Bima Arya Tata Kelola MBG harus Terukur
Nasional

Wamendagri Bima Arya: Tata Kelola MBG Harus Terukur

Channel9.id=Surabaya. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/2/2026). Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong kepala daerah bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bima menjelaskan, terdapat 17 peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung MBG, mulai dari penguatan ekosistem, keamanan pangan, pendataan penerima manfaat, hingga edukasi dan pemantauan kesehatan. Peran tersebut diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“MBG ini didesain bukan hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Karena itu kepala daerah harus terus bersinergi,” ujarnya.

Kemendagri, lanjut Bima, tengah memfinalisasi Surat Edaran (SE) sebagai pedoman teknis agar peran Pemda lebih terstruktur serta mencegah tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga.

SE tersebut akan menitikberatkan pada penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan, serta penguatan rantai pasok.

“Bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga OPD ketahanan pangan dan koordinasi dengan BPOM. Fokusnya SLHS yang lebih detail dan penguatan rantai pasok,” tegasnya.

Kemendagri juga mendorong keterlibatan OPD terkait, sektor swasta, masyarakat, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan bahan pangan MBG.

Dalam aspek kesehatan, Bima menekankan pentingnya pemantauan status gizi anak secara rutin.

“Kita harus pikirkan mekanisme teknisnya. Setiap tiga bulan kita bisa pantau anak-anak kita,” katanya.

Selain itu, Kemendagri memastikan dukungan perencanaan dan penganggaran melalui APBD selaras dengan target MBG, termasuk sinkronisasi nomenklatur subkegiatan dan kode akun.

Baca juga: Prabowo Paparkan MBG hingga Danantara di Depan Pengusaha AS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  10  =  12