilaksanakan sama sekali. Sebut saja pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan beberapa festival atau kegiatan olahraga tingkat daerah dan nasional. Termasuk, kegiatan pariwisata di banyak wilayah yang juga harus terhenti karena situasi yang tidak memungkinkan.

Sampai kapan? Entah. Belum ada yang bisa memberikan jawaban pasti. WHO sendiri mengisyaratkan bahwa pandemi belum akan berakhir dalam waktu yang singkat, kendati sejumlah negara mulai menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan penyebaran dan dampak virus berbahaya itu. Dan mayoritas negara lainnya masih mengalami tingkat penularan yang cukup tinggi.

Sebagai respons atas pandemi, di Indonesia, beberapa wilayah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, semisal DKI Jakarta. Awal Agustus lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mencatat adanya 94 kabupaten/kota yang tidak lagi ditemukan kasus Covid-19 dalam satuan waktu tertentu. Sehingga, daerah itu bisa dikategorikan sebagai zona hijau.

Pandemi memang telah menyebabkan banyak sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi relatif terganggu.  Hanya saja, kondisi tersebut haruslah dipandang sebagai tantangan. Apalagi tepat pada tahun ini, kita punya perhelatan politik yang akbar, yaitu pemilihan umum kepala daerah atau pilkada.

Pilkada serentak keempat dalam sejarah Indonesia ini, sudah mengalami penundaan dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Ada sekitar 270 wilayah yang akan melakukan pesta demokrasi ini, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pandemi Covid-19 adalah tantangan besar.

Beberapa pihak menyarankan untuk menundanya sampai pandemi terlihat mereda. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pesta demokrasi di tingkat daerah ini tidak bisa ditunda lagi karena selain karena tahapannya sudah dimulai, juga karena menyangkut hak konstitusional memilih dan dipilih.  Pilkada tetap dilaksanakan karena selain amanah dari aturan yang ada, juga tata kelola anggaran yang harus dipikirkan jika harus diundur lagi.

Jadi yang terpenting kini, disampaikan Presiden, adalah melaksanakan pesta demokrasi itu dengan disertai penerapan protokol kesehatan.  Sejumlah KPU yang sudah memulai tahapan pilkada, sejauh ini memang bersungguh-sungguh dalam melakukan persiapan agar kegiatan akbar tersebut bisa berlangsung lancar. Masing-masing KPUD senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

Kesungguhan KPU bisa dilihat tatkala digelar simulasi pilkada, salah satunya yang berlangsung di lapangan Cilenggang, Serpong, Tangerang, Sabtu 12 September 2020.  Kegiatan itu menunjukkan bahwa KPU mengimplementasikan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) seperti ketersediaan alat pelindung diri bagi panitia pemilihan maupun calon pemilih,  mengatur antrean, sampai penyiapan bilik suara khusus untuk pemilih yang bersuhu badan tinggi, dan sebagainya.

Simulasi KPU ketiga ini, meski ada kekurangan minor di sana sini, secara garis besar berlangsung dengan baik dan mengutamakan keselamatan warga. Ini cukup melegakan kita semua.

Lantas bagaimana soal angka partisipasi pemilih? Apakah ada pengaruh akibat pandemi? Diketahui target KPU untuk partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini mencapai sekitar 77,5%.

Oleh beberapa pengamat, target itu sulit dipandang sulit untuk bisa dicapai, selama ancaman. Virus jahat SAR COV-2 masih mengintai. Mereka pun memperkirakan tingkat partisipasi warga akan rendah.  Tapi tak sedikit juga yang justru memandang bahwa target KPU cukup realistis. Pasalnya, pandemi diyakini tidak mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpilkada. Banyak orang yang malah antusias dalam memilih pemimpin daerahnya karena kontestasi politik lokal menyentuh ranah emosi pemilih secara lebih intens.

Dalam pilkada, calon kepala daerah yang dipilih diharapkan akan berpengaruh bagi pemilih dan masyarakat sekitar secara langsung. Misalnya, dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan-jalan rusak, dan sebagainya. Dengan kata lain, rentang kebijakan kepala daerah dan efeknya bagi warga daerah setempat lebih bisa terukur, karena mudah dilihat di depan mata.

KPU Optimistis

Optimistis dari penyelenggara pemilu terkait partisipasi pemilih juga muncul menyusul kesuksesan yang diraih dalam Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pileg 2019 lalu, angka partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Peningkatan partisipasi itu bahkan hampir mencapai 10 persen.

