Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan jumlah pengungsi pascabencana di Sumatera turun signifikan. Berdasarkan data BNPB per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi turun dari 2.108.582 menjadi 11.250 orang.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Tito merinci, dari total 11.250 pengungsi, 10.400 orang di antaranya berada di Aceh dan 850 orang lainnya di Sumatera Utara (Sumut). Sementara di Sumatera Barat (Sumbar), Tito menyebut tak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Dalam rapat itu, Tito juga melaporkan ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana, yakni tiga desa di Aceh dan dua desa di Sumut. Sementara di Sumbar, tidak ada desa yang perlu ditata ulang.
Kemudian, dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, sebanyak 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal, tiga kabupaten/kota mendekati normal, dan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus.
Ia menjelaskan, penentuan normalitas suatu daerah dilihat dari sejumlah indikator, mulai pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, hingga indikator dasar lain seperti SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, bank sampah, dan normalisasi sungai.
“Sebelumnya ada satu lagi, yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak, serta tambak dan perikanan,” imbuhnya.
Tito turut mengapresiasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bekerja sama dalam mendorong pemulihan. Ia menyebut progres rekonstruksi dan rehabilitasi menunjukkan perkembangan positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi, aliran listrik, hingga SPBU yang kembali beroperasi.
“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum optimal sepenuhnya. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tutup Tito.
Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pemda terkait.
HT
