Channel9.id, Jakarta. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan warga calon penerima hunian tetap (huntap).
Tito menyampaikan hal itu saat menghadiri penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026). Ia menegaskan, data yang jelas akan mempercepat pembangunan rumah permanen bagi korban bencana.
“Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” kata Tito.
Tito meminta kepala daerah membentuk tim khusus untuk mendata pilihan warga, apakah memilih skema insitu atau komunal.
Ia menjelaskan, skema insitu memungkinkan warga membangun kembali rumah di lahan sendiri. Warga dapat memilih pembangunan oleh pemerintah atau membangun sendiri dengan bantuan sekitar Rp60 juta.
“Warga bisa memilih, dibangunkan oleh BNPB atau membangun sendiri dengan bantuan Rp60 juta, asalkan tanah milik sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, skema komunal menempatkan warga di kawasan hunian baru dalam satu kompleks yang pemerintah siapkan.
Untuk skema ini, Tito meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan, baik dari aset daerah, pemerintah pusat, BUMN, maupun pembelian tanah milik warga dengan harga wajar.
“Jika tidak ada lahan pemerintah, daerah bisa membeli tanah masyarakat dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Tito menegaskan, pemerintah daerah harus mendata pilihan warga secara jelas melalui formulir dan pernyataan resmi. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan pola pembangunan huntap.
“Semakin cepat data terkumpul, semakin mudah kami mengoordinasikan pembangunan huntap,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif turun ke lapangan dan tidak hanya menunggu bantuan pusat.
“Kalau tidak ada data, apa yang mau dibangun? Masyarakat sudah menunggu, tapi daerahnya harus bergerak,” tegasnya.
Menurut Tito, pembangunan hunian tetap menjadi tahap penting dalam pemulihan pascabencana, setelah sebelumnya warga tinggal di hunian sementara atau menerima bantuan sewa rumah.