Partisipasi pemilih yang melampaui target nasional itu jelas menggembirakan. Padahal, teknis pelaksanaan Pemilu 2019 terbilang lebih kompleks karena pemilih harus mencoblos lima surat suara. Namun nyatanya, kerumitan itu tidak mengendurkan semangat pemilih untuk menyuarakan hak pilihnya pada 17 April lalu.

Seperti disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, tren peningkatan pemilih di Pemilu 2019 memang melampaui target nasional yang berada di 77,5%.

Diketahui, partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 81,97% dan untuk Pileg mencapai 81,69%. Angka-angka itu terbilang jauh meningkat dibanding partisipasi pemilu 2014 yang hanya mencapai 69,58% untuk Pilpres. Sedangkan partisipasi Pileg 2014 hanya menembus di angka 75,11%.

Pemilu di tanah air pernah mengalami tren penurunan angka partisipasi pemilih (voter turnout) sangat tajam sejak 1999 hingga 2009. Artinya, makin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi pemilih yang mencapai 81 persen itu juga relatif sama dengan angka kepercayaan publik terhadap KPU. Menurut survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, tingkat kepercayaan publik terhadap KPU di atas 80 persen.

Data KPU menyebutkan, jumlah pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara itu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506.

Di masa pandemi ini, pemilu juga digelar oleh sejumlah negara dunia. Baik yang berkelas lokal maupun nasional. Singapura, Korea Selatan, Polandia, dan Suriah telah melaksanakan pemilu untuk memilih kepala negara mereka.  Seperti halnya KPU RI, penyelenggara pemilu di negara-negara tersebut juga menyiapkannya sebaik mungkin pelaksanaan hajatan politiknya, sehingga warga antusias berpartisipasi dengan angka partisipasi pemilih berkisar di 64%–80 %.  Bahkan tercatat, Suriah yang baru saja menyelesaikan konflik fisik dengan ISIS pun berhasil melaksanakan pemilu dengan partisipasi warga yang relatif tinggi.

Jadi, pandemi memang menjadi ancaman bagi kesehatan warga masyarakat. Namun, apapun kondisinya, optimistis keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, baik bersifat nasional maupun lokal, jangan sampai mengendur. Pasalnya, hanya melalui pemilihan serupa itulah sistem demokrasi di sebuah negeri senantiasa terjaga dan pemimpin yang dilahirkan pun legitimated.

Karena itu, yakin dan optimislah, kita bisa menggelar hajatan demokrasi di daerah yang bernama Pilkada dengan sukses. KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus lebih gencar lagi dalam sosialisasi aturan main terutama soal protokol kesehatan.

Masyarakat sebagai pemilih juga harus memiliki kesadaran penuh untuk disiplin menjalani protokol kesehatan saat mengikuti kampanye maupun waktu pemungutan suara di tanggal 9 Desember 2020. Karena di situlah kunci keberhasilan Pilkada Serentak jilid keempat, selain tingginya partisipasi politik, mininnya pelanggaran dan tentu saja Pilkada menjadi kluster penghentian COVID-19 serta memantik pertumbuhan ekonomi di daerah. Semoga.

*Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Evav Jakarta/Jawa Barat

Continue Reading

Nasional

Indonesia Optimis Sukses Gelar Pilkada 2020

Published

on

By

Hasin Abdullah UIN

Oleh: Hasin Abdullah*

Channel9.id-Jakarta. Indonesia adalah negara dengan predikat paling demokratis ketiga di dunia. Dalam sistem ini dikenal slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Arti slogan ini, bahwa rakyatlah yang memiiki wewenang untuk menakhodai ke mana arah laju pemerintahan akan berlabuh.

Mekanisme demokratis, salah satu modelnya adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Secara historis, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955, satu dekade pasca Indonesia merdeka.

Pemilihan ini merupakan pemilihan umum pertama kalinya yang diikuti oleh sekitar 118 peserta. Terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan serta 48 perorangan.

Seiring berjalannya waktu, mekanisme dalam berdemokrasi dimodifikasi sesuai keadaan zaman dan stabilitas politik yang ada.

Pilkada 2020 ini, agenda serentak dan momen serius pemerintah dalam menjamin hak politik segenap lapisan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Di sana dipaparkan bahwa negara harus menjamin hak politik setiap rakyat, untuk memilih dan dipilih. Ketentuan mengenai hak politik tersebut tertera di dalam Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 28. Pasal 28D (3) dan Pasal 28E (3).

