Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Ia menyatakan reformasi dilakukan menyeluruh terhadap seluruh perangkat negara yang berperan dalam penegakan hukum, sekaligus menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas lembaga hukum.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo.
Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang kuat dan berintegritas merupakan syarat utama bagi negara yang berhasil. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh aparat, karena tindakan segelintir oknum dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya.
Dalam upaya pembenahan, Prabowo menyatakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan internal sebelum mengambil langkah tegas.
Ia menambahkan, pengawasan di lapangan harus diperkuat, termasuk dalam mencegah praktik ilegal yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat di berbagai tingkatan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas aparat di lapangan, dengan mencontohkan praktik tambang ilegal yang seharusnya dapat diketahui oleh aparat teritorial. Menurutnya, pengawasan yang lemah menunjukkan perlunya pembenahan sistem dan tanggung jawab di setiap lini.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
Presiden menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum telah dilakukan dan akan terus berlanjut. Ia memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi di institusi militer maupun kepolisian.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.
HT