Amanat UUD ini kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai perubahan perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Beberapa perubahan ini mengindikasikan bahwa pemerintah benar-benar serius untuk menjamin hak politik segenap masyarakat.

Implementasi dari regulasi tersebut adalah diselengarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada 2020 ini. Total daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi (Pilkada serentak) ini sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Kondisi Pandemi yang tak menentu ini tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyelenggarakan amanat Undang-undang Dasar.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, komisioner KPU, mengatakan pada awak media (21/6/2020), bahwa ada 4 alasan mengapa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember.

Pertama, bahwa KPU melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak ada pihak yang dapat memastikan atau menjamin kapan Pandemi akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstituonal memilih dan dipilih yang harus dilakukan lima tahun sekali. Keempat, mengenai tata kelola anggaran jika pemilihan kepala daerah dilakukan di tahun yang akan datang.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama Indonesia mengadakan pesta demokrasi di tengah keterbatasan. Pada pemilu pertama tahun 1955, di tengah keterbatasan yang sama, justru pemilu tersebut dikatakan sebagai pemilu paling sukses dan demokratis sepanjang sejarah Indonesia.

Keterbatasan itu salah satunya ialah mengenai hari pemungutan suara yang susah untuk dilakukan serentak di seluruh Indonesia, masalah distribusi, komunikasi hingga keamanan. Di tengah beberapa keterbatasan tersebut, ternyata Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai.

Saat ini, pesta demokrasi Indonesia kembali diuji. Kali ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Pandemi ini tak hanya melanda Indonesia, namun seluruh dunia. Tercatat hingga 7 September 2020, ada 194 ribu pasien positif di Indonesia dengan angka kematian mencapai 8025 kasus.

Hal ini menjadikan pemilihan umum kepala daerah yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2020, akhirnya harus diundur pada 9 Desember 2020. Penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Meski demikian, pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang terkait penundaan ini. Pemerintah sudah menambahkan biaya sebanyak 4-5 Triliun setelah sebelumnya menyiapkan dana awal sebanyak 9,9 Triliun.

Pemerintah juga secara intens kembali melakukan perubahan kalkulasi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari yang awalnya berjumlah sebanyak 105.396.460 jiwa, akibat dimundurkan ya jadwal pemilihan umum kepala daerah, kemudian Kemendagri menambahkan sebanyak 456.256 DP4.

Keseriusan pemerintah ini juga dapat dilihat dari bagaimana aparat kemanan sudah menyiapkan segalanya untuk keaman dan ketertiban demi menjaga jalannya pemilihan umum kepala daerah yang tertib dan damai di masing-masing wilayah.

Kepala biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa Polri siap mengerahakn personalnya untuk mengamankan proses pilkada serentak 2020.

Kekuatan yang akan dilibatkan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pada saat pemungutan suara, setidaknya Polri akan mengerahkan minimal 2/3 kekuatan yang dimilikinya di masing-masing daerah.

Kesiapan ini sebagaimana dalam telegram bernomor STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 mengenai digelarnya pengamanan pilkada yang bersandi operasi Mantap Praja 2020.

Meski demikian, sebagaimana diakui oleh ketua Bawaslu, Abhan, bahwa pemilihan umum kepala daerah saat ini memang bukan merupakan hal yang mudah, namun penyelenggara akan tetap optimis berdasar beberapa hal, yakni: pertama, kerangka hukum yang kuat. Kedua, kesiapan teknis muali dari KPU hingga Bawaslu dan jajaran ke bawahnya.

Ketiga, dukungan anggaran baik dari pusat ataupun daerah. Hal ini menjadi krusial menurut Abhan karena jug akan digunakan untuk membeli alat-alat perlindungan Pandemi. Keempat, menekankan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan.

Dalam masalah protokol kesehatan, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sebenarnya sudah menyiapkan aturan dan regulasinya.

Hal ini tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 mengenai sanksi ketidakpatuhan terhadap protokal kesehatan.

Dalam aturan tersebut, KPU secara jelas menekankan terhadap setiap pihak, baik penyelenggara, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh pihak yang terlibat agar menerapkan protokol kesehatan.

Bagi yang tidak menerapkannya, akan diberikan teguran, lalu sanksi tegas apabila masih melanggar.

Kesiapan masing-masing lembaga dan instansi negara yang telibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini akan berjalan lancar dan damai.

Meski demikian, peran serta masyarakat juga akan sangat menentukan suksesi Pilkada 2020 yang juga akan menentukan bagaimana perkembangan masing-masing daerah 5 tahun ke depan.

Yang jelas, kita harus memahami kehendak Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu untuk menjadikan Pilkada 2020 sebagai momentum sosialisasi edukasi penanganan COVID-19. Karena semua bergerak bersama, saling mengingatkan pentingnya menjalani protokol kesehatan.

Selain itu, dalam pembahasan kampanye, debat kandidat semua stakeholders terkait saling adu gagasan bagaimana menangani COVID-19.

Semoga kita semua bisa berkontribusi mensukseskan Pilkada 2020. Segala upaya penolakan hanya akan membuat kemunduran dari proses demokratisasi dan upaya mendorong Pilkada sebagai medium perlawanan COVID-19.

*Peneliti Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Continue Reading

Opini

Doppelgänger: Oknum Panitia Mubes X IKA Unpad dan Fasisme

Published

on

By

Asri Vidya Dewi

(Alumni Universitas Padjadjaran)

 

Saya tak sanggup membayangkan, bagaimana bisa demokrasi dipecundangi, lalu dikirim ke Piramida Kukulcan El Castillo sebagai tumbal untuk otoritarianisme.

Otoritarianisme adalah hydra yang jadi musuh utama bagi demokrasi. Dunia melahirkan pemikiran, hydra menghancurkannya. Namun, begitu hydra dipenggal, kepala otoritarianismenya selalu tumbuh. Konservatif.

Otoritarianisme adalah musuh sejarah dunia, keberadaannya menjadi common enemy bagi manusia yang berpikir, ia hadir di ruang-ruang yang dihuni oleh manusia yang gila kekuasaan, menyingkiri kontestasi gagasan; di setiap ruang, termasuk dalam ruang akademis yang seharusnya bebas dari nilai otoriter. Tentu jika kita termasuk dalam golongan manusia berpikir, otoritarianisme tak akan diizinkan eksis.

Namun dalam perhelatan Mubes X IKA Unpad, otoritarianisme dibiarkan oleh oknum-kolegial panitia berkembang biak.

Jangan sekali-kali bertanya pada manusia berkepala konservatif pertanyaan tentang “sebebas apakah sayap akademik mengepak terbang ke cakrawala perubahan?” Sebab pertanyaan tersebut hanya akan membentur ekor hydra sang monster predator demokrasi.

Dalam dunia akademik kita, tidak sedikit akademisi yang konservatif, memunggungi demokrasi. Sehingga, ketika kapasitas demokrasi terus didorong maju, yang akan terjadi adalah kenyataan anyir yang musti kita telan yaitu kebodohan nyata yang menyembul di permukaan bahwa pemikiran konservatif begitu banyak, cilakanya, justru tumbuh subur sebagai fenomena di dunia akademik (kampus). Demokrasi memang ampuh jika hambatannya terus disingkirkan, jalan menujunya dibersihkan oleh orang-orang yang berpikir maju.

Suburnya hambatan demokrasi adalah musuh bagi ilmu pengetahuan, apalagi, hambatan demokrasi datangnya dari dalam kampus yang juga hidup doktrin kebebasan akademik. Tapi, bagaimana jika prinsip demokrasi dan kebebasan akademik dibajak bahkan ditentang oleh gagasan konservatif bahkan oleh oknum-kolegial di dalam kampus? Cilaka.

Arena Mubes X IKA Unpad adalah representasi dari terbunuhnya demokrasi, paralel dengan itu adalah otoritarianisme. Pemilihan langsung diganti dengan perwakilan, setelah ada perwakilan, disempitkan lagi dengan perwakilan dari perwakilan. Korbannya adalah belasan ribu suara alumni Unpad yang lehernya ditebas agar suaranya tak memiliki bunyi.

Sungguh memalukan. Upaya oknum-kolegial Panitia Mubes X IKA Unpad membangkitkan otoritarianisme sangat memalukan dan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi. Apalagi kampus Unpad adalah salah satu kampus yang pernah berkontribusi menumbangkan sistem otoriter era orde baru. Oleh oknum-kolegial Panitia Mubes X IKA Unpad, catatan sejarah baik itu dirusak.

Sekarang rasa duka cita menyelimuti keluarga alumni Unpad yang memiliki elan demokrasi. Namun sejarah telah mencatat ini. Mereka mewariskan cerita buruk tentang demokratisasi di kampus Universitas Padjadjaran. Sejarah hari esok kampus kita harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kami tak sudi menanggung sejarah buruk yang kalian catatkan. Kami tak sudi!

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC